Insentif Untuk Perangkat Desa Mulai Digulirkan di DPRD Bali

Dalam rapat tersebut disepakati akan mengkaji mendalam pemberian insentif kepada perangkat desa, agar berkeadilan seperti yang diberikan kepada Perbekel dan Bendesa Adat.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, didampingi anggota Banggar lainnya, seperti Kadek Setiawan (Fraksi PDIP), Kadek Darmini (Fraksi PDIP), Dewa Made Mahayadnya (Fraksi PDIP), Nyoman Budi Utama (Fraksi PDIP), Made Budastra (Fraksi PDIP), Ida Gede Komang Kresna Budi (Fraksi Golkar), I Wayan Rawan Atmaja (Fraksi Golkar). Sementara TAPD Pemprov Bali dipimpin Sekda Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Bappeda Bali I Wayan Wiastana Ika Putra.

Dalam rapat yang digelar tertutup di ruang rapat gabungan DPRD Bali itu, selain masalah pemberian insentif kepada perangkat desa, juga dibahas kewajiban Pemprov Bali untuk pembayaran cicilan pinjaman daerah, penyediaan penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, penyiapan anggaran untuk Bawaslu Bali hingga pengamanan pemilu serentak 2024.

Wakil Ketua Banggar/Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry usai memimpin rapat Banggar mengatakan rapat dengan TAPD membahas RAPBD Bali Tahun 2023. "Banyak hal yang dibahas secara umum, mulai kewajiban pemerintah daerah, penyediaan anggaran pemilu, hingga masalah pemberian insentif kepada perangkat desa," beber Sugawa Korry.

Hanya saja, menurut.Sugawa Korry semuanya masih dihitung, karena kondisi perekonomian masyarakat Bali belum pulih betul. "Meskipun sudah ada trend peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun masih di bawah rata-rata nasional kami tetap optimis Pemprov Bali bisa mencapai target pendapatan," ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini.

Sugawa Korry mengatakan apresiasi dengan capaian Pemprov Bali dengan berbagai terobosan selama ini, sehingga perekonomian masyarakat Bali kedepan akan bisa bangkit. "Kita tadi (kemarin, Red) sudah memberikan masukan kepada eksekutif," ujar politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.

Menurut Sugawa Korry, pembahasan RAPBD Bali dari tahun ke tahun selama ini berjalan dengan kondusif, bebas hambatan dan sesuai dengan mekanisme. " Pola ini akan terus kami kawal. Semuanya berjalan transparan, sesuai aturan dan bisa tuntas tepat waktu," ujar pengagas PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara ini.

Nah, terkait dengan usulan pemberian insentif kepada perangkat desa,menurut Sugawa Korry  tergantung dengan kemampuan daerah. "Masih dihitung, akan kita bahas detail dalam pembahasan lanjutannya. Kan sekarang tergantung kemampuan keuangan pemerintah daerah, kita sejak awal sudah mendorong perangkat desa juga diberikan insentif," tegas Sugawa Korry.

Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack secara terpisah dikonfirmasi usai rapat Banggar DPRD Bali mengatakan, pemberian insentif kepada perangkat desa tergantung dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. "Fraksi PDIP sangat sepakat ada perhatian terkait dengan kesejahteraan perangkat desa, tetapi masih kita hitung anggarannya," ujar Dewa Jack.

Politisi asal Desa/Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini menegaskan kalau nanti sudah menjadi kesepakatan bersama maka PDIP akan mengawal pemberian insentif untuk perangkat desa ini. "Kalau sudah untuk kepentingan masyarakat Fraksi PDIP tentu akan setuju, kita tunggu proses di dewan. Eksekutif juga masih menghitung," pungkas Bendahara DPD PDIP Bali ini.

Sebelumnya 636 perbekel dan 1.493 bendesa adat seluruh Bali telah ditetapkan diberikan dana insentif. Masing-masing perbekel menerima Rp 1,5 juta setiap bulan selama Tahun 2022. Sementara bendesa adat menerima Rp 2,5 juta per bulan selama Tahun 2022.  Insentif untuk  bendesa adat ini naik Rp 1,5 juta dari tahun sebelumnya. Untuk pembayaran insentif perbekel Pemprov Bali merogoh APBD Bali senilai Rp 11,4 miliar.  *nat