Kariyasa Kritisi Menkes yang Minta Tambahan Anggaran

Sebab, Menkes meminta penambahan anggaran untuk program promotif dan preventif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Kariyasa, seharusnya Menkes memaksimalkan anggaran yang sudah ada.

"Ada beberapa hal yang saya kritisi. Pertama mengenai program promotif dan preventif. Itu merupakan program dari dulu yang telah dilaksanakan, tapi sekarang minta tambah anggaran Rp1,78 triliun. Padahal, dalam rencana APBN 2022 sudah ada," ujar Kariyasa saat Komisi IX DPR RI Rapat Kerja dengan Menkes, Selasa (25/1).

Untuk itu, kata Kariyasa, seharusnya Menkes memaksimalkan anggaran yang sudah ada. Bila meminta tambahan anggaran perlu dibahas secara khusus. Begitupula dengan pengadaan USG di puskesmas perlu dibicarakan secara khusus. "Kami setuju saja ada penambahan untuk peningkatan pelayanan promotif dan preventif, tetapi perlu pembahasan khusus," kata Kariyasa. Kariyasa juga menyoroti kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar tidak tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan, seperti pencegahan stunting.

Lalu mengenai fasilitas kesehatan, Kariyasa berpendapat, hal itu perlu dipenuhi baik infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM). Saat ini baru di Pulau Jawa dan Bali yang terpenuhi. Sementara di daerah lain masih kekurangan SDM, semisal dokter. Bila ada penyetaraan rawat inap, maka harus sama rasio SDMnya. "Namun, di beberapa daerah terpencil masih kurang tenaga medis. Adanya penyetaraan, harus sama rasio SDM-nya. Jika ini diterapkan sebelum itu dipenuhi akan berat," ucap anggota Fraksi PDIP ini.

Kariyasa menyarankan, agar SDM dipenuhi terlebih dahulu. Baru kebijakan penyetaraan rawat inap bisa diberlakukan. "Ke depan, ini harus ada perbaikan-perbaikan," imbuh Kariyasa. *k22