DJPb Bali: Penyaluran KUR Capai 6,99 T

Hal  tersebut disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, Rabu (26/1) di Kantor Ditjen DJPb Bali,  Denpasar.

“Menurut Kabupaten/kota penyaluran tertinggi di Kota Denpasar  sebesar Rp 1,16 triliun dan paling rendah di Klungkung total Rp 391 miliar,” jelas Teguh Dwi Nugroho didampingi Kakanwil DJKN Provinsi Bali dan Nusra, Anugrah Komara dan sejumlah pejabat structural lainnya. , Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, Bayu Setiawan dan Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Provinsi Bali, NTT dan NTB, Iskandar.

Menyangkut progres pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021 di Provinsi Bali, sampai dengan 31 Desember 2021 total realisasinya  mencapai Rp 4,87 triliun. Dari jumlah tersebut didominasi pada cluster Perlindungan Sosial sebesar Rp 2 triliun.

Terkait realisasi APBN 2021 di Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menyatakan perkembangan realisasi APBN 2021 secara umum berjalan relatif lancar meski dalam situasi pandemi. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai Rp10,95 triliun  untuk Belanja Pemerintah Pusat atau sebesar 92 persen dari total pagu.

Kemudian Rp11,60 triliun  untuk Belanja Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa/TKDD (DBH, DAU, DAK, DID, Dana Desa).

Dikatakan, penggunaan APBN untuk pembangunan berbagai macam Proyek Strategis Nasional di Provinsi Bali juga dilaporkan berjalan lancar dengan realisasi aggregate mencapai 98,71 persen dari total anggaran yang dialokasikan.

Beberapa Proyek Strategis Nasional dimaksud adalah antara lain pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas (Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Sampalan, Pelabuhan Bias Munjul), Embung Sanur, Bendungan Sidan, Penataan Kawasan Pura Besakih, dan Jembatan Shortcut Denpasar Gilimanuk.

Terkait TKDD, total realisasi TKDD pada tahun 2021 di Provinsi Bali adalah sebesar 11,6 Triliun rupiah yang terserap 99,2 persen dari pagu secara keseluruhan. Penyerapan tertinggi berada pada sektor Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yaitu masing-masing sebesar 144 persen.

Sedang menyangkut  realisasi DAK Fisik, keberhasilan Pemerintah Daerah menjadikan Kontrak dari Rencana Kegiatan sangat rendah (78,85 persen). “Sedang  kondisi secara Nasional adalah 91,37 persen,” ujar Teguh Dwi Nugroho.

Hal itu, kata dia,  sesuai informasi dari Kepala Badan Keuangan Provinsi Bali. Penetapan Harga Penerapan Sendiri (HPS) oleh Tim Perencana di Pemda terlalu tinggi sehingga penawaran pihak ketiga jauh di bawah HPS disinyalir menjadi penyebab. Kemudian juga adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena berbagai pertimbangan di Pemda, salah satunya Pembangunan Puskesmas di Gianyar.

“Juga dimungkinkan adanya keterlambatan munculnya produk di e-catalog sehingga tim pengadaan tidak mendapatkan kesempatan yang cukup memadai dalam mengakomodir pelaksanaan pengadaan barang,” jelasnya. Dan adanya keterlambatan penerbitan juklak dan juknis, misalnya dari kontraktual menjadi swakelola. *K17.