BUMN Siap Kerjasama Bangun Ekosistem Kopi

Erick Thohir mengatakan kesiapan BUMN ini karena 96 persen dari produksi kopi terkait dengan petani. Berbeda dengan kelapa sawit di mana sawit itu sudah 60 persen swasta dan 40 persen petani.

"Saya juga mohon, makanya kita bekerjasama dengan berbagai pihak, karena kami BUMN tidak bisa kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah," katanya.

"Kita juga bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan juga didukung Duta Besar Indonesia untuk Mesir, didukung juga oleh asosiasi kopi dan juga para pihak swasta yang mau menjadi bagian dari ekosistem ini," tambah Erick saat menyampaikan sambutan dalam Peluncuran PMO Kopi Nusantara di Lampung sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu.

Menurut dia, dalam membangun ekosistem tidak mungkin terjadi jika masing-masing pihak egosektoral, karena ekosistem itu bisa terjadi kalau ditempatkan di tengah semua kepentingannya.

Erick kemudian mengutip sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang artinya kesejahteraan untuk semua dan tidak mungkin ekonomi Indonesia terus tumbuh kalau tidak rukun.

Menurut Menteri BUMN, ekosistem tersebut bisa berhasil kalau ada kesejahteraan. Tidak mungkin bisa menciptakan keseimbangan ekonomi jika yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, apalagi saat pandemi Covid 19.

"Karena itu kita sama-sama harus merajut yang namanya ekosistem Indonesia untuk kesejahteraan semua, bukan mengental untuk sebagian kelompok. Itulah kenapa kesejahteraan sesuai Pancasila sila kelima harus kita jaga. Itulah kenapa kita memberanikan untuk membangun ekosistem," kata Erick.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir memandang BUMN tentu punya tanggung jawab untuk mencari solusi bagi kesejahteraan petani kopi. Hal ini dikarenakan harga kopi dunia sedang naik, tetapi harus dipastikan jangan kenaikan harga kopi ini justru menaikkan yang namanya penjual di tengah, tidak langsung kepada petani.

Selain itu Menteri BUMN Erick Thohir juga menyatakan Presiden Joko Widodo ingin seluruh program di kementerian dan lembaga benar-benar didorong untuk menyasar langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. *