Setnov Harus Minta Maaf dan Mundur
Posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di ujung tanduk. Berbagai elemen masyarakat tak hanya meminta wakil rakyat yang belum lama ini tersandung skandal ‘Donald Trump’ itu minta maaf kepada masyarakat Indonesia tapi juga mundur dari jabatannya.
Dinilai tidak menyesali perbuatan dan memberi warisan buruk
JAKARTA, NusaBali
Tuntutan itu disampaikan Aliansi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Perempuan Antikorupsi, Yappika, IBC, Change.org, PWYP, MAPPI, IKA SAKTI Tangerang, Truth, dan TII dengan menggelar aksi 'Bersihkan DPR' di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
"Kami meminta Setya Novanto meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan turun dari jabatannya," begitu salah satu pernyataan mereka saat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12) dilansir detik.
Tindakan Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia itu dinilai pelanggaran yang serius. Aliansi pun menyatakan sembilan butir keprihatinannya.
Kesembilan butir keprihatinan itu adalah 1). Novanto telah memberikan teladan buruk, 2). miskin integritas, 3). miskin etika dan moral, 4). tidak mampu menjunjung kebenaran, 5). tidak amanah, 6). mencari keuntungan di atas ketertindasan, 7). tidak menyesali kesalahan, 8). mengingkari sumpah jabatan, 9). tindakannya merupakan warisan buruk bagi anak bangsa.
Aksi ini berlangsung selama kurang lebih dua jam dari pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB. Mereka menyisakan spanduk raksasa berbentuk karangan bunga yang dipajang di pagar DPR berisi sindiran tajam kepada wakil rakyat yang mulia: "Selamat Hari Antikorupsi, Terimakasih Atas Kerjasamanya, Aliansi Koruptor Indonesia - Forum Mafia Indonesia".
Desakan serupa juga datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman menyebut Novanto telah jauh dari etika positif seorang anggota DPR, yang seharusnya menjadi teladan dalam kepemimpinan bangsa.
"Meminta Saudara Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR dan sekaligus mundur sebagai Anggota DPR karena telah melakukan penyimpangan sosial yang menciderai rasa keadilan di masyarakat," kata Andi dalam keterangan persnya yang dilansir kompas (8/12).
Andi juga mendesak pemerintah melanjutkan kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden ini ke ranah hukum. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.
BEM UI mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang pengelolaan Freeport kepada pihak asing. Mereka juga mendorong pemerintah memberantas mafia di bidang minyak dan gas. Untuk itu, BEM UI bersama mahasiswa dari kampus lain akan menggelar aksi "Menjaga Indonesia" pada Jumat (11/12) pukul 14.00 di halaman Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Selanjutnya...
1
2
Komentar