Pemerintah Kembali Gelontorkan BLT DD

Sebanyak 20 desa di Buleleng pun sudah mulai mencairkan BLT DD untuk bulan Januari dan Februari. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng I Nyoman Agus Jaya Sumpena, mengatakan penganggaran jaring pengaman sosial pada masa pandemi Covid-19 diteruskan pada tahun 2022 ini. Ketentuan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut seluruh desa wajib mengalokasikan minimal 40 persen dari pagu DD yang diterima, untuk jaring pengaman sosial.

Data Dinas PMD Buleleng, Rabu (16/2), dari 129 desa yang tersebar di 9 kecamatan, sebanyak 20 desa di antaranya telah menyalurkan BLT DD. “Sampai saat ini baru 20 desa yang sudah mencairkan, desa lainnya masih berproses secara bertahap. Seluruh desa tahun ini wajib kembali menganggarkan jaring pengaman sosial dampak pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung,” ucap Jaya Sumpena, Rabu kemarin.

Menurutnya dari 129 desa di Buleleng, jumlah DD yang ditransfer pemerintah pusat sebesar Rp 126.128.286.000. Sebanyak Rp 52.128.000.000 di antaranya akan dialokasikan untuk BLT DD yang menyasar 14.480 keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing KPM menerima BLT DD Rp 300.000 per bulan.

Sementara itu salah satu desa yang sudah merealisasikan BLT DD yakni Desa Jinengdalem, Kecamatan/Kabupaten Buleleng. Perbekel Jinengdalem Ketut Mas Budarma, mengatakan Desa Jinengdalem tahun ini menerima DD sebesar Rp 922.682.000. Sedangkan yang dianggarkan untuk BLT DD sebesar Rp 370.800.000 atau 40,2 persen.

“Jumlah penerima BLT DD di desa kami sebanyak 103 KPM, itu berdasarkan hasil musyawarah desa. Sehingga BLT DD yang dianggarkan tahun ini 40,2 persen dari DD yang kami terima dari pusat,” ungkap Mas Budarma. Pembagian BLT  DD dilakukan secara bertahap per banjar, untuk mengurangi kerumunan. Pembagian BLT DD juga dilakukan door to door khusus bagi warganya yang sedang sakit. Bantuan jaring pengaman sosial warga sakit akan dibawakan oleh kepala dusun (kadus) masing-masing.

Pemdes Jinengdalem pun menjamin bantuan yang diberikan kepada warganya tepat sasaran. Jaminan tersebut diskemakan dengan penyediaan paket sembako seharga Rp 100.000 yang disiapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun paket sembako tersebut tidak dipaksakan kepada KPM. “Ini salah satu upaya kami, harapannya masyarakat membeli kebutuhan pokok dulu dari bantuan yang diterima,” kata Mas Budarma. *k23