Badung Jajaki Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Digital

Tapat membahas skema kerjasama itu dilakukan pada Rabu (16/2) di ruang kriya gosana Puspem Badung. Rapat dipimpin langsung oleh Sekda Badung Wayan Adi Arnawa didampingi CEO Cartenz Group Gito Wahyudi dan dihadiri oleh kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Badung.

Adi Arnawa menyampaikan, berdasarkan arahan bupati, Pemkab Badung ingin segera pembangunan infrastruktur digital untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa. Dengan demikian, semua pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi. “Saya ingin mewujudkan apa yang menjadi pemikiran bapak bupati, karena beliau selalu ingin mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya Cartenz Group ini bisa menerjemahkan apa yang dibutuhkan di Kabupaten Badung,” ujar Adi Arnawa.

Menurutnya, meskipun di tengah situasi pandemi, Pemkab Badung tidak pernah berhenti berinovasi dalam membangun sistem pelayanan masyarakat yang prima. Oleh sebab itu, Adi Arnawa memandang perlu adanya fondasi digital government melalui pembangunan infrastruktur digital yang memadai.

“Apabila ini bisa terwujud, saya kira dampaknya akan sangat besar sekali mengingat di era digital ini kecenderungan ke depannya akan semakin banyak pekerja di dalam dan luar negeri akan memilih Bali sebagai tempat mereka untuk bekerja. Ini potensi pendapatan bagi daerah, yang mana artinya pariwisata kita nantinya tidak hanya berbasis budaya, namun juga berbasis teknologi,” kata Adi Arnawa.

“Semua ini bisa berjalan apabila kita memiliki infrastruktur digitalnya. Itulah yang ditawarkan Cartenz Group kepada Badung melalui skema KPBU, artinya swasta membangun infrastruktur tidak secara parsial, namun secara komprehensif dan holistik,” imbuh birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan itu.

Sementara CEO Cartenz Group Gito Wahyudi, mengatakan sebagai perusahaan penyedia jasa IT, berupaya untuk membantu semua tingkat lembaga dan industri dalam pemanfaatan sistem informasi yang andal dan terintegrasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan berbagai solusi yang dihadirkan. Salah satunya, produk untuk perpajakan daerah yang terdiri atas jasa konsultansi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), administrasi pajak daerah, dan pengawasan pajak daring (online tax monitoring/OTM). Jasa konsultasi mencakup diagnostik Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemutakhiran data, antara lain pemetaan dan pendataan wilayah.

“Kami juga membuka peluang untuk membuat solusi aplikasi terintegrasi untuk mengatasi berbagai masalah. Ini memang sudah dimulai dari DKI Jakarta, dan akan kami tularkan ke pemda lain di Indonesia,” tegasnya. *asa