Dinas KPP Anggarkan Rp 150 Juta untuk Pengadaan Cadangan Beras

Kepala Dinas KPP Buleleng Gede Putra Aryana mengatakan, upaya bentuk implementasi terhadap Perda No 8 Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sudah dilakukan DKPP Buleleng. Sesuai dengan amanat perda, besaran anggaran yang diposting untuk CPPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Terlebih saat ini dalam situasi pandemi Covid-19.

“Kami sudah memposting kegiatan itu. Jadi sesuai amanat perda, itu (anggaran) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Di tahun 2022 ini, kami alokasikan hampir 150 ton atau sekitar Rp 150 juta untuk pengadaan beras,” kata Putra Aryana, dikonfirmasi pada Senin (21/2) siang.

Meski begitu, diakui Putra Aryana, kegiatan ini masih belum dapat direalisasikan untuk saat ini. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil harmonisasi Perda No 8 Tahun 2021 beserta turunan perda tersebut dengan Pemprov Bali yang kini masih dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Buleleng.

“Sekarang masih berproses. Perda sudah (disahkan), kemudian ada turunan perda itu yakni Peraturan Bupati dan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga (penyedia beras). Sekarang ini masih menunggu untuk hasil harmonisasi dengan provinsi,” ujar Putra Aryana.

Bahkan menurut Putra Aryana, cadangan pangan ini dialokasikan untuk penanganan bencana. Untuk itu Putra Aryana berharap agar Buleleng tidak terjadi bencana alam sebelum CPPD ini benar-benar bisa direalisasikan. Kalau pun terjadi bencana, masih terdapat cadangan beras di Bulog melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

“Anggaran Rp 150 juta sudah kami alokasikan di tahun 2022. Realisasi menunggu hasil harmonisasi itu saja. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi bencana di Buleleng. Kalau pun terjadi (bencana), sudah ada cadangan beras di Bulog melalui Kemensos yang ditangani Dinsos,” ucap Putra Aryana. *mz