Sudah 87 Negara Konfirmasi Hadiri IPU di Bali

Saat ini sudah 87 negara dari 178 negara anggota parlemen menyampaikan konfirmasi akan hadir di Bali. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana dikonfirmasi NusaBali di Jakarta, Jumat (4/3) siang mengatakan beberapa duta besar (Dubes) Indonesia di beberapa negara sahabat sudah menyampaikan parlemen mereka akan hadir di IPU ke 144 di Bali.

"Sudah 87 negara siap hadir. Terakhir, Dubes RI untuk Swedia Kamapradipta Ismono menyampaikan kepada kami, bahwa anggota parlemen Swedia akan hadir di Bali 20-24 Maret mendatang. Jadi ini kabar baik bagi Bali yang kini tengah berjuang memulihkan perekonomian, khususnya di sektor pariwisata," ujar Supadma Rudana.

Untuk kehadiran delegasi di Bali, menurut Supadma Rudana sudah tidak ada masalah. Karena BKSAP DPR RI sudah bertemu dengan Kementerian Luar Negeri dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, supaya karantina bagi wisatawan mancanegara masuk Bali dihapuskan saja. Karena, Bali didukung desa adat dan stakeholder berhasil menangani Pandemi Covid-19 dengan maksimal alias prokes di Bali sangat maksimal.

Kemudian tingkat vaksinasi tahap I dan tahap II yang sudah mencapai lebih dari 100 persen, vaksinasi booster yang sedang berjalan. Dukungan pemerintah pusat untuk Bali untuk Pandemi Covid-19 yang maksimal juga menjadikan kasus aktif di Bali rendah. "Untuk karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk Bali sudah tidak ada masalah, karena pemerintah berencana akan hapus aturan karantina itu. Hanya, yang perlu diantisipasi adalah penerbangan langsung ke Bali harus diperjuangkan agar lebih banyak. Kalau tidak, pelaku perjalanan luar negeri tetap harus transit di Jakarta untuk karantina," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Fraksi Demokrat ini.

Supadma Rudana telah mengundang anggota parlemen dunia dalam setiap kunjungan delegasi BKSAP DPR RI ke Eropa dan Amerika Serikat, supaya hadir dalam IPU ke 144 di Bali. "Kita sudah undang dan sekaligus promosikan Bali mulai ke negara balkan, seperti Bosnia Hersegovina, Serbia, Montenegro, lanjut di Eropa Timur, seperti Ukraina, Rumania dan juga sampai ke Mesir, Spanyol, Italia sampai Parliamentary Hearing di Gedung PBB," beber politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.

Supadma Rudana menambahkan, dalam pertemuan parlemen dunia yang akan digelar secara bubble di Kawasan Nusa Dua, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini, selain membahas isu lingkungan, ekonomi hijau, dipastikan juga akan didorong penyelesaian isu terkini.

"Momen IPU di Bali ke 144 menjadi momen penting terkhusus terkait memperjuangkan kepentingan nasional, baik terkait perdagangan maupun kedaulatan NKRI. Isu terkini terkait mendorong tercapainya perdamaian di daerah Eropa Timur yang dapat berdampak buruk kepada dunia karena efek perang Rusia dan Ukraina," tegas Supadma Rudana.

Supadma Rudana menyebutkan berdasarkan Pasal 76 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib, BKSAP, dalam upaya mendukung terciptanya perdamaian dunia, BKSAP DPR RI punya tugas membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

"Isu perdamaian dunia mengatasi perang Rusia dengan Ukraina akan menjadi isu baru. Lainnya, tentu ada pembahasan kerjasama penanganan Pandemi Covid-19 untuk pemulihan ekonomi dunia," terang Supadma Rudana. *nat