Tekan Truk Kelebihan Muatan

Karena dua jembatan timbang ini telah lama dinonaktifkan sesuai kewenangan pemerintah pusat. Dinas Perhubungan Buleleng berharap dua jembatan timbang itu kembali diaktifkan untuk menekan pelanggaran truk kelebihan muatan atau Over Dimenssioan Over Load (ODOL).

Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra, Jumat (4/3) kemarin, mengatakan saat ini pemerintah sedang gencar menertibkan dan menindak truk ODOL. Hanya saja Dinas Perhubungan di kabupaten tak memiliki kewenangan, karena penentuan sebuah truk melanggar harus dengan pengukuran akurat.

“Sejauh ini truk ODOL jika kami temukan dalam pengujian kir, akan ditempeli stiker saja untuk disesuaikan dengan ukuran standarnya. Itu untuk pelanggaran dimensi bak truk. Kalau sudah melanggar dimensi bak otomatis potensi pelanggaran kelebihan muatan sangat tinggi. Tetapi itu harus dibuktikan dengan pengukuran di jembatan timbang,” ujar mantan Kepala Bappeda Buleleng ini.

Menurutnya, pengaktifan kembali jembatan timbang di Buleleng sangat diperlukan. Terlebih Buleleng merupakan salah satu daerah perlintasan truk-truk besar Jawa-Bali, dan truk material lokal Bali. Pengukuran di jembatan timbang akan sangat membantu pemerintah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas karena kasus kelebihan tonase.

“Pencanangan zero ODOL 2023 oleh Kementerian Perhubungan atas dasar banyak ditemukan kasus kecelakaan karena kelebihan tonase. Terkadang truk-truk besar out off control karena dipengaruhi beban muatan yang tak sesuai spesifikasi kendaraan,” imbuh dia.

Semenatara itu, keberadaan jembatan timbang di Buleleng sudah lama tak beroperasi. Bahkan jembatan timbang di wilayah Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan telah terbengkalai lama sejak kewenangan jembatan timbang diambilalih oleh pemerintah pusat. Sedangkan jembatan tumbang di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt Buleleng telah dinontaktifkan sekitar tahun 2016.*k23