Pemprov Bali Ranking 1 Penilaian Seleksi Terbuka JPT

Hasil penilaian Pemprov Bali pertama kali ini melampaui capaian sejumlah lembaga tinggi negara lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Rabu (9/3) siang membenarkan capaian tersebut. Lihadnyana mengatakan penilaian kualitas seleksi terbuka JPT ini dilakukan KASN selama setahun pada 2021.

Ada 22 instansi pemerintah yang diumumkan meraih penilaian kualitas seleksi terbuka JPT oleh KSAN. Untuk 5 besar, Pemprov Bali meraih ranking 1 dengan nilai 97,00. Pemprov Bali bahkan menyisihkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang meraih ranking 2 dengan nilai 96,00. Kemudian ranking 3 diraih Kementerian Luar Negeri dengan nilai 95,00, ranking 4 direbut Kementerian Hukum dan HAM dengan nilai 93,00 dan ranking 5 direbut Pemprov Jawa Timur dan Kota Jogjakarta dengan nilai sama yakni 92,50.

Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar juga menempati papan atas dalam penilaian kualitas seleksi terbuka JPT. Kabupaten Badung berada di ranking 10 dengan nilai 89,20, sementara Kota Denpasar berada di ranking 12 dengan nilai 87,40. Penilaian dilakukan dengan penilaian mandiri menggunakan digital form yang disusun KSAN, dan kemudian dilakukan inventaris, verifikasi dan validasi dokumen pendukung yang disubmit pada form penilaian mandiri.

Lihadnyana menyebutkan kriteria penilaian seleksi terbuka JPT menyangkut banyak hal. Mulai proses pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi hingga penetapan calon terpilih yang terbuka. Kemudian transparansi dalam proses pendaftaran administrasi yang dilakukan secara online, proses seleksi yang dapat dipantau penuh melibatkan berbagai lembaga, mulai Ombudsman RI, wakil rakyat hingga awak media juga jadi penilaian. "Jadi proses yang transparan ini menjadi penilaian penting. Selama ini kami selalu melibatkan Ombudsman RI, wakil rakyat hingga media massa. Mereka bisa melihat langsung prosesnya," ujar Lihadnyana mengungkapkan resep seleksi hingga mendapatkan ranking 1 dari KASN.

Lihadnyana menyebutkan, dalam seleksi terbuka JPT yang sangat transparan bukanlah omong kosong. Pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali dan awak media yang selama ini memantau proses seleksi bisa melihat melalui layar monitor di lokasi seleksi. "Ruang seleksi kita pasang CCTV (closed circuit television). Peserta seleksi tidak bisa kasak-kusuk, sehingga proses seleksi benar-benar mengandalkan kemampuan sendiri. Kalau ada yang aneh-aneh terpantau di CCTV," ujar birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini.

Terpenting lagi, kata Lihadnyana adalah proses seleksi terbuka JPT di lingkungan Pemprov Bali bersih intervensi pihak mana pun. Bahkan, Gubernur Bali Wayan Koster selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah menyerahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi. Koster melepas proses seleksi secara terbuka. "Ini juga menjadi salah satu penilaian dari KASN," ujar mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Bali ini.

Namun demikian, Lihadnyana mengatakan pihak BKDPSDM tidak langsung jumawa dengan capaian tersebut. Sebab pembenahan dan masukan dari semua pihak tetap harus ada, sehingga ke depannya proses seleksi JPT makin berkualitas. "Kami tetap terbuka menerima masukan dari semua elemen untuk bisa terus meningkatkan kualitas seleksi JPT ke depannya," ujar Lihadnyana.

Terpisah Asisten KASN Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan mengatakan KASN memang setiap tahun mengeluarkan Laporan Tahunan Kinerja. Salah satunya berisikan tentang Hasil Penilaian Kualitas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021. "Itu dikeluarkan Januari 2022," ujar Endrawan saat dihubungi NusaBali, Rabu malam.

Bali menempati peringkat pertama setelah melalui proses penilaian dengan beberapa instrumen. Antara lain, terkait kewajiban pelaporan pengisian jabatan pimpinan tinggi ke KASN. Kemudian ketertiban perencanaan dan pelaksanaannya. "Jadi, setiap perencanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi dilaporkan ke KASN. Mulai dari pelaksanaan sampai proses pelantikan. Ketertiban-ketertiban itu yang menjadi pertimbangan evaluasi dan penilaian," jelas pria yang juga pernah menjadi Kepala Humas Kajati Bali periode 2006-2010 ini.

Tidak hanya itu saja, penilaian juga dilihat dari inovasi. Endrawan mengatakan, Provinsi Bali memiliki inovasi bagus. Command centernya terintegrasi dengan penilaian kinerja dan segala macam manajemen ASN. "Bisa dikatakan Bali cenderung tertib administrasi, tertib laporan dan punya inovasi yang baik untuk ditiru. Sejauh ini, Bali juga rajin melaporkan jika ada seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi," ucap pria yang sudah bertugas dua tahun tiga bulan di KASN ini. Namun, penilaian tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan saja.

Melainkan KASN melakukan pengamatan langsung pula. Pejabat asal Banjar Gede, Kerobokan, Kabupaten Badung ini memaparkan tujuan dari Penilaian Kualitas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi untuk meningkatkan daya saing antar instansi pemerintah. Untuk itu, akan terus dievaluasi. Bahkan, ke depan penilaian akan ditambahkan dari sisi pelanggaran dan kode etik. Endrawan berharap, Bali bisa mempertahankan yang sudah ada. Kemudian terus meningkatkan pelaporan pengisian jabatan tinggi di Sijapti (Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi). *nat, k22