KPU Bali-KPU Kabupaten Mulai Bahas Sharing Anggaran

Dalam pertemuan tersebut jajaran KPU Badung diterima Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota KPU Bali Divisi Sosialiasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Gede John Darmawan, Anggota KPU Bali Divisi Perencanaan Data dan Informasi I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, serta pejabat struktural KPU Provinsi Bali. Sementara jajaran KPU Badung langsung dipimpin Ketua KPU I Wayan Semara Cipta didampingi jajaran struktural KPU Badung.

Dalam pertemuan tersebut KPU Bali memastikan sharing anggaran untuk pemilihan serentak Tahun 2024 mendatang ada kepastian, serta bisa direncanakan efisiensi.

Lidartawan mengatakan KPU Provinsi Bali akan menanggung biaya penyelenggara ad hoc di seluruh Bali. Biaya ad hoc yang dimaksud diantaranya pembentukan lembaga ad hoc panitia pemilihan kecamatan, panitia pemilihan di tingkat desa dan kelurahan serta KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Lidartawan meminta agar KPU Badung menyusun kembali rencana kerja biaya (RKB), sehingga dapat  keperluan anggaran penyelenggaraan ad hoc bisa diantisipasi jika terjadi kekurangan. " Untuk biaya ad hoc rencananya KPU Bali akan menanggung biaya tersebut untuk seluruh Bali," ujar Lidartawan dalam rilisnya.

"Kita minta KPU Kabupaten Badung menyusun RKB secara terstruktur dan biaya yang maksimal. Jika terjadi kekurangan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu serentak bisa dilakukan antisipasi," tambah mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.

Sebelumnya kata Lidartawan, KPU Bali sendiri telah membahas anggaran pemilu bersama dengan jajaran Kesbangpol Provinsi Bali, Rabu (16/3) kemarin. Lidartawan mengatakan progres penyusunan RKB telah disampaikan kepada pihak Kesbangpol Provinsi Bali, I Dewa Putu Mantera. "Terutama terkait dengan anggaran teknis. Kita berharap dalam waktu dekat dapat dilakukan pertemuan serentak antara Pemprov Bali dengan jajaran KPU Bali dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Bali dan kabupaten/kota juga," ujar mantan Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat ini.

Lidartawan menegaskan pembahasan anggaran bersama Pemprov Bali dan jajaran penyelenggara penting dilaksanakan untuk memastikan keperluan anggaran dan upaya efisiensi anggaran. "Pembahasan anggaran ini harus segera dilakukan, karena tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai pada Juni 2022. Jajaran KPU Bali sudah siap dengan draf yang akan dibahas soal anggaran ini," tegas pria asal Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ini.*Nat