Nyoman Parta : Rakyat Lelah Soal Minyak Goreng
JAKARTA, NusaBali
Kelangkaan minyak goreng menjadi permasalahan yang disoroti oleh Anggota Komisi VI DPR RI saat Rapat Kerja (Raket) Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan M Lutfi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Kamis (17/3).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bali Nyoman Parta pun menegaskan, rakyat sudah lelah dengan permasalahan tersebut. "Saya beri apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Menteri Perdagangan untuk tata kelola minyak goreng lebih baik, walau tidak maksimal sampai sekarang. Kami merasa rakyat lelah dengan sengkarut minyak goreng, karena ini sudah berjalan panjang," ujar Parta.
Menurut Parta, dia sudah lama berbicara mengenai masalah minyak goreng. Pertama kali dia menyoroti pada 5 November 2021 lalu. Ketika itu, harga minyak goreng sudah mencapai Rp 20 ribu. "Berarti sudah lima bulan lebih. Jadi, wajar rakyat lelah dengan sengkarut minyak goreng karena harganya tinggi sehingga butuh banyak uang," tegas politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ini.
Selain itu, persoalan minyak goreng juga berdampak psikis. Sebab, Indonesia merupakan penghasil minyak goreng terbesar di dunia. Namun mengalami kelangkaan. Bahkan, untuk mendapatkannya perlu antri panjang dan memakan korban jiwa. "Bapak menteri yang saya hormati, konstitusi jelas bahwa cabang-cabang produksi penting dikuasai negara dan diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat. Namun ini, jauh dari kenyataan dan situasi tidak pasti," kata Parta.
Parta menegaskan, kebijakan DMO (Domestik Market Obligation) sangat bagus. Tapi, tidak terjadi. Padahal, dengan DMO bisa "mandi minyak goreng". Terlebih dicabutnya harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng melalui peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022.
Parta meminta agar Menteri Perdagangan memastikan HET subsidi minyak curah. Kemudian memastikan subsidi tersebut lewat produsen, bukan dalam bentuk bantuan sosial langsung ke rakyat. Tak ketinggalan, Parta meminta Menteri Perdagangan memastikan subsidi ada dan barang ada. "Jangan sampai nanti, subsidi ada barang tidak ada," kata Parta. *k22
1
Komentar