Keberdayaan Gender Jadi Disertasi
Staf Ahli Gubernur Bali Raih Gelar Doktor
DENPASAR,NusaBali
Para birokrat di Pemprov Bali sangat getol menempuh program program doktoral. Salah satunya Staf Ahli Bidang Perekonomian Gubernur Bali, Drh Luh Ayu Aryani,MP (51) berhak menyandang gelar doktor.
Aryani berhak menyandang gelar doktor setelah dinyatakan lulus dalam ujian promosi doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Denpasar, Jumat (18/3).
Aryani yang mantan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali ini dinyatakan lulus ujian dengan predikat cumlaude. Ujian promosi doktor dilakukan tim penguji berjumlah 12 orang dipimpin Ketua Sidang sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud, Dr Ida Bagus Putu Purbadharmaja,SE, ME.
Disertasi Aryani yang berjudul : "Analisis Kearifan Lokal, Sumber Daya Keluarga, Peran Pemerintah dan Keberdayaan Gender dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga di Kota Denpasar", membedah pengaruh kearifan lokal terhadap kesejahteraan keluarga di Denpasar, bisa lebih optimal bila melalui Keberdayaan Gender. Aryani yang menempuh program doktoral selama 2 tahun 8 bulan ini menyelesaikan ujian dalam waktu 3 jam.
Aryani membeber hal yang melatarbelakangi dirinya mengajukan disertasi terkait keberdayaan gender. Menurutnya, selama ini masalah gender menjadi isu global. Selain itu, isu keberdayaan gender juga terkait dengan pemberdayaan perempuan di Indonesia yang merupakan hakekat pembangunan nasional, yakni pembangunan manusia seutuhnya yang berkelanjutan, yang digariskan dalam konsep SDGs (sustainable development goals).
"Salah satu tujuan SDGs adalah mengurangi kemiskinan, mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan memberdayakan semua perempuan dalam keluarga, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan keluarga didalamnya," ujar Aryani Minggu (20/3) siang.
Dibeber Aryani, hasil survei 5 tahun terakhir dari Bank Dunia menyatakan bahwa negara yang penduduknya banyak miskin salah satunya karena mengabaikan kebijakan keberdayaan gender. Untuk di Denpasar kata Aryani pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam 5 tahun terakhir melambat. Karena peringkatnya terendah dibandingkan IPM kabupaten lain di Provinsi Bali. "Ini artinya menunjukkan peran perempuan atau partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan masih rendah," tegas birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.
Lulusan Fakultas Kedokteran Hewan Unud ini menyebutkan secara teori keberdayaan gender dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh kearifan lokal terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Denpasar. "Keberdayaan Gender berdampak pada kesejahteraan dan pembangunan keluarga," ujar mantan Kadis Kehutanan Provinsi Bali ini ini.
"Secara praktis teori ini diharapkan dapat sebagai bahan acuan untuk memperkuat keberlangsungan hidup keluarga agar menjadi lebih sejahtera. Bagi pemerintah dapat digunakan untuk menyusun strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk menunjang keberdayaan gender," tambah istri mantan Kepala Inspektorat Pemprov Bali I Ketut Teneng ini. *Nat
Komentar