Dewan Pertanyakan Kinerja OPD

Rendahnya serapan anggaran yang menandakan banyaknya program ataupun kegiatan belum tereksekusi itu membuat Dewan mempertanyakan kinerja jajaran OPD Pemkab Jembrana.

Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Jembrana di Ruang Sidang DPRD Jembrana, Kamis (24/3). Sejumlah fraksi, termasuk fraksi yang masuk koalisi pendukung pasangan Bupati Jembrana-Wakil Bupati Jembrana I Negah Tamba-I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat (Tamba-Ipat), kompak memberikan sorotan yang sama.

Seperti dari Fraksi Gerindra. Dalam pandangan fraksi yang dibacakan langsung Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jembrana, I Ketut Sadwi Darmawan mengungkapkan, bahwa hingga menjelang akhir triwulan ini, serapan anggaran dalam APBD masih kurang dari 20 persen.  "Padahal sekarang sudah akan memasuki bulan keempat dalam tahun anggaran berjalan. Namun kami tidak melihat adanya progres yang dilakukan OPD dalam rangka merealisasikan anggaran sudah direncanakan dalam APBD," ucapnya.

Terkait kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK), kata Sadwi, juga masih banyak yang mandek. Padahal untuk mendapatkan DAK dari pusat itu, sudah ada perencaan dari masing-masing OPD. "Keterlambatan atau rendahnya anggaran yang terserap itu, kami lihat dikarenakan kapasitas birokrasi. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kami. Ada apa denganmu birokrasi?," ujar politisi Gerindra asal Desa Asah Duren, Kecamatan Pekutatan ini.

Dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Jembrana  I Made Sabda maupun Ketua Fraksi Demokrat Jembrana I Ketut Catur , juga menyoroti hal serupa. Menurut mereka, kinerja OPD yang menunjang program Bupati harus lebih ditingkatkan lagi. Pasalnya, saat ini dinilai masih banyak OPD yang lambat dan cenderung jalan di tempat. Di samping itu, dari Fraksi Demokrat juga berharap dari jajaran OPD melakukan rasionalisasi target Pendapat Asli Daerah (PAD).

"Padahal potensi untuk peningkatan sudah jelas dan sangat terbuka. Tahun 2022 ini, kami berharap semua OPD bekerja lebih giat lagi dalam membantu Bapak Bupati untuk mencapai Jembrana Bahagia. Dengan kehadiran pejabat-pejabat setingkat Menteri di Jembrana agar dapat menjadi inspirasi untuk lebih maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas di masing-masing OPD," ujar Catur.

Menjelang akhir Rapat Paripurna kemarin, Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi sempat menyoroti minimnya kehadiran Kepala OPD dalam rapat paripurna. Sri Sutharmi pun meminta kepada Wabup Ipat yang hadir mewakili Bupati Jembrana saat rapat paripurna kemarin, juga memberikan perhatian terhadap para Kepala OPD.

"Mohon kepada saudara Wakil Bupati yang mewakili Bupati untuk menekankan ke Bapak Sekda terkait kehadiran kepala OPD saat rapat di Dewan. Kalau memang Kepala OPD tidak bisa hadir, agar ada yang mewakili. Ini agar menjadi perhatian serius," ucap Sri Sutharmi menggunakan bahasa Bali saat rapat paripurna  yang bertepatan dengan hari Kamis itu.  

Begitu mendengar saran dari Ketua DPRD Jembrana itu, Wabup Ipat pun sempat mengeluarkan ponselnya dan megambil foto barisan kursi kepala OPD yang tampak lengang. Terkait adanya pandangan fraksi ataupun masukan dari Ketua Dewan, Wabup Ipat mengaku akan segera menindaklanjutinya. "Ya nanti kami sampaikan ke Pak Sekda," ucap Wabup Ipat sambil berlalu meninggalkan Ruang Rapat Paripurna DPRD Jembrana. *ode