Ekonom Pesimistis Bisa Selesaikan Masalah Utama

"Ibarat parasetamol ini cuma menurunkan demam, tapi penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (3/4).

Menurut Bhima, pemerintah harus menyelesaikan masalah tata kelola minyak goreng kemasan dan curah terlebih dulu. Jika pemberian BLT dilakukan tanpa menangkap spekulan yang mengakibatkan kelangkaan, maka percuma saja.

Selain itu, pemberian BLT minyak goreng juga perlu memperhatikan akurasi data penerima. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kata Bhima, mungkin tidak ada masalah karena datanya sudah semakin baik disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

" Pemberian BLT migor juga perlu perhatikan akurasi data penerima. Untuk pedagang gorengan, pendataan ini penting sekali karena dikhawatirkan ada duplikasi data penerima, sehingga tidak tepat sasaran. Sedangkan untuk PKH (Program Keluarga Harapan) mungkin tidak ada masalah, karena data nya sudah semakin baik," kata dia.

Bhima mengatakan penggunaan minyak goreng tidak hanya oleh pedagang gorengan. Tetapi juga, pelaku industri makanan minuman kecil. Mereka yang terdampak juga harus diperhatikan oleh pemerintah.

"Sebagian besar usaha mikro bergerak di sektor makanan minuman. Apa pemerintah bisa cover semua?" ujarnya.

Tidak hanya itu, masalah lainnya juga menyangkut sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) belum memiliki izin usaha yang terdaftar di pemerintah. Hal tersebut dapat menyulitkan pendataan.

Karena kendala tersebut, Bhima menyebut sinkronisasi dan akurasi data yang dimiliki pemerintah daerah, Kementerian Koperasi dan UKM serta data di tingkat asosiasi harus berjalan.

Menurut Bhima, penerima BLT migor seharusnya diperluas lagi. Sebab, pengguna minyak goreng di kalangan UMKM tidak hanya pedagang gorengan. Melainkan ada industri makanan dan minuman lainnya yang juga terdampak dan harus diperhatikan lagi.

"Diperluas sekaligus data penerima diperbaiki sehingga jumlah (BLT) minyak goreng yang diterima sesuai atau tidak duplikasi," kata dia mengakhiri.

Seperti diketahui  Presiden Joko Widodo akan memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT minyak goreng (migor) kepada 23 juta penerima. Masing-masing akan mendapatkan Rp 100 ribu per bulan, yang akan diberikan sekaligus untuk 3 bulan.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada 20,5 juta penerima program bantuan sosial pemerintah. Sisanya 2,5 juta untuk pedagang kaki lima (PKL) pedagang gorengan. *