Menilik Manfaat Kepemimpinan Kemendikbudristek pada G20

Indonesia memegang Presidensi G20 pada tahun 2022, dimana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi pemimpin Kelompok Kerja Bidang Pendidikan G20 (G20 Education Working Group).

Selama masa presidensi, Kemendikbudristek mengemas konsep Merdeka Belajar ke dalam empat isu utama sebagai agenda prioritas. Banyak manfaat yang didapat Indonesia sebagai negara yang memimpin serangkaian pertemuan G20, salah satunya terkait isu pendidikan.

Dalam kesempatan ini, Indonesia dapat berbagi terobosan yang dilakukan Kemendikbudristek melalui Merdeka Belajar dalam mengatasi masalah di dunia pendidikan, khususnya untuk bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19. Selain itu, sektor budaya ikut terangkat seiring dengan sektor ekonomi kreatif yang kembali menggeliat.

“Kita melakukan dialog dengan berbagai organisasi baik di dalam negeri maupun internasional untuk mendapatkan berbagai telaah-telaah atau tren dunia tentang dunia pendidikan. Oleh karena itu di sini ada UNICEF, ada World Bank, OECD dan tim lainnya untuk membantu kita memahami isu yang paling relevan dan paling mendesak untuk menjawab tantangan pendidikan di masa pemulihan pandemi maupun pasca pandemi,” jelas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril selaku Ketua (Chair) G20 Education Working Group (EdWG).

Melalui G20 EdWG yang diketuai olehnya, Kemendikbudristek mengangkat empat agenda utama untuk dibahas bersama oleh negara anggota G20. Keempat isu utama yang berakar dari konsep Merdeka Belajar ini adalah Pendidikan Berkualitas untuk Semua (Universal Quality Education), Teknologi Digital dalam Pendidikan (Digital Technologies in Education), Solidaritas dan Kemitraan (Solidarity and Partnership), dan Masa Depan Dunia Kerja Pascapandemi Covid-19 (The Future of Work Post Covid-19).

Selain itu, G20 kata Dirjen Iwan, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menguatkan implementasi pendidikan untuk semua (education for all). Baginya hal ini penting karena salah satu masalah yang ditimbulkan dari pandemi adalah makin melebarnya kesenjangan dalam proses pembelajaran. “Krisis pembelajaran yang sudah ada sebelum pandemi, menjadi semakin parah selama pandemi. Apalagi bagi kelompok rentan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Kemendikbudristek meluncurkan pendanaan pendidikan yang berkeadilan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) majemuk. Daerah yang indeks kemahalannya lebih besar mendapatkan nominal dana yang lebih besar.

“Terobosan inilah yang kita kenalkan dalam forum G20 di mana kita harus menguatkan komitmen bahwa pendidikan itu untuk semua. Bagaimana antarnegara G20 saling berbagi praktik baik sehingga kita dapat berbagi solusi satu sama lain,” tegas Iwan. *