Bupati Suwirta Sebut Berhasil Tegakkan Perda KTR

Acara berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa, (12/4) pagi. Dengan cara yang humanis, persuasif, dan turun ke lapangan, Bupati Suwirta mengaku berhasil menegakkan Perda KTR dan pengendalian iklan rokok di Kabupaten Klungkung. Bupati Suwirta menjelaskan, pengendalian rokok menjadi prioritas dalam menyikapi masalah kesehatan masyarakat. Kata dia, pengendalian rokok bukan isu yang menarik untuk ‘dijual’ bahkan banyak menimbulkan pro dan kontra.

Di hadapan Sat Pol PP se-Bali, Bupati Suwirta berbagi pengalaman implementasi KTR dan iklan rokok di Kabupaten Klungkung. Antara lain, dengan komitmen dan aksi yang kuat menyosialisasikan penerapan Perda KTR dan pengendalian iklan rokok. "Penerapan Perda KTR tidaklah sulit. Yang diperlukan hanyalah komitmen kuat dari pemimpin daerah itu sendiri," ujar Bupati Suwirta.

Adapun strategi pengendalian bahaya rokok di Klungkung yakni komitmen pemerintah, pemberdayaan masyarakat adat dan remaja, dukungan pengelola kawasan, sosialisasi, dan klinik berhenti merokok. "Kami harus berkomitmen bergerak bersama, mencegah agar merokok tidak menjadi kebiasaan. Mengantisipasi prilaku merokok pada generasi muda dengan menciptakan lingkungan bersih tanpa asap rokok," imbuhnya

Dia juga mengajak bersama-sama menegakkan kebijakan KTR dan larangan iklan rokok. "Mari mulai, perlahan kiat tegakkan pengendalian iklan rokok di Pemerintah Provinsi Bali. Koordinasi antar OPD penting dilakukan sehingga penegakkan bisa kita tuntaskan," ajak Bupati Suwirta.

Kasat Pol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, tujuan dari acara ini untuk mengasah kemampuan dalam penegakkan kebijakan di bidang kesehatan dan pengendalian rokok di Provinsi Bali. Kegiatan ini diikuti 100 anggota Satpol PP dari kabupaten kota se-Bali. "Kegaiatan ini tidak hanya bincang semata, melainkan ke depannya ada rencana aksi sehingga gerak langkah kita sama, persepsi kita sama menegakkan perda," ujar Dewa Nyoman Rai Dharmadi.

Sementara itu, Ketua Udayana Central, dr  Putu Ayu Swandewi Astuti menyampaikan, implementasi Perda KTR ini sangat penting untuk mengurangi paparan pada perokok pasif, sehingga terhindar dari dampak negatif.
 
Koordinator Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ini menambahkan, rokok juga menjadi sumber faktor kemiskinan. Dari survei BPS tahun 2018, rokok merupakan pengeluaran tertinggi kedua setelah beras. Terutama pada kelompok miskin. “Kita tahu bahwa prevalensi merokok paling tinggi pada kelompok miskin dan pendidikan rendah, kemudian sebagian besar pengeluaran untuk membeli rokok sehingga berdampak ekonomi dan juga kesehatan bagi anggota keluarga,” jelas dr Ayu.

Selain bekerjasama dengan Udayana Central, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Pengda Bali.

Perda, aturan, surat edaran, ataupun SK perlu pengawalan khusus. Ketika ada upaya lebih spesifik, seperti  pengendalian rokok, maka  perlu dikawal, baik Perda KTR ataupun mengatur iklan luar ruang,” kata Ketua IAKMI Bali, I Made Kerta Duana.

Ditambahkan bahwa pengaturan soal rokok ini terkait untuk mewujudkan target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang salah satunya adalah menurunkan angka perokok pemula.

Rokok disebut sebagai bagian rantai kemiskinan. Jika merokok, bisa tidak produktif karena sakit, pengeluaran terbesar bukan pada kebutuhan pokok atau pendidikan. “Karena itu perlu pengaturan iklan ruang dan itu memerlukan sinergi dari beberapa pihak untuk mendukung Satpol PP,” kata Made Duana. “Harapan terakhir, kesehatan masyarakat bisa meningkat,” tuntasnya.*wan