DPRD Bali Minta Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Desak Pemprov Bali Realisasikan Belanja Barang dan Jasa
‘Untuk itu, sangat mendesak untuk diterbitkan aturan tata kelola bidang pertanian terkait ekspor komoditi vanili di Bali’
DENPASAR,NusaBali
DPRD Bali mendorong pemerintah daerah menggenjot pertumbuhan ekonomi Bali, salah satunya dengan mendorong government expenditure (pengeluaran pemerintah,red) yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa publik, sehingga roda perekonomian masyarakat di Bali bergerak.
Hal itu diungkapkan Koordinator Pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Gede Kusuma Putra, saat menyampaikan pendapat akhir DPRD Bali terkait LKPJ Kepala Daerah, Tahun 2021 dalam sidang paripurna DPRD Bali, di ruang sidang utama Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (25/4) siang.
DPRD Provinsi Bali menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan LKPJ Tahun 2021, yang salah satunya terkait dengan penanganan perekonomian di Bali, akibat dampak dari pandemi Covid-19. “DPRD Bali mendorong peningkatan government expenditure dan mendorong ekspor daerah,” ujar Kusumaputra.
Sidang paripurna yang juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, didampingi Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra Nyoman Suyasa dan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati.
Berdasarkan data yang digeber Kusumaputra, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2021 masih minus (-2,47 persen). Meskipun demikian, masih lebih baik dari tahun 2020 lalu, yang kontraksi sangat dalam yakni minus (-9,33 persen). Tahun 2023 mendatang, ekonomi Bali ditarget bisa tumbuh 5 persen.
Politisi PDI Perjuangan asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ini mengatakan, saat ini di sektor pertanian telah berkembang budidaya vanili di seluruh Bali. Komoditi vanili di Bali pada tahun 1980-an adalah komoditi ekspor terbesar di Indonesia.
Untuk itu, DPRD Bali pun merekomendasikan agar pemerintah Provinsi mendukung masyarakat untuk mengembalikan kejayaan komoditi vanili di Bali dengan upaya pemberdayaan, dibina dan dilindungi. “Untuk itu, sangat mendesak untuk diterbitkan aturan tata kelola terkait ekspor komoditi vanili di Bali,” tegas Anggota Komisi II DPRD Bali membidangi perekonomian ini.
Kusumaputra juga menegaskan dalam upaya mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sangat penting diwujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten kota di Bali, mengingat belum semua kabupaten kota menyelesaikan RDTR-nya. “Dewan rekomendasikan agar segera diambil langkah-langkah operasional untuk mewujudkan hal tersebut,” ujarnya. *nat
Hal itu diungkapkan Koordinator Pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Gede Kusuma Putra, saat menyampaikan pendapat akhir DPRD Bali terkait LKPJ Kepala Daerah, Tahun 2021 dalam sidang paripurna DPRD Bali, di ruang sidang utama Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (25/4) siang.
DPRD Provinsi Bali menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan LKPJ Tahun 2021, yang salah satunya terkait dengan penanganan perekonomian di Bali, akibat dampak dari pandemi Covid-19. “DPRD Bali mendorong peningkatan government expenditure dan mendorong ekspor daerah,” ujar Kusumaputra.
Sidang paripurna yang juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, didampingi Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra Nyoman Suyasa dan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati.
Berdasarkan data yang digeber Kusumaputra, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2021 masih minus (-2,47 persen). Meskipun demikian, masih lebih baik dari tahun 2020 lalu, yang kontraksi sangat dalam yakni minus (-9,33 persen). Tahun 2023 mendatang, ekonomi Bali ditarget bisa tumbuh 5 persen.
Politisi PDI Perjuangan asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ini mengatakan, saat ini di sektor pertanian telah berkembang budidaya vanili di seluruh Bali. Komoditi vanili di Bali pada tahun 1980-an adalah komoditi ekspor terbesar di Indonesia.
Untuk itu, DPRD Bali pun merekomendasikan agar pemerintah Provinsi mendukung masyarakat untuk mengembalikan kejayaan komoditi vanili di Bali dengan upaya pemberdayaan, dibina dan dilindungi. “Untuk itu, sangat mendesak untuk diterbitkan aturan tata kelola terkait ekspor komoditi vanili di Bali,” tegas Anggota Komisi II DPRD Bali membidangi perekonomian ini.
Kusumaputra juga menegaskan dalam upaya mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sangat penting diwujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten kota di Bali, mengingat belum semua kabupaten kota menyelesaikan RDTR-nya. “Dewan rekomendasikan agar segera diambil langkah-langkah operasional untuk mewujudkan hal tersebut,” ujarnya. *nat
Komentar