Ulapan Mesti Perkuat Pariwisata Budaya

Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Bina Wisata Ubud, Tjokorda Gde Bayuputra Sukawati, Rabu (27/4). Jelas dia, penataan kawasan Ulapan awalnya digagas oleh Puri Ubud, tepatnya saat kunjungan kerja Menteri Bappenas ke Ubud. “Waktu itu kami di Ubud berkesempatan untuk berdiskusi,  bagaimana Pemerintah Pusat bisa berperan dalam menjaga dan menata Ubud kedepan,” ungkapnya.

Jelas Cok Bayuputra, Yayasan Bina Wisata Ubud selaku lembaga yang konsen terhadap perencanaan Ubud melanjutkan pembahasan itu di level Deputi Kementerian. Diskusi ini seiring dengan penyelarasan visi di tingkat kabupaten dan Provinsi Bali. Proses komunikasi pun berjalan cukup panjang dan gayung bersambut, master plan penataan kawasan Ulapan lahir dan dilaunching oleh Presiden RI Joko Widodo.

Pihaknya ingin secara kolektif dapat membangun Ubud sehingga bisa lebih tangguh menghadapi perkembangan di masa mendatang. Tidak terbatas dalam bingkai pariwisata saja, termasuk aspek kehidupan adat dan budaya masyarakat. Hal ini juga dapat menjadi sampel dari konsep peta jalan ekonomi Kerthi Bali. “Sehingga sisi-sisi yang disentuh penataan Ulapan itu bisa menyeluruh, mulai budaya, fisik arsitektur atau infrastruktur, alam, seni, sumber daya manusia, dan sebagainya. Hingga akhirnya mampu melahirkan pariwisata budaya yang berkelanjutan,” papar tokoh muda Puri Ubud yang akrab disapa Cok Tra tersebut.

Jelasnya, penataan kawasan Ulapan ini akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Terutama dalam melihat masa depan bagi generasi penerus. Apalagi menyadari akan tuntutan dari sebuah era yang akan mengharuskan masyarakat Ubud memiliki sebuah wahana dan mindset yang sesuai dengan zaman. “Disinilah saya rasa masterplan Ulapan ini dapat dikembangkan dan diwujudkan sebagaimana idealnya, dan bisa menjadi sebuah investasi yang sangat bermakna untuk regenerasi Ubud,” jelasnya. *nvi