Rp 16,46 M untuk 7 Parpol di Bali Cair

Dengan cairnya dana banpol ini, mencatatkan Pemprov Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia mencairkan dana banpol Tahun APBD 2022. Cairnya banpol ini, juga mencatatkan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai parpol paling tajir dengan memperoleh banpol tertinggi, karena sebagai parpol peraih suara terbanyak (pemenang Pileg 2019).

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Dewa Putu Mantera di Denpasar, Senin (9/5) mengatakan informasi dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima pihaknya, baru Provinsi Bali yang cair dana banpolnya. "Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kemendagri, selain Bali, belum ada pemprov lain yang mengonfirmasi telah mencairkan bantuan keuangan parpol," kata Dewa Mantera dalam acara serah terima secara simbolis dana banpol di Kantor Kesbangpol Bali, Niti Mandala Denpasar.

Dalam acara yang juga dihadiri perwakilan partai politik tersebut, Dewa Mantera menambahkan dana banpol telah ditransfer ke rekening masing-masing parpol pada 28 April 2022 lalu.

Penyerahan bantuan keuangan parpol tahun ini juga lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. "Sebelumnya pada 2021, bantuan keuangan parpol dicairkan pada bulan Mei, sementara untuk tahun 2022 cair pada April, " tegas mantan Staf Ahli Gubernur Bali ini.

Jumlah bantuan keuangan yang diterima masing-masing parpol untuk tahun APBD 2022 juga meningkat dari Rp 5.000 per suara menjadi Rp 7.500 per suara. Ada 7 parpol peraih kursi di DPRD Bali pada Pileg 2019. Partai tersebut, yakni PDIP dengan 33 kursi, Partai Golkar 8 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, Partai NasDem 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 1 kursi.

Sementara rincian jumlah dana banpol yang diterima masing-masing parpol, yakni PDIP (sebesar Rp 9,81 miliar), Partai Golkar (Rp 2,38 miliar), Partai Demokrat (Rp 1,30 miliar), Partai Gerindra (Rp 1,23 miliar), Partai NasDem (Rp 950,35 juta), Partai Hanura (Rp 439,51 juta), dan PSI (Rp 330,36 juta). "Dengan peningkatan nilai per suara dari sebelumnya Rp 5.000 pada 2021 dan tahun ini menjadi Rp7.500, kami harapkan dibarengi dengan makin banyak kegiatan parpol yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Dewa Mantera.

Dewa Mantera berharap dalam tahapan menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, parpol harus mengintensifkan pendidikan politik kepada generasi muda Bali, agar bisa berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024. "Tidak memberikan pilihan memang merupakan hak pemilih. Tetapi, jangan sampai golput yang memenangkan pemilu, karena akan berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan stabilitas politik," ujar Dewa Mantera yang didampingi Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Bali Ida Bagus Yudi Dananjaya.

Dewa Mantera juga mengingatkan partai politik dapat mengadministrasikan dengan baik bantuan keuangan yang diterima dan digunakan sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Berdasarkan Permendagri tersebut, bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan juga dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik, sosialisasi, dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu, Kepala Sekretariat DPD PDIP Bali Ida Bagus Made Kresnadana yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kesbangpol Provinsi Bali, yang telah mengawal proses pencairan bantuan keuangan parpol sehingga menjadi provinsi yang tercepat mencairkan anggaran parpol.

"Ini prestasi bagi Bali. Kami berterima kasih atas kerja keras Kesbangpol karena dana ini sangat penting bagi kami di partai politik," kata mantan Komisioner KPU Kabupaten Tabanan ini. Dengan dukungan bantuan keuangan dari Pemprov Bali tersebut, maka banyak kegiatan parpol yang bisa dilaksanakan, dari tingkatan provinsi bahkan hingga tingkat ranting.

"Kami dan juga parpol lainnya, tentu akan melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada para kader kami dan juga masyarakat. Termasuk juga mendukung upaya peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali,"  tegas Kresnadana.

Pandangan senada disampaikan Bendahara DPD I Partai Golkar Bali, Komang Takuaki Banuartha. Dia juga mengapresiasi kerja keras dari Badan Kesbangpol Bali, sehingga bantuan keuangan bisa disalurkan dengan cepat. "Partai politik tentunya menunggu dana ini. Apalagi persiapan menuju Pemilu 2024 sudah dekat, sehingga semakin banyak kegiatan parpol yang bisa dilaksanakan dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat," ujar politisi berdarah Jepang ini. *nat