DPRD Bali Minta Lindungi UMKM
Pengembangan Pelabuhan Benoa Dikhawatirkan Ancam Pusat UMKM Bali
Adi Wiryatama menekankan stand UMKM di Pelabuhan Benoa agar tidak sama produknya dengan barang UMKM di pasar tradisional di Denpasar, Badung, Gianyar.
DENPASAR, NusaBali
Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama meminta pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Benoa Denpasar melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali, menyusul adanya proyek pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar. Dalam pengembangan kawasan tersebut salah satunya juga akan membangun stand UMKM, sehingga dikhawatirkan mengancam sejumlah pusat UMKM di Bali.
“Intinya pembangunan dan penataan kawasan Pelabuhan Benoa atau BMTH tidak sampai mematikan usaha lokal. Karena saya dapat informasi akan dibangun stand UMKM juga di Kawasan Pelabuhan Benoa. Kita mendukung apapun pembangunan di Bali, namun tetap menjaga kearifan lokal Bali,” ujar Adi Wiryatama dalam pertemuan Komisi III DPRD Bali dengan pihak Pelindo III Denpasar, di Ruang Badan Musyawarah, Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (10/5) siang.
Dalam pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi PDIP Anak Agung Ngurah Adi Ardhana dengan didampingi Wakil Ketua Komisi III Kadek Diana (FPDIP), Sekretaris Komisi III Nyoman Purwa Ngurah Arsana (FPDIP), anggota Komisi III Nyoman Laka (FPDIP), I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi MWS, Luh Yuniati (FPDIP) dan Kadek Setiawan (FPDIP). Hadir dalam pertemuan ini General Manager PT Pelindo III Cabang Benoa Anak Agung Gede Agung Mataram, Kadishub Bali I Wayan Gede Samsi Gunarta, perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali dan stakeholder terkait.
Dalam pertemuan tersebut terungkap pengembangan Pelabuhan Benoa dilakukan secara besar-besaran. Proyek penataan pun sedang berjalan. Hal ini juga terkait dengan semakin dekatnya pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali pada November 2022 mendatang. Adi Wiryatama meminta Pelindo III Denpasar dalam pembangunan BMTH yang berisi stand UMKM, supaya diusahakan tidak sama produknya dengan barang-barang yang dijual pelaku UMKM yang ada di sejumlah pasar tradisional di Denpasar, Badung, Gianyar.
“Karena ada kekhawatiran Pasar Seni di Sukawati Gianyar yang baru diresmikan Presiden Jokowi menampung banyak UMKM, mereka bisa tidak dapat pembeli kalau sama produknya dengan di Pelabuhan Benoa. Harapan kita kan, kalau turis yang turun dari Kapal Pesiar di Pelabuhan Benoa, mereka bisa belanja ke Gianyar, Denpasar atau Kawasan Wisata Kuta dan sekitarnya. Tidak di Pelabuhan Benoa saja, sehingga semua lapisan masyarakat kecipratan rejeki dari pengembangan Pelabuhan Benoa,” ujar mantan Bupati Tabanan periode 2000-2005 dan 2005-2010 ini.
Adi Wiryatama mengapresiasi Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster yang mengawal pembangunan di Bali tetap berkonsep ramah lingkungan, menjaga alam Bali dari ancaman kerusakan dan memperhatikan krama Bali. “Spirit ini yang harus dipegang terus, kami minta pihak Pelindo III supaya koordinasi intensif dengan kami di DPRD Bali, karena kami wakil rakyat di DPRD Bali harus mengawal aspirasi masyarakat juga,” tegas Ketua Deperda DPD PDIP Bali ini.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardhana menegaskan Komisi III akan mengawal program penataan Pelabuhan Benoa agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Bali. “Dari sisi ekonomi masyarakat harus merasakan dampak pemgembangan Pelabuhan Benoa. Terutama pengembangan pelabuhan untuk Kapal Pesiar, stand UMKM dan bidang lainnya khususnya penyerapan tenaga kerja,” tegas politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Kecamatan Denpasar Utara ini.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi III, Kadek Diana juga meminta ada celah bagi Pemprov Bali bisa berinvestasi di Pelabuhan Benoa. Atau setidaknya, Pemprov Bali bisa mendapatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari pengembangan Pelabuhan Benoa. “Dampak ekonominya yang saya maksud supaya langsung meningkatkan PAD Bali, bukan hanya sisi sirkulasi ekonomi secara umum. Bila perlu Bali ada peluang untuk turut serta dalam investasi di Pelabuhan Benoa,” jelas politisi asal Banjar Kebalian, Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Atas kondisi tersebut, General Manager PT Pelindo III Cabang Benoa Anak Agung Gede Agung Mataram mengatakan saat ini sejumlah penataan untuk pembangunan BMTH sudah berjalan.
Salah satu pengembangan yang akan dilakukan adalah pembangunan zona publik Bali Tenten berupa cottage seluas 6 hektare, Taman Danu Kerthi seluas 7 hektare yang dapat menampung 4.000 orang. Di kawasan ini juga akan dibangun pusat perbelanjaan, pusat kuliner, stand UMKM dan retail seluas 4 hektare dengan kapasitas 70.000 orang.
Agung Mataram juga memastikan produk yang dijual di stand UMKM Pelabuhan Benoa tidak sama dengan produk yang dijual di Pasar Seni Sukawati dan pusat UMKM lainnya di Denpasar. “Pembangunan Pelabuhan Benoa tidak bisa berdiri sendiri, kami tetap akan mendengar masukan dan mohon dukungan dari semua elemen masyarakat Bali,” ujar pria asal Desa Sukawati, Gianyar ini. *nat
“Intinya pembangunan dan penataan kawasan Pelabuhan Benoa atau BMTH tidak sampai mematikan usaha lokal. Karena saya dapat informasi akan dibangun stand UMKM juga di Kawasan Pelabuhan Benoa. Kita mendukung apapun pembangunan di Bali, namun tetap menjaga kearifan lokal Bali,” ujar Adi Wiryatama dalam pertemuan Komisi III DPRD Bali dengan pihak Pelindo III Denpasar, di Ruang Badan Musyawarah, Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (10/5) siang.
Dalam pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi PDIP Anak Agung Ngurah Adi Ardhana dengan didampingi Wakil Ketua Komisi III Kadek Diana (FPDIP), Sekretaris Komisi III Nyoman Purwa Ngurah Arsana (FPDIP), anggota Komisi III Nyoman Laka (FPDIP), I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi MWS, Luh Yuniati (FPDIP) dan Kadek Setiawan (FPDIP). Hadir dalam pertemuan ini General Manager PT Pelindo III Cabang Benoa Anak Agung Gede Agung Mataram, Kadishub Bali I Wayan Gede Samsi Gunarta, perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali dan stakeholder terkait.
Dalam pertemuan tersebut terungkap pengembangan Pelabuhan Benoa dilakukan secara besar-besaran. Proyek penataan pun sedang berjalan. Hal ini juga terkait dengan semakin dekatnya pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali pada November 2022 mendatang. Adi Wiryatama meminta Pelindo III Denpasar dalam pembangunan BMTH yang berisi stand UMKM, supaya diusahakan tidak sama produknya dengan barang-barang yang dijual pelaku UMKM yang ada di sejumlah pasar tradisional di Denpasar, Badung, Gianyar.
“Karena ada kekhawatiran Pasar Seni di Sukawati Gianyar yang baru diresmikan Presiden Jokowi menampung banyak UMKM, mereka bisa tidak dapat pembeli kalau sama produknya dengan di Pelabuhan Benoa. Harapan kita kan, kalau turis yang turun dari Kapal Pesiar di Pelabuhan Benoa, mereka bisa belanja ke Gianyar, Denpasar atau Kawasan Wisata Kuta dan sekitarnya. Tidak di Pelabuhan Benoa saja, sehingga semua lapisan masyarakat kecipratan rejeki dari pengembangan Pelabuhan Benoa,” ujar mantan Bupati Tabanan periode 2000-2005 dan 2005-2010 ini.
Adi Wiryatama mengapresiasi Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster yang mengawal pembangunan di Bali tetap berkonsep ramah lingkungan, menjaga alam Bali dari ancaman kerusakan dan memperhatikan krama Bali. “Spirit ini yang harus dipegang terus, kami minta pihak Pelindo III supaya koordinasi intensif dengan kami di DPRD Bali, karena kami wakil rakyat di DPRD Bali harus mengawal aspirasi masyarakat juga,” tegas Ketua Deperda DPD PDIP Bali ini.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardhana menegaskan Komisi III akan mengawal program penataan Pelabuhan Benoa agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Bali. “Dari sisi ekonomi masyarakat harus merasakan dampak pemgembangan Pelabuhan Benoa. Terutama pengembangan pelabuhan untuk Kapal Pesiar, stand UMKM dan bidang lainnya khususnya penyerapan tenaga kerja,” tegas politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Kecamatan Denpasar Utara ini.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi III, Kadek Diana juga meminta ada celah bagi Pemprov Bali bisa berinvestasi di Pelabuhan Benoa. Atau setidaknya, Pemprov Bali bisa mendapatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari pengembangan Pelabuhan Benoa. “Dampak ekonominya yang saya maksud supaya langsung meningkatkan PAD Bali, bukan hanya sisi sirkulasi ekonomi secara umum. Bila perlu Bali ada peluang untuk turut serta dalam investasi di Pelabuhan Benoa,” jelas politisi asal Banjar Kebalian, Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Atas kondisi tersebut, General Manager PT Pelindo III Cabang Benoa Anak Agung Gede Agung Mataram mengatakan saat ini sejumlah penataan untuk pembangunan BMTH sudah berjalan.
Salah satu pengembangan yang akan dilakukan adalah pembangunan zona publik Bali Tenten berupa cottage seluas 6 hektare, Taman Danu Kerthi seluas 7 hektare yang dapat menampung 4.000 orang. Di kawasan ini juga akan dibangun pusat perbelanjaan, pusat kuliner, stand UMKM dan retail seluas 4 hektare dengan kapasitas 70.000 orang.
Agung Mataram juga memastikan produk yang dijual di stand UMKM Pelabuhan Benoa tidak sama dengan produk yang dijual di Pasar Seni Sukawati dan pusat UMKM lainnya di Denpasar. “Pembangunan Pelabuhan Benoa tidak bisa berdiri sendiri, kami tetap akan mendengar masukan dan mohon dukungan dari semua elemen masyarakat Bali,” ujar pria asal Desa Sukawati, Gianyar ini. *nat
Komentar