Kesbangpol Buleleng Siapkan Banpol Rp 1,14 Miliar

Dana banpol ini akan digelontor untuk 8 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Buleleng.  Kepala Badan Kesbangpol Buleleng Komang Kappa Tri Aryandono ditemui NusaBali di ruang kerjanya, Rabu (11/5) kemarin mengatakan, banpol tahun ini sedang berproses. Seluruh (8 parpol,red) akan menerima bantuan keuangan yang dianggaran dari APBD Buleleng tersebut paling lambat Juni 2022 mendatang.

Kata dia, pihak Kesbangpol Buleleng masih menyelesaikan laporan pertanggungjawaban banpol tahun 2021 di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali. Karena beberapa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan banpol tahun 2021 dari parpol ada temuan. Namun tidak banyak, nilainya sekitar Rp 200.000.  “Temuan itu hanya kurang melampirkan bukti penggunaan anggaran saja. Setelah diverifikasi selesai, barulah akan proses pencairan dana banpol,” beber Kappa.

Menurut Kappa, banpol diberikan kepada parpol peraih kursi di DPRD Buleleng. Besaran banpol yang diterima masing-masing parpol berbeda-beda, tergantung jumlah perolehan suara saat Pileg 2019 lalu. Per suara dihargai (indeks rupiah,red)  Rp 2.891.

Hasil Pileg 2019, ada 8 parpol yang lolos ke DPRD Buleleng, yakni PDIP memperoleh 157.617 suara (18 kursi), Partai Golkar memperoleh 61.995 suara (7 kursi), Partai Gerindra memperoleh 38.166 suara (5 kursi), Partai NasDem memperoleh 37.535 suara (5 kursi), Partai Hanura memperoleh 33.002 suara (5 kursi), Partai Demokrat memperoleh 36.816 suara (3 kursi), Partai Perindo memperoleh 16.269 suara (1 kursi) dan Partai Kebangkitan Bangsa  memperoleh 13.948 suara (1 kursi).

Dari perolehan suara parpol dikalikan dengan indeks rupiah, PDIP menjadi parpol paling tajir. Parpol pemenang pemilu nasional, di Bali dan Buleleng pada Pileg 2019 ini berhak mendapatkan anggaran sebesar Rp 455,67 juta. Kemudian Partai Golkar berhak sebesar Rp 179,22 juta, Partai Gerindra berhak menerima sebesar Rp 110,33 juta, Partai NasDem berhak sebesar Rp 108,51 juta.

Sebaliknya, Partai Demokrat berhak menerima sebesar Rp 106,43 juta, Partai Hanura berhak menerima Rp 95,40 juta, Partai Perindo berhak menerima sebesar Rp 47,03 juta, dan PKB berhak menerima Rp 40,32 juta.

Kappa mengatakan untuk tahun 2023 mendatang, banpol akan mengalami kenaikan. Karena pemerintah memutuskan akan meningkatkan indeks rupiah, yang menjadi pengali bantuan keuangan parpol. Indeks yang saat ini hanya Rp 2.891 per suara, pada tahun 2023 mendatang akan menjadi Rp 5.000 per suara. “Peningkatan ini sudah diusulkan tahun 2021 lalu, tetapi baru bisa direalisasikan tahun depan (2023,red), dan sudah atas persetujuan Gubernur Bali,” imbuh mantan Kabag Umum Setda Buleleng ini.

Dia mengatakan pertimbangan peningkatan indeks rupiah bantuan keuangan parpol tersebut untuk membantu biaya operasional partai dan juga kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat. “Bantuan ini bukan semata-mata hanya untuk operasional saja. Tetapi 60 persennya harus digunakan untuk pelaksanaan pendidikan politik. Selain itu, peningkatan indeks ini di kabupaten lain sudah meningkat lebih duluan,” tutur Kappa. *k23