DPP Demokrat Survei Cagub Bali

DENPASAR, NusaBali
Demokrat kini tengah fokus mengadakan survei untuk proses penjaringan internal sebelum menentukan calon yang akan diusung. Hasil survei itu ditarget tuntas enam bulan jelang Pilgub Bali 2018.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat Putu Supadma Rudana dihubungi NusaBali, Sabtu (18/3) siang, mengatakan DPP Demokrat mengukur elektabilitas calon yang diinginkan rakyat dalam metode survei internal. Menghimpun tokoh-tokoh yang layak di Bali untuk maju di Pilgub Bali 2018.

“Ini kan menjaring calon pemimpin. Bukan menjaring kepala dusun. Sehingga DPP tidak cepat-cepat dan tergesa-gesa. Nggak grasa-grusu ambil langkah,” kata Supadma Rudana.

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pilgub Bali akan dilaksanakan bersamaan dengan pilkada di seluruh Indonesia, yakni Juni 2018 mendatang. Hasil survei kandidat calon akan keluar sekitar enam bulan menjelang pelaksanaan pilkada. “Jadi sekitar November–Desember sudah ada tokoh yang akan layak diusung,” ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, itu.

Menurut Supadma Rudana, DPP Demokrat melalui pengurus di daerah instruksikan menjaring calon dari berbagai unsur dalam tahapan survei nanti. Mulai tokoh masyarakat, kader partai, kandidat independen. Bahkan kader partai lain juga disurvei untuk mengukur kekuatan kader sendiri. “Kami ada Tim DPP yang akan turun ke daerah-daerah menangani survei itu. Kader-kader di daerah (Bali) bisa maju Pilgub Bali 2018,” kata pria yang juga Ketua DPP Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) ini.  

Supadma Rudana mengatakan untuk pilkada serentak tahun 2018 nanti, DPP Demokrat akan ikut sebagai pengusung dan pendukung, menyesuaikan dengan situasi politik, perolehan kursi di daerah masing-masing. Demokrat ingin bisa menang di Pilgub Bali 2018 dan pilkada serentak se–Indonesia. “Demokrat di daerah di seluruh Indonesia bisa mengusung kalau memenuhi syarat mengusung calon sesuai dengan Undang-undang Pilkada. Target kami lebih banyak bisa merebut kursi kepala daerah di 2018,” ucap Supadma Rudana.

Untuk komunikasi politik di daerah, DPP memberikan arahan kepada jajaran pengurus. DPD Demokrat Bali diminta melakukan komunikasi politik dengan lintas partai. “Kan ada lebih dari 200 pilkada di Indonesia pada 2018 nanti. Termasuk Bali akan ada Pilgub Bali 2018, Pilkada Gianyar 2018, dan Pilkada Klungkung 2018. Jadi DPD dan DPC sudah harus komunikasi intensif dengan lintas partai, menjajaki koalisi menghadapi pilkada serentak 2018,” ujarnya.

Menurut Supadma Rudana untuk saat ini Demokrat di Pilgub Bali 2018 belum bisa mengusung calon secara mandiri. Sebab hanya memiliki 8 kursi DPRD Bali (14,55 persen) hasil Pileg 2014. Sementara untuk bisa mengusung calon secara mandiri, partai politik minimal harus memiliki 11 kursi (20,00 persen), dari 55 kursi DPRD Bali.

“Sehingga Demokrat harus berkoalisi kalau ingin mengusung calon gubernur-calon wakil gubernur,” ujar pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), ini.

Saat ini peta kekuatan politik di DPRD Bali dari perolehan kursi Pileg 2014 lalu, hanya PDI Perjuangan dan Golkar yang bisa mengusung calon secara mandiri (tanpa koalisi). PDIP memiliki 24 kursi (43,64 persen), sedangkan Golkar 11 kursi (20,00 persen). Sementara partai politik lain seperti Demokrat punya 8 kursi (14,55 persen). Gerindra memiliki 7 kursi (12,73 persen), NasDem ( 3,64 persen), Hanura dengan 1 kursi (1,82 persen), PKPI 1 kursi (1,82 persen), dan PAN 1 kursi (1,82 persen).

Sementara Ketua Bappilu DPD Demokrat Bali I Gede Ngurah Wididana sudah melakukan penjajakan koalisi dengan partai lain. “Kami di daerah menggalang komunikasi dengan partai lain, sambil menyiapkan proses survei. Nanti akan kami laporkan ke DPP,” kata pria yang disapa Pak Oles.

Kata dia di Pilgub Bali 2018 Demokrat jelas akan koalisi sehingga harus cerdas menentukan rekan koalisi. “Kalau sekarang PDIP dan Golkar bisa usung calon secara mandiri, berarti Demokrat bisa juga mengusung calon dengan koalisi. Bisa 3 paket calon dari partai politik yang akan muncul di Pilgub Bali 2018,” tutur mantan Ketua Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali 2009–2014, ini. * nat