Indeks Demokrasi di Bali Menurun

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Hanif Yahya, pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dalam Meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, di Kantor Badan Kesbangpol Bali, Jalan Tantular Nomor 1, Niti Mandala Denpasar, Selasa (24/5).

Hanif menuturkan dari tiga aspek yang dinilai, penurunan nilai IDI Bali terjadi pada aspek Lembaga Demokrasi, sementara dua aspek lainnya Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik, mengalami kenaikan.

“IDI memberikan gambaran bagaimana tingkat perkembangan demokrasi ataupun politik di seluruh provinsi di Indonesia,” kata Hanif.  Disampaikannya, meski menurun angka IDI Bali masih masuk dalam kategori sedang, berada pada peringkat 8 secara nasional dan masih berada di atas capaian IDI nasional.

Hanif menjelaskan, penyusunan IDI terkait konsep, variabel, dan indikator yang digunakan, dalam prosesnya telah melibatkan organisasi masyarakat, sipil, maupun, akademisi.

“Dari proses tersebut kita punya konsep, maupun bagaimana pengukurannya dengan mempertimbangkan ciri khas ataupun keberagaman persoalan sosial politik di Indonesia,” kata Hanif.

Hanif dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan jika metode yang digunakan dalam penyusunan IDI akan terus diperbaiki agar hasilnya semakin representatif. Saat ini metode baru sedang digunakan pada penyusunan IDI 2021 sebagai respons melihat perubahan-perubahan fenomena di masyarakat.

“Tahun 2020 merupakan IDI terakhir yang menggunakan metode lama,” ungkap Hanif.

Sementara itu, Kelompok Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Provinsi Bali Dr Drs AA Gede Oka Wisnumurti MSi, menyampaikan dengan data IDI kita tidak bisa berkelit atau misalnya mengaku diri sudah demokratis jika data yang muncul ternyata bertolak belakang.

“Yang dinilai dalam indeks demokrasi tidak saja aspek prosedur demokrasi tetapi juga bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan, perilaku demokrasi, dan adab bernegara,” tutur Wisnumurti yang juga akademisi Universitas Warmadewa.

Dia menekankan, adab berdemokrasi penting dibangun di masyarakat, untuk memberikan kesadaran politik kepada masyarakat.

Menanggapi nilai IDI Bali, perwakilan DPD PDI Perjuangan Bali Ida Bagus Made Kresna Dhana, menyoroti perlunya indikator dukungan terhadap kebijakan pemerintah dimasukkan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan IDI di waktu berikutnya.

Menurutnya, umpan balik dari satu kebijakan pemerintah tidak selalu berupa kritik namun juga bisa dalam bentuk dukungan. “IDI tidak mencatat bahwa dukungan adalah merupakan demokrasi juga,” sebut Kresna Dhana.

Dia melanjutkan, sebagai lembaga demokrasi partai politik juga tidak bisa diukur hanya dari seberapa banyak melakukan pendidikan politik. Kresna Dhana menyebut partai politik memiliki beberapa fungsi lainnya seperti sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, hingga sarana penyelesaian masalah dalam masyarakat.

“IDI bukanlah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, meskipun hasilnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi suplemen dalam menyusun pembangunan politik agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi sehingga wajah demokrasi di Provinsi Bali dapat mengalami perbaikan,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Dewa Putu Mantera seperti dilansir antara. *cr78