BI: Perempuan Berhasil Kembangkan UMKM karena Pendekatan Kelompok
JAKARTA, NusaBali
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan perempuan berhasil mengembangkan sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena mengimplementasikan pendekatan kelompok.
“Istilah di BI adalah klusterisasi dan korporatisasi UMKM. Perempuan sangat mudah untuk melakukan pendekatan ini, apakah kelompok di desa, di kecamatan, di wilayah-wilayah lebih mudah dibentuk perempuan,” kata Perry dalam webinar ‘Pemberdayaan UMKM Perempuan untuk Inklusi Keuangan’, Jumat (27/5/2022).
Menurutnya pengelompokan UMKM ke dalam sub sektor yang sama membuat program-program pengembangan UMKM lebih mudah dijalankan.
Saat ini BI membina hampir 2.000 UMKM yang berasal dari seluruh Indonesia dengan memberikan pelatihan untuk pengembangan sekaligus akses ke pasar luar negeri.
Selain klusterisasi, UMKM perempuan juga lebih mudah berkembang karena bersedia beradaptasi dengan meningkatkan kapasitas usaha mereka.
Hal ini termasuk melalui penggunaan platform digital untuk memasarkan produk dan mengelola transaksi keuangan mereka.
“QRIS sekarang sudah tersambung dengan sekitar 17,2 juta UMKM, dan ada juga UMKM yang memiliki kemampuan menggunakan BI-Fast atau digitalisasi di bidang sistem bayar,” katanya.
UMKM perempuan juga berkembang karena mereka memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan inovasi. “UMKM perempuan binaan BI tidak hanya mampu beradaptasi dalam bidang produksi, tapi mereka juga berinovasi dalam berkreasi, misalnya dengan mencari motif baru untuk pakaian yang mereka produksi,” ujar Perry.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 sebesar 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia yang berjumlah sekitar 65 juta dikelola oleh perempuan.
Perry juga mengatakan Presidensi G-20 Indonesia terus mendorong UMKM terutama yang dimiliki oleh perempuan dan pemuda untuk memanfaatkan teknologi digital.
“Negara-negara G-20 juga terus mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mencapai inklusi keuangan, melalui penyusunan pedoman implementasi G-20 High Level Principle for digital financial inclusion,” tutur Perry.
Presidensi G-20 Indonesia juga mendorong agar negara-negara G-20 mengembangkan database mengenai produk dan layanan keuangan keuangan di luar kredit untuk meningkatkan pembiayaan UMKM.
Hal ini agar UMKM dapat menggunakan dana dari pembiayaan tersebut untuk meningkatkan kapasitasnya. “Produk dan layanan yang dibutuhkan antara lain produk pembayaran, penjaminan kredit, asuransi, dan produk serta layanan non keuangan yang mendukung UMKM seperti manajemen keuangan dan literasi serta edukasi keuangannya,” katanya.
Selanjutnya Presidensi G-20 Indonesia juga mendorong penyusunan tool kit sebagai petunjuk pelaksanaan bagi regulator untuk mempersiapkan ekosistem keuangan digital yang aman dan ramah bagi UMKM.
Di samping itu harmonisasi data UMKM juga terus dilakukan untuk membantu regulator memberikan pelayanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang kurang terlayani.
“Selain itu terus dilakukan dorongan pada pembuat regulasi untuk mempermudah pelaku industri mencapai keseimbangan, antara lain melakukan inovasi untuk mempromosikan inklusi keuangan digital, termasuk mengenali, menilai, memantau, dan mengelola risiko yang muncul, dan melakukan perlindungan konsumen,” ucap Perry. *ant
Menurutnya pengelompokan UMKM ke dalam sub sektor yang sama membuat program-program pengembangan UMKM lebih mudah dijalankan.
Saat ini BI membina hampir 2.000 UMKM yang berasal dari seluruh Indonesia dengan memberikan pelatihan untuk pengembangan sekaligus akses ke pasar luar negeri.
Selain klusterisasi, UMKM perempuan juga lebih mudah berkembang karena bersedia beradaptasi dengan meningkatkan kapasitas usaha mereka.
Hal ini termasuk melalui penggunaan platform digital untuk memasarkan produk dan mengelola transaksi keuangan mereka.
“QRIS sekarang sudah tersambung dengan sekitar 17,2 juta UMKM, dan ada juga UMKM yang memiliki kemampuan menggunakan BI-Fast atau digitalisasi di bidang sistem bayar,” katanya.
UMKM perempuan juga berkembang karena mereka memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan inovasi. “UMKM perempuan binaan BI tidak hanya mampu beradaptasi dalam bidang produksi, tapi mereka juga berinovasi dalam berkreasi, misalnya dengan mencari motif baru untuk pakaian yang mereka produksi,” ujar Perry.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 sebesar 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia yang berjumlah sekitar 65 juta dikelola oleh perempuan.
Perry juga mengatakan Presidensi G-20 Indonesia terus mendorong UMKM terutama yang dimiliki oleh perempuan dan pemuda untuk memanfaatkan teknologi digital.
“Negara-negara G-20 juga terus mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mencapai inklusi keuangan, melalui penyusunan pedoman implementasi G-20 High Level Principle for digital financial inclusion,” tutur Perry.
Presidensi G-20 Indonesia juga mendorong agar negara-negara G-20 mengembangkan database mengenai produk dan layanan keuangan keuangan di luar kredit untuk meningkatkan pembiayaan UMKM.
Hal ini agar UMKM dapat menggunakan dana dari pembiayaan tersebut untuk meningkatkan kapasitasnya. “Produk dan layanan yang dibutuhkan antara lain produk pembayaran, penjaminan kredit, asuransi, dan produk serta layanan non keuangan yang mendukung UMKM seperti manajemen keuangan dan literasi serta edukasi keuangannya,” katanya.
Selanjutnya Presidensi G-20 Indonesia juga mendorong penyusunan tool kit sebagai petunjuk pelaksanaan bagi regulator untuk mempersiapkan ekosistem keuangan digital yang aman dan ramah bagi UMKM.
Di samping itu harmonisasi data UMKM juga terus dilakukan untuk membantu regulator memberikan pelayanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang kurang terlayani.
“Selain itu terus dilakukan dorongan pada pembuat regulasi untuk mempermudah pelaku industri mencapai keseimbangan, antara lain melakukan inovasi untuk mempromosikan inklusi keuangan digital, termasuk mengenali, menilai, memantau, dan mengelola risiko yang muncul, dan melakukan perlindungan konsumen,” ucap Perry. *ant
1
Komentar