Fraksi Persatuan Demokrat Klungkung Bergolak

Perindo Klungkung melakukan protes atas penunjukan tenaga ahli Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Klungkung Made Catur Adnyana yang kontroversial. Catur Adnyana yang ditunjuk sebagai tenaga ahli Fraksi Persatuan Demokrat merupakan kakak kandung anggota DPRD Klungkung dari Fraksi Demokrat Nyoman Mujana. Dalam penunjukan kakaknya sebagai tenaga ahli Fraksi Persatuan Demokrat, Mujana disebut-sebut tidak melakukan koordinasi dengan induk partainya, DPD Perindo Klungkung.

Mujana politisi asal Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, merupakan satu-satunya kader Perindo Klungkung yang lolos ke DPRD Klungkung pada Pileg 2019 lalu. Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Klungkung sendiri beranggotakan 3 anggota, masing-masing 2 orang dari Demokrat dan 1 orang Perindo. Ketua Fraksi Persatuan Demokrat dijabat Gede Artison Andarawata yang notabene Ketua DPC Demokrat Klungkung.

Pengurus DPD Perindo yang mendatangi Kantor DPRD Klungkung kemarin masing - masing Ketua DPD Perindo Klungkung Nengah Suwitra, Sekretaris Sastrawan Rita dan Bendahara I Ketut Margiana. Mereka diterima langsung Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom di ruang ketua dewan.

Ketua DPD Perindo Klungkung Nengah Suwitra mengatakan, penunjukkan Catur Adnyana sebagai tenaga ahli Fraksi Persatuan Demokrat tanpa ada koordinasi dengan pengurus DPD Partai Perindo Klungkung. Bahkan, Suwitra mencurigai penunjukan Catur Adnyana hanya diputuskan oleh Mujana secara sepihak.

Atas kondisi itu, Suwitra mengaku kecewa dengan langkah-langkah kadernya (Mujana,red) dalam menentukan tenaga ahli fraksi, karena sama sekali tidak melibatkan induk partai. Terlebih tenaga ahli yang ditunjuk tersebut pernah tersangkut hukum akibat kasus korupsi. Maka, secara moral masih di pertanyakan kredibilitasnya di masyarakat. “Kami sebagai pengurus partai tidak dihargai. Padahal, fraksi itu dibentuk atas dasar induk partai,” beber Suwitra.

Suwitra mengaku mengadu kepada Ketua DPRD Klungkung, karena status Catur Adnyana sebagai tenaga ahli fraksi atas dasar adanya SK (Surat Keputusan) pimpinan dewan. Suwitra kemarin menebar ancaman, jika tidak ada klarifikasi dari Ketua Fraksi Persatuan Demokrat Artison Andarawata dan Mujana, Partai Perindo bakal keluar dari Fraksi Persatuan Demokrat. Jika ancaman itu jadi kenyataan, maka Fraksi Persatuan Demokrat berpotensi bubar. Karena tidak memenuhi syarat pembentukan fraksi, (minimal ada tiga kursi di DPRD). Sementara Partai Demokrat yang hanya menempatkan dua kadernya di DPRD Klungkung, otomatis tidak bisa membentuk fraksi.

Atas pengaduan DPD Perindo Klungkung, Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom, menyampaikan persoalan tenaga ahli fraksi, mekanisme sepenuhnya berada di internal fraksi. Apalagi menurut Gde Anom, sudah ada deal politik antara Partai Demokrat dengan Partai Perindo saat membentuk fraksi. Untuk kursi ketua fraksi diberikan kepada Partai Demokrat dan tenaga ahli fraksi kepada Partai Perindo. “Sebagai pimpinan lembaga, kami sifatnya hanya menerima usulan dari fraksi dan mengesahkannya,” ujar Gung Anom.

Sementara Mujana dikonfirmasi NusaBali secara terpisah mengatakan penunjukan tenaga ahli Fraksi Persatuan Demokrat sudah sesuai mekanisme. Catur Adnyana juga sudah memenuhi persyaratan sebagai tenaga ahli fraksi. Selain itu, kata Mujana, penunjukan tenaga ahli fraksi sudah dilaporkan kepada DPD Perindo Klungkung. “Saya tidak bertindak sewenang-wenang, tetap patuh dengan partai, karena kita perpanjangan tangan partai,” ujar Mujana.

Sementara soal kasus hukum yang pernah menimpa sang kakak, Mujana mempersilahkan DPD Perindo bersurat kepada pimpinan DPRD Klungkung. Mujana juga memberikan contoh, bahwa di DPRD Klungkung pernah terjadi penunjukan tenaga ahli  dewan. Padahal yang bersangkutan juga tersangkut kasus hukum. “Silahkan pertanyakan di pimpinan dewan saja,” ujar Mujana. Sementara Ketua Fraksi Persatuan Demokrat Artison Andarawata belum bisa dimintai komentar. Saat dihubungi melalui ponselnya belum direspon.*wan