Tak Dapat TPP, ASN RSUD Tabanan Mesadu ke Dewan
TABANAN, NusaBali
Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan mesadu (ngadu) ke DPRD Tabanan, Senin (6/6).
Mereka sampaikan aspirasi terkait tak mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Terkait aspirasi ini DPRD Tabanan segera panggil eksekutif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedatangan puluhan ASN RSUD Tabanan diterima langsung Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga didampingi Ketua Komisi I Putu Eka Nurcahyadi dan Ketua Komisi IV I Gusti Komang Wastana. Mereka datang dengan tertib pada pukul 13.00 Wita. Ketua Komite Medik RSUD Tabanan sekaligus perwakilan ASN di RSUD Tabanan, dr I Wayan Suartika SpOT menjelaskan kedatangan puluhan ASN yang terdiri atas dokter, perawat dan staf ini hanya untuk menyampaikan aspirasi mengapa hanya pegawai di RSUD Tabanan yang tidak memperoleh TPP selama ini. Sedangkan rumah sakit lainnya seperti RS Nyitdah serta tenaga medis di Puskesmas mendapat tambahan penghasilan pegawai tersebut.
"Hanya menyampaikan aspirasi mengapa kami ASN di RSUD Tabanan tidak dapat, sedangkan di rumah sakit dan puskesmas mendapatkan. Itu saja poinnya," jelasnya. Kata dia, total ada 498 ASN (berstatus PNS) di RSUD Tabanan. Mengenai beban kerja hampir sama di seluruh bidang. Hanya saja meskipun tidak mendapat TPP tanggung jawab tetap akan dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
"Dari dulu kita tidak mendapatkan TPP, tetapi kita tetap bekerja sesuai tupoksi. Tetapi kita sampaikan ini ke DPRD sehingga ada kebijakan," tegas dr Suartika. Dia menambahkan hal tersebut juga sudah disampaikan ke Sekda Tabanan dan Bupati Tabanan. Sekarang masih menunggu jawaban. "Mungkin masih proses, intinya hanya mengharapkan agar memperoleh tambahan biar sama dengan fasilitas kesehatan (Faskes) yang lain," harapnya.
Dokter Suartika menambahkan pihaknya hanya menyampaikan aspirasi saja. "TPP ini sudah ada sebelum pandemi, kemudian karena pandemi sempat tidak dapat. Lalu diusulkan lagi, namun belum terealisasi karena ASN RSUD Tabanan sudah dapat Jaspel (Jasa Pelayanan). Tetapi sekarang situasi sudah berbeda. Kita mengerti TPP ini tergantung anggaran yang dimiliki," katanya.
Menanggapi keluhan para ASN RSUD Tabanan ini, Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga mengatakan terkait aspirasi itu segera akan mengambil langkah. Dia akan memanggil pihak eksekutif. Lagi pula cara menyampaikan aspirasi ini sangat diapresiasi. "Saya acungkan jempol cara mereka menyampaikan aspirasi. Kita akan bantu untuk fasilitasi ke eksekutif. Coba bayangkan jika rumah sakit sampaikan aspirasi dengan mogok kerja, itu kan salah," katanya.
Kata dia, koordinasi ke eksekutif ini akan dilakukan usai Hari Raya Galungan. Intinya dari aspirasi yang disampaikan itu hanya mempertanyakan mengapa di RS Nyitdah mendapat TPP dan Jaspel (Jasa Pelayanan), dan di RSUD Tabanan tidak mendapatkan TPP hanya Jaspel saja. "Nanti ketika ada tanggapan dari eksekutif, baru kita pertemukan ASN Rumah Sakit dengan eksekutif. Kemungkinan setelah Hari Raya Galungan ini kita sudah mulai tindaklanjuti," tegas Dirga.
Dia pun berharap eksekutif bisa memperhatikan usulan tersebut, sehingga seluruhnya terayomi. "Jadi jika satu rumah sakit diberikan ya diberikan semuanya, jika satu tidak (mendapat TPP), tidak semuanya," tandas politisi PDIP asal Desa Sudimara, Kecamatan/Kabupaten Tabanan ini.
Terpisah Sekda Tabanan, Gede Susila mengatakan aspirasi yang disampaikan ASN di RSUD Tabanan ke DPRD tidak masalah. Memang benar ASN di RSUD Tabanan belum mendapat TPP dari awal Januari 2022 lalu. Sedangkan ASN di UPTD RS Nyitdah dan Puskesmas sudah menerima TPP.
Alasan ada perbedaan itu karena UPTD RS Nyitdah ini baru berbentuk badan sehingga baru bisa melakukan pengelolaan keuangan sendiri. Karena baru dalam hal pendapatan belum signifikan sehingga masih dikasih TPP.
"ASN di RSUD Tabanan belum mendapat TPP tetapi sudah mendapat Jaspel (jasa pelayanan) besaran hampir sama. Meskipun ASN yang di RSUD Nyitdah juga mendapat Jaspel, tapi besarannya kecil kalau gak salah Rp 300.000 per bulan). Jadi kondisi itu yang terjadi. Tidak masalah kita memberikan TPP sepanjang daerah itu mampu," katanya.
Kendatipun demikian, pihaknya akan menampung aspirasi ini dan tentu akan menjadi pertimbangan oleh pimpinan. "Kita akan tampung aspirasi ini, atas seijin Pak Bupati tentu akan jadi pertimbangan untuk ASN di RSUD Tabanan mendapat TPP," tandasnya. *des
"Hanya menyampaikan aspirasi mengapa kami ASN di RSUD Tabanan tidak dapat, sedangkan di rumah sakit dan puskesmas mendapatkan. Itu saja poinnya," jelasnya. Kata dia, total ada 498 ASN (berstatus PNS) di RSUD Tabanan. Mengenai beban kerja hampir sama di seluruh bidang. Hanya saja meskipun tidak mendapat TPP tanggung jawab tetap akan dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
"Dari dulu kita tidak mendapatkan TPP, tetapi kita tetap bekerja sesuai tupoksi. Tetapi kita sampaikan ini ke DPRD sehingga ada kebijakan," tegas dr Suartika. Dia menambahkan hal tersebut juga sudah disampaikan ke Sekda Tabanan dan Bupati Tabanan. Sekarang masih menunggu jawaban. "Mungkin masih proses, intinya hanya mengharapkan agar memperoleh tambahan biar sama dengan fasilitas kesehatan (Faskes) yang lain," harapnya.
Dokter Suartika menambahkan pihaknya hanya menyampaikan aspirasi saja. "TPP ini sudah ada sebelum pandemi, kemudian karena pandemi sempat tidak dapat. Lalu diusulkan lagi, namun belum terealisasi karena ASN RSUD Tabanan sudah dapat Jaspel (Jasa Pelayanan). Tetapi sekarang situasi sudah berbeda. Kita mengerti TPP ini tergantung anggaran yang dimiliki," katanya.
Menanggapi keluhan para ASN RSUD Tabanan ini, Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga mengatakan terkait aspirasi itu segera akan mengambil langkah. Dia akan memanggil pihak eksekutif. Lagi pula cara menyampaikan aspirasi ini sangat diapresiasi. "Saya acungkan jempol cara mereka menyampaikan aspirasi. Kita akan bantu untuk fasilitasi ke eksekutif. Coba bayangkan jika rumah sakit sampaikan aspirasi dengan mogok kerja, itu kan salah," katanya.
Kata dia, koordinasi ke eksekutif ini akan dilakukan usai Hari Raya Galungan. Intinya dari aspirasi yang disampaikan itu hanya mempertanyakan mengapa di RS Nyitdah mendapat TPP dan Jaspel (Jasa Pelayanan), dan di RSUD Tabanan tidak mendapatkan TPP hanya Jaspel saja. "Nanti ketika ada tanggapan dari eksekutif, baru kita pertemukan ASN Rumah Sakit dengan eksekutif. Kemungkinan setelah Hari Raya Galungan ini kita sudah mulai tindaklanjuti," tegas Dirga.
Dia pun berharap eksekutif bisa memperhatikan usulan tersebut, sehingga seluruhnya terayomi. "Jadi jika satu rumah sakit diberikan ya diberikan semuanya, jika satu tidak (mendapat TPP), tidak semuanya," tandas politisi PDIP asal Desa Sudimara, Kecamatan/Kabupaten Tabanan ini.
Terpisah Sekda Tabanan, Gede Susila mengatakan aspirasi yang disampaikan ASN di RSUD Tabanan ke DPRD tidak masalah. Memang benar ASN di RSUD Tabanan belum mendapat TPP dari awal Januari 2022 lalu. Sedangkan ASN di UPTD RS Nyitdah dan Puskesmas sudah menerima TPP.
Alasan ada perbedaan itu karena UPTD RS Nyitdah ini baru berbentuk badan sehingga baru bisa melakukan pengelolaan keuangan sendiri. Karena baru dalam hal pendapatan belum signifikan sehingga masih dikasih TPP.
"ASN di RSUD Tabanan belum mendapat TPP tetapi sudah mendapat Jaspel (jasa pelayanan) besaran hampir sama. Meskipun ASN yang di RSUD Nyitdah juga mendapat Jaspel, tapi besarannya kecil kalau gak salah Rp 300.000 per bulan). Jadi kondisi itu yang terjadi. Tidak masalah kita memberikan TPP sepanjang daerah itu mampu," katanya.
Kendatipun demikian, pihaknya akan menampung aspirasi ini dan tentu akan menjadi pertimbangan oleh pimpinan. "Kita akan tampung aspirasi ini, atas seijin Pak Bupati tentu akan jadi pertimbangan untuk ASN di RSUD Tabanan mendapat TPP," tandasnya. *des
Komentar