7 Usaha Diduga Tak Kantongi Izin
Linmas dan LPM Data Money Changer di Legian
Selama ini kejadian penipuan oleh oknum money changer sering terdengar. Modusnya berbagai macam, ada yang mengakali tampilan kalkulator, meja berlubang, hingga mengalihkan perhatian konsumen.
MANGUPURA, NusaBali
Petugas gabungan dari Linmas dan LPM Legian mendata tempat usaha money changer di wilayah Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Badung Rabu (29/6) pagi. Dari 8 tempat usaha yang didata, 7 di antaranya diduga tak berizin, lantaran tak bisa menunjukkan dokumen perizinan.
Ketua LPM Legian I Wayan Puspa Negara, mengatakan pendataan money changer sudah dilakukan sejak dua pekan lalu, namun baru menemukan adanya indikasi pelanggaran pada Rabu siang. Saat pendataan kemarin, ada 8 money changer yang didata petugas gabungan. Terungkap ada 7 money changer yang diduga tak memiliki izin resmi, sedangkan 1 lagi perizinannya lengkap.
“Total 7 money changer yang terindikasi tidak memiliki dokumen, dan 1 lagi memiliki izin resmi. Dari 7 money changer, 6 di antaranya sama sekali tidak menunjukkan dokumen, sementara 1 hanya bermodalkan fotokopi izin,” jelas Puspa Negara.
Menurut Puspa Negara, langkah pendataan ini untuk meminimalkan bahkan menghilangkan money changer tidak berizin, khususnya di wilayah Legian. Sebab ditengarai menjamur money changer liar. “Money chaneger tersebut sudah kami imbau untuk tidak beroperasi. Mereka juga kami minta datang ke kantor LPM Legian untuk menjalani proses pembinaan,” tegas mantan anggota DPRD Badung ini.
Selain dipanggil ke kantor LMP Legian, data yang ditemukan di lapangan juga akan diteruskan ke Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA), selaku yang menaungi. Termasuk akan menyampaikan adanya temuan ini kepada pihak Bank Indonesia (BI).
Puspa Negara tidak menampik kalau penertiban dan pembinaan terhadap money changer sangat penting sebagai langkah antisipasi, apalagi kondisi pariwisata terbilang sudah berangsur-angsur pulih, meski masih di tengah situasi pandemi Covid-19. Masih menurut Puspa, dahulu sebelum pandemi, kejadian penipuan oleh oknum money changer sering terdengar. Modusnya berbagai macam, ada yang mengakali tampilan kalkulator, meja berlubang, mengalihkan perhatian konsumen, dan lain sebagainya.
“Hal seperti itu yang perlu kita sikapi bersama, agar jangan sampai terjadi kembali, khususnya di wilayah Legian. Karena itu dapat mencoreng citra pariwisata yang baru bangkit,” kata Puspa Negara. *dar
Ketua LPM Legian I Wayan Puspa Negara, mengatakan pendataan money changer sudah dilakukan sejak dua pekan lalu, namun baru menemukan adanya indikasi pelanggaran pada Rabu siang. Saat pendataan kemarin, ada 8 money changer yang didata petugas gabungan. Terungkap ada 7 money changer yang diduga tak memiliki izin resmi, sedangkan 1 lagi perizinannya lengkap.
“Total 7 money changer yang terindikasi tidak memiliki dokumen, dan 1 lagi memiliki izin resmi. Dari 7 money changer, 6 di antaranya sama sekali tidak menunjukkan dokumen, sementara 1 hanya bermodalkan fotokopi izin,” jelas Puspa Negara.
Menurut Puspa Negara, langkah pendataan ini untuk meminimalkan bahkan menghilangkan money changer tidak berizin, khususnya di wilayah Legian. Sebab ditengarai menjamur money changer liar. “Money chaneger tersebut sudah kami imbau untuk tidak beroperasi. Mereka juga kami minta datang ke kantor LPM Legian untuk menjalani proses pembinaan,” tegas mantan anggota DPRD Badung ini.
Selain dipanggil ke kantor LMP Legian, data yang ditemukan di lapangan juga akan diteruskan ke Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA), selaku yang menaungi. Termasuk akan menyampaikan adanya temuan ini kepada pihak Bank Indonesia (BI).
Puspa Negara tidak menampik kalau penertiban dan pembinaan terhadap money changer sangat penting sebagai langkah antisipasi, apalagi kondisi pariwisata terbilang sudah berangsur-angsur pulih, meski masih di tengah situasi pandemi Covid-19. Masih menurut Puspa, dahulu sebelum pandemi, kejadian penipuan oleh oknum money changer sering terdengar. Modusnya berbagai macam, ada yang mengakali tampilan kalkulator, meja berlubang, mengalihkan perhatian konsumen, dan lain sebagainya.
“Hal seperti itu yang perlu kita sikapi bersama, agar jangan sampai terjadi kembali, khususnya di wilayah Legian. Karena itu dapat mencoreng citra pariwisata yang baru bangkit,” kata Puspa Negara. *dar
1
Komentar