Sekolah Swasta Cium Indikasi Pembajakan Siswa

Pasalnya, muncul indikasi pembajakan siswa sekolah swasta. Siswa yang sudah diterima di sekolah swasta karena dinyatakan tidak lolos di sekolah negeri pilihannya itu, malah dihubungi lagi oleh pihak sekolah negeri tersebut.

Jika mengacu sistem PPDB tingkat SMA/SMK negeri sudah berakhir dan hasilnya sudah diumumkan, sejak Senin (4/7) lalu. Informasi di lapangan, permasalahan tersebut dialami oleh SMK Yapparindo, di Jalan Flamboyan, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung.

Kejadian ini bermula ketika pihak sekolah melakukan konfirmasi ulang kepada siswa yang sudah diterima agar mengikuti proses selanjutnya.

Namun, ada seorang siswa yang mengaku dirinya berpeluang lagi masuk pada satu sekolah negeri pilihannya tersebut, karena akan dihubungi via offline. "Padahal sistem PPDB untuk SMA/SMK negeri kan sudah ditutup, apakah masih bisa diterima lagi," tanya seorang sumber di SMK Yapparindo yang enggan disebutkan namanya, Rabu (6/7).

Untuk memastikan siswa yang daftar di SMK Yapparindo memang tidak lolos masuk sekolah negeri, pihak SMK Yapparindo sudah mengecek nama - nama siswa tersebut ke sekolah negeri di Klungkung. "Namanya tidak lolos di sekolah negeri manapun ketika pengumuman," ujar sumber tersebut. Selanjutnya, masalah ini pun dilaporkan ke Ombudsman RI.

Kepala SMK Yapparindo Wayan Darmayasa mengakui sempat menerima informasi seperti itu, namun dirinya akan memastikan dulu. "Di bawah memang ada indikasi seperti itu saya dengar, untuk memastikan lagi akan saya cek lagi untuk mendapatkan informasi validnya," ujar Darmayasa, Rabu (6/7).

Darmayasa menjelaskan, siswa tersebut sebenarnya sudah mengikuti les gratis bahasa asing di SMK Yapparindo. "Karena sesuai kebijakan sebelum mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) siswa kita berikan les gratis, sehingga siswa bisa mengisi waktu kosong dengan kegiatan positif, " imbuh Darmayasa.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Klungkung I Gusti Lanang Made Puji, mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Namun, Gusti Lanang tetap berharap agar hal seperti itu tidak sampai terjadi. Menurut  Gusti Lanang biasanya untuk sekolah negeri tidak ada pendaftaran gelombang kedua, kecuali jika ada ketentuan baru dari provinsi. "Berbeda dengan sekolah swasta membuka pendaftaran gelombang kedua," ujar Gusti Lanang. *wan