Ribuan Sapi Gagal Diantarpulaukan
Puluhan Miliar Melayang, DPRD Bali Usul Eliminasi
Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali I Wayan Sunada sebut Pemprov Bali sudah membentuk Satgas PMK dengan Ketua adalah Sekda Dewa Made Indra.
DENPASAR, NusaBali
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berakibat 2.000-3.000-an sapi ‘gagal’ diantarpulaukan dari Bali menuju Pulau Jawa dan lainnya jelang Hari Raya Idul Adha 1443 H Tahun 2022. Hal tersebut menyusul penutupan pasar hewan, terutama Pasar Hewan Beringkit akibat masuknya wabah PMK di Bali. Perkiraannya sekitar Rp 45 miliar pendapatan peternak ‘melayang’. Nilai kerugian Rp 45 miliar ini berasal dari prediksi jumlah sapi yang batal dikirim (3.000 ekor) dikalikan rata-rata harga per ekor sapi sebesar Rp 15 juta.
Direktur Utama Perumda Pasar Mangu Giri Sedana (MGS) Badung, I Made Sukantra mengatakan dalam kondisi normal dua sampai satu minggu jelang Idul Adha merupakan puncak pengiriman sapi dari Bali dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa maupun pulau lainnya. “Saat ini merupakan musim ‘panen’ peternak,” ujar Sukantra saat dihubungi, Kamis (7/7). Menurutnya, rentang waktu dua atau satu minggu merupakan moment yang ditunggu-tunggu petani peternak.
“Setiap hari selalu ada pengiriman,” ungkap Sukantra. Keseluruhannya berkisar antara 2.000-3.000 ekor biasanya dikirim ke Jawa. Karena Pasar Hewan Beringkit tutup, pengiriman sapi melalui Pasar Hewan Beringkit terhenti juga sementara. Dia pun membenarkan potensi ‘kerugian’ penjualan sapi sebesar Rp 45 miliar tersebut.
Tidak hanya pendapatan petani peternak senilai Rp 45 miliar yang ‘hilang’, penghasilan Pasar Beringkit dari pemanfaatan jasa sewa ternak juga tidak didapat pengelola pasar. “Rata-rata Rp 100.000 per ekor tarifnya,” sebut Sukantra. Kehilangan pendapatan tersebut Rp 100.000) jika dikalikan 2.000 atau 3.000, maka totalnya sekitar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta dalam rentang waktu dua atau satu minggu jelang Idul Adha. “Belum termasuk pendapatan dari pasaran rutin ternak (sapi) setiap Rabu dan Minggu,” ucap Sukantra.
Namun karena wabah PMK penutupan pasar hewan untuk sementara oleh pemerintah mesti didukung. Harapannya agar PMK segera berakhir dan pasar hewan bisa normal kembali. Walau tutup, namun jual beli untuk ternak lain seperti unggas (ayam dan bebek), burung dan hewan lain masih bisa dilakukan. “Hanya (tutup) untuk pengiriman sapi dan ternak lain yang rentan PMK seperti kerbau, kambing dan babi,” ujar Sukantra. Sementara menyusul wabah PMK, Pemprov Bali kini sudah membentuk Satgas PMK dengan Ketua Satgas adalah Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada melalui pesan Whatsapp (WA), kemarin. “Mangkin (sekarang) sudah terbentuk Satgas. Yang mengeluarkan data adalah Kasatgas. Silahkan hubungi Pak Sekda (Dewa Made Indra) sebagai Ka Satgas,” jelas Sunada.
Hal tersebut disampaikan Sunada, terkait perkembangan kasus PMK, di antaranya jumlah kasus terakhir, berikut terkait ganti rugi bagi petani yang ternaknya terkena PMK, sehingga dipotong bersyarat. Sementara pada penjelasan sebelumnya, Selasa(5/7) Sunada menyampaikan singkat soal tentang ganti rugi kepada petani yang ternaknya dipotong bersyarat. Menurut Sunada akan diganti. Apakah pergantian itu dalam bentuk bibit (sapi) atau bentuk lain, Sunada tidak menyebutnya. Dikatakan SOP-nya masih dikerjakan, yakni juklaknya. Dia meminta soal ganti rugi itu jangan dulu dibicarakan, karena untuk saat ini masih fokus untuk penanggulangan PMK-nya.
Terpisah Ketua Komisi II DPRD Bali membidangi peternakan dan perekonomian, Ida Gede Komang Kresna Budi mengusulkan agar pemerintah melakukan eliminasi ternak yang terkena virus PMK. Namun untuk eliminasi ini diharapkan ada ganti rugi yang diambilkan dalam dana APBD Bali dan Kabupaten/Kota.
"Karena ini mendesak sebaiknya sapi atau ternak masyarakat yang kena PMK dieksekusi saja, dieliminasi dengan catatan pemerintah memberikan ganti rugi. Masyarakat pasti rela menyerahkan sapinya dieliminasi," ujar Kresna Budi saat dihubungi NusaBali, Kamis kemarin. Politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini menyebutkan saat ini peternak harus ekstra hati-hati dulu dengan mengikuti penanganan PMK oleh pemerintah secara maksimal. Pihaknya di Komisi II akan memperjuangkan anggaran eliminasi ternak masyarakat, supaya penyakit PMK bisa diberantas di Bali. "Masyarakat waspada dan jaga betul penularan PMK dengan mengikuti saran pemerintah," tegas Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.
Kresna Budi menyebutkan dana pengganti ternak yang dieliminasi oleh Pemprov Bali rasanya tersedia. "Paling tidak sekitar Rp 10 miliar. Kan tidak semua sapi dimusnahkan? Mungkin sekitar 1.000 ekor atau yang terkena saja dulu ditangani. Harga sapi di pasaran mungkin antara Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per ekor. Ya rata-rata saja Rp 10 juta per ekor ganti ruginya," ujar Kresna Budi. Menurut Kresna Budi, dana eliminasi ini bisa dilakukan dengan sharing antara Pemprov Bali dan kabupaten/kota. "Sharing antara Pemprov Bali dan kabupaten/ kota," ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyarankan agar pemerintah melakukan penanganan PMK dengan menggunakan dana tak terduga. Hal ini sejalan dengan Instruksi Mendagri 32 Tahun 2022 tentang penanganan PMK. "Kami berharap usulan belanja tak terduga segara diusulkan ke DPRD Bali," ujar Sugawa Korry.
Sugawa Korry mengatakan pencegahan, mitigasi PMK di Bali sampai saat ini belum terlihat. Sehingga ancaman kematian ternak dengan morbiditas 90-100 persen sudah sangat mengkhawatirkan. "Potensi kerugian ekonomi sangat besar kamu berharap segera ada langkah taktis dan darurat menangani PMK di Bali," ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sementara vaksinasi untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) mulai dilakukan di Buleleng, Kamis pagi kemarin dengan menyasar sejumlah sapi milik kelompok peternak di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt. Kegiatan vaksinasi dilakukan oleh tim Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa.
Sekda Suyasa menyampaikan, pemerintah pusat telah memberikan vaksin PMK untuk Buleleng sebanyak 1.700 dosis. Sebanyak 1.000 dosis vaksin di antaranya mulai disuntikan kepada sapi-sapi sehat yang ada di enam desa dengan zona merah kasus PMK. Adapun enam desa zona PMK tersebut yakni dua desa di Kecamatan Seririt dan empat desa di Kecamatan Gerokgak.
"Hari ini kami targetkan 1.000 dosis vaksin disuntikkan di daerah yang ditemukan kasus PMK. Di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt sebanyak 400 dosis dan 600 di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak," ujar Suyasa, ditemui di sela-sela kegiatan vaksinasi di Desa Lokapaksa, Seririt.
Pihaknya berupaya menambah stok vaksin PMK untuk memenuhi kebutuhan Buleleng. Dari data Dinas Pertanian, khsusus di dua kecamatan dengan zona PMK tersebut setidaknya terdapat 28.000 lebih populasi sapi. "Hari ini juga didatangkan 1.000 dosis vaksin PMK lagi dari Provinsi. Vaksinasi akan terus kami lanjutkan. Jika memang dibutuhkan akan kami mohonkan pengadaan lagi," ujarnya.Terkait junlah kasus PMK, Suyasa menyebutkan hingga saat ini sudah ada 268 ekor sapi yang terjangkit PMK. Sebanyak 24 ekor di antaranya telah dieleminasi dengan dipotong bersyarat. Artinya, sapi-sapi itu telah disembelih, dan dagingnya tetap dapat dijual oleh peternak. Sementara sapi lainnya yang terinfeksi PMK belum ditemukan ada yang mati.
Sementara itu, Ketua Kelompok Ternak Simantri Nanindi Desa Lokapaksa, Komang Adnya Yasa mengaku sempat khawatir dengan isu merebaknya PMK di Buleleng. Dia khawatir 21 ekor sapi miliknya terjangkit PMK mengingat Desa Lokapaksa telah ditemukan kasus PMK. Namun, kini dia mengaku sedikit lega setelah petugas Dinas Pertanian melakukan vaksinasi.
Menurut Yasa, meski saat ini PMK telah menyebar di desanya, namun harga sapi tidak mengalami penurunan. Bahkan jelang Idul Adha ini, Yasa menyebut harga sapi jantan usia 8 bulan justru meningkat menjadi Rp 8 juta per ekor, dari sebelumnya Rp 6,5 juta per ekor. Beberapa sapi jantannya pun kini bahkan telah dibeli oleh para pengepul.
Sedangkan Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes memerintahkan jajarannya secara serentak melakukan penyemprotan disinfektan pada kandang hewan, utamanya yang berpotensi kena virus PMK. Selain itu, Kapolres juga memerintahkan untuk menyemprot pasar hewan menggunakan disinvektan.
"Saya sudah perintahkan jajaran Polsek untuk mendata dan melakukan pengecekan warga yang memiliki sapi, kambing, dan kerbau. Anggota Polres Badung diminta untuk membantu dokter hewan yang turun ke masyarakat," ungkap Kapolres, Kamis kemarin. Bahkan Wakapolres Badung Kompol Ketut Dana turun langsung ke Pasar Beringkit pimpin penyemprotan disinfektan. Selain itu di kandang sapi milik kelompok tani Mekar (Simantri 404 Gapoktan Tani Mekar, Poktan Suka Maju) di Banjar Jumpayah dan di Simantri 173 Gapoktan Tani Mekar, Poktan Panca Urip Mertasari di Banjar Panca Jaya. *k17, nat, mz, pol
Direktur Utama Perumda Pasar Mangu Giri Sedana (MGS) Badung, I Made Sukantra mengatakan dalam kondisi normal dua sampai satu minggu jelang Idul Adha merupakan puncak pengiriman sapi dari Bali dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa maupun pulau lainnya. “Saat ini merupakan musim ‘panen’ peternak,” ujar Sukantra saat dihubungi, Kamis (7/7). Menurutnya, rentang waktu dua atau satu minggu merupakan moment yang ditunggu-tunggu petani peternak.
“Setiap hari selalu ada pengiriman,” ungkap Sukantra. Keseluruhannya berkisar antara 2.000-3.000 ekor biasanya dikirim ke Jawa. Karena Pasar Hewan Beringkit tutup, pengiriman sapi melalui Pasar Hewan Beringkit terhenti juga sementara. Dia pun membenarkan potensi ‘kerugian’ penjualan sapi sebesar Rp 45 miliar tersebut.
Tidak hanya pendapatan petani peternak senilai Rp 45 miliar yang ‘hilang’, penghasilan Pasar Beringkit dari pemanfaatan jasa sewa ternak juga tidak didapat pengelola pasar. “Rata-rata Rp 100.000 per ekor tarifnya,” sebut Sukantra. Kehilangan pendapatan tersebut Rp 100.000) jika dikalikan 2.000 atau 3.000, maka totalnya sekitar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta dalam rentang waktu dua atau satu minggu jelang Idul Adha. “Belum termasuk pendapatan dari pasaran rutin ternak (sapi) setiap Rabu dan Minggu,” ucap Sukantra.
Namun karena wabah PMK penutupan pasar hewan untuk sementara oleh pemerintah mesti didukung. Harapannya agar PMK segera berakhir dan pasar hewan bisa normal kembali. Walau tutup, namun jual beli untuk ternak lain seperti unggas (ayam dan bebek), burung dan hewan lain masih bisa dilakukan. “Hanya (tutup) untuk pengiriman sapi dan ternak lain yang rentan PMK seperti kerbau, kambing dan babi,” ujar Sukantra. Sementara menyusul wabah PMK, Pemprov Bali kini sudah membentuk Satgas PMK dengan Ketua Satgas adalah Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada melalui pesan Whatsapp (WA), kemarin. “Mangkin (sekarang) sudah terbentuk Satgas. Yang mengeluarkan data adalah Kasatgas. Silahkan hubungi Pak Sekda (Dewa Made Indra) sebagai Ka Satgas,” jelas Sunada.
Hal tersebut disampaikan Sunada, terkait perkembangan kasus PMK, di antaranya jumlah kasus terakhir, berikut terkait ganti rugi bagi petani yang ternaknya terkena PMK, sehingga dipotong bersyarat. Sementara pada penjelasan sebelumnya, Selasa(5/7) Sunada menyampaikan singkat soal tentang ganti rugi kepada petani yang ternaknya dipotong bersyarat. Menurut Sunada akan diganti. Apakah pergantian itu dalam bentuk bibit (sapi) atau bentuk lain, Sunada tidak menyebutnya. Dikatakan SOP-nya masih dikerjakan, yakni juklaknya. Dia meminta soal ganti rugi itu jangan dulu dibicarakan, karena untuk saat ini masih fokus untuk penanggulangan PMK-nya.
Terpisah Ketua Komisi II DPRD Bali membidangi peternakan dan perekonomian, Ida Gede Komang Kresna Budi mengusulkan agar pemerintah melakukan eliminasi ternak yang terkena virus PMK. Namun untuk eliminasi ini diharapkan ada ganti rugi yang diambilkan dalam dana APBD Bali dan Kabupaten/Kota.
"Karena ini mendesak sebaiknya sapi atau ternak masyarakat yang kena PMK dieksekusi saja, dieliminasi dengan catatan pemerintah memberikan ganti rugi. Masyarakat pasti rela menyerahkan sapinya dieliminasi," ujar Kresna Budi saat dihubungi NusaBali, Kamis kemarin. Politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini menyebutkan saat ini peternak harus ekstra hati-hati dulu dengan mengikuti penanganan PMK oleh pemerintah secara maksimal. Pihaknya di Komisi II akan memperjuangkan anggaran eliminasi ternak masyarakat, supaya penyakit PMK bisa diberantas di Bali. "Masyarakat waspada dan jaga betul penularan PMK dengan mengikuti saran pemerintah," tegas Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.
Kresna Budi menyebutkan dana pengganti ternak yang dieliminasi oleh Pemprov Bali rasanya tersedia. "Paling tidak sekitar Rp 10 miliar. Kan tidak semua sapi dimusnahkan? Mungkin sekitar 1.000 ekor atau yang terkena saja dulu ditangani. Harga sapi di pasaran mungkin antara Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per ekor. Ya rata-rata saja Rp 10 juta per ekor ganti ruginya," ujar Kresna Budi. Menurut Kresna Budi, dana eliminasi ini bisa dilakukan dengan sharing antara Pemprov Bali dan kabupaten/kota. "Sharing antara Pemprov Bali dan kabupaten/ kota," ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyarankan agar pemerintah melakukan penanganan PMK dengan menggunakan dana tak terduga. Hal ini sejalan dengan Instruksi Mendagri 32 Tahun 2022 tentang penanganan PMK. "Kami berharap usulan belanja tak terduga segara diusulkan ke DPRD Bali," ujar Sugawa Korry.
Sugawa Korry mengatakan pencegahan, mitigasi PMK di Bali sampai saat ini belum terlihat. Sehingga ancaman kematian ternak dengan morbiditas 90-100 persen sudah sangat mengkhawatirkan. "Potensi kerugian ekonomi sangat besar kamu berharap segera ada langkah taktis dan darurat menangani PMK di Bali," ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sementara vaksinasi untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) mulai dilakukan di Buleleng, Kamis pagi kemarin dengan menyasar sejumlah sapi milik kelompok peternak di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt. Kegiatan vaksinasi dilakukan oleh tim Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa.
Sekda Suyasa menyampaikan, pemerintah pusat telah memberikan vaksin PMK untuk Buleleng sebanyak 1.700 dosis. Sebanyak 1.000 dosis vaksin di antaranya mulai disuntikan kepada sapi-sapi sehat yang ada di enam desa dengan zona merah kasus PMK. Adapun enam desa zona PMK tersebut yakni dua desa di Kecamatan Seririt dan empat desa di Kecamatan Gerokgak.
"Hari ini kami targetkan 1.000 dosis vaksin disuntikkan di daerah yang ditemukan kasus PMK. Di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt sebanyak 400 dosis dan 600 di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak," ujar Suyasa, ditemui di sela-sela kegiatan vaksinasi di Desa Lokapaksa, Seririt.
Pihaknya berupaya menambah stok vaksin PMK untuk memenuhi kebutuhan Buleleng. Dari data Dinas Pertanian, khsusus di dua kecamatan dengan zona PMK tersebut setidaknya terdapat 28.000 lebih populasi sapi. "Hari ini juga didatangkan 1.000 dosis vaksin PMK lagi dari Provinsi. Vaksinasi akan terus kami lanjutkan. Jika memang dibutuhkan akan kami mohonkan pengadaan lagi," ujarnya.Terkait junlah kasus PMK, Suyasa menyebutkan hingga saat ini sudah ada 268 ekor sapi yang terjangkit PMK. Sebanyak 24 ekor di antaranya telah dieleminasi dengan dipotong bersyarat. Artinya, sapi-sapi itu telah disembelih, dan dagingnya tetap dapat dijual oleh peternak. Sementara sapi lainnya yang terinfeksi PMK belum ditemukan ada yang mati.
Sementara itu, Ketua Kelompok Ternak Simantri Nanindi Desa Lokapaksa, Komang Adnya Yasa mengaku sempat khawatir dengan isu merebaknya PMK di Buleleng. Dia khawatir 21 ekor sapi miliknya terjangkit PMK mengingat Desa Lokapaksa telah ditemukan kasus PMK. Namun, kini dia mengaku sedikit lega setelah petugas Dinas Pertanian melakukan vaksinasi.
Menurut Yasa, meski saat ini PMK telah menyebar di desanya, namun harga sapi tidak mengalami penurunan. Bahkan jelang Idul Adha ini, Yasa menyebut harga sapi jantan usia 8 bulan justru meningkat menjadi Rp 8 juta per ekor, dari sebelumnya Rp 6,5 juta per ekor. Beberapa sapi jantannya pun kini bahkan telah dibeli oleh para pengepul.
Sedangkan Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes memerintahkan jajarannya secara serentak melakukan penyemprotan disinfektan pada kandang hewan, utamanya yang berpotensi kena virus PMK. Selain itu, Kapolres juga memerintahkan untuk menyemprot pasar hewan menggunakan disinvektan.
"Saya sudah perintahkan jajaran Polsek untuk mendata dan melakukan pengecekan warga yang memiliki sapi, kambing, dan kerbau. Anggota Polres Badung diminta untuk membantu dokter hewan yang turun ke masyarakat," ungkap Kapolres, Kamis kemarin. Bahkan Wakapolres Badung Kompol Ketut Dana turun langsung ke Pasar Beringkit pimpin penyemprotan disinfektan. Selain itu di kandang sapi milik kelompok tani Mekar (Simantri 404 Gapoktan Tani Mekar, Poktan Suka Maju) di Banjar Jumpayah dan di Simantri 173 Gapoktan Tani Mekar, Poktan Panca Urip Mertasari di Banjar Panca Jaya. *k17, nat, mz, pol
1
Komentar