Anggota KPU Terpilih Atensi Pilgub Bali
Pilgub di tahun 2018 dari sisi jumlah itu lebih sedikit dibandingkan Pilgub 2017, tetapi dari potensi persoalan jauh lebih besar.
JAKARTA, NusaBali
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terpilih, Wahyu Setiawan menilai Pilkada serentak tahun 2018 menjadi tantangan KPU-Bawaslu yang baru. Sebab, ada 6 Provinsi yang mempunyai potensi masalah. Salah satunya adalah Pilkada Gubernur (Pilgub) Bali.
"Di depan mata ada problematika tentang persiapan Pilkada serentak di 2018 yang jumlahnya lebih sedikit. Tetapi itu provinsi besar di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara (Sumut), Bali dan NTB, jadi dari sisi jumlah itu lebih sedikit tetapi dari potensi persoalan itu jauh lebih besar," kata Wahyu Setiawan dalam acara diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).
Kendati begitu, dia menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang Pemilu perlu direvisi karena Pilkada serentak 2017 masih banyak kekurangan. Misalnya, calon tunggal terpilih secara sah meski kotak suara kosong.
"Pilkada serentak 2017 yang lalu ada beberapa hal yang belum terakomodir dalam regulasi baik dalam undang-undang maupun PKPU, ini juga perlu segera diselesaikan. Sebenarnya sudah tidak ada calon tunggal, karena memberikan hak politiknya kepada kotak kosong pun itu sah bukan Golput," ujar Wahyu dilansir detik.com.
"Nah ini belum ada aturan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat yang mendukung kotak kosong. Mengenai kotak kosong belum diatur, ini perlu diantisipasi kalau ada yang dukung kotak kosong, karena mereka juga rakyat yang harus dilayani," katanya. Wahyu menyampaikan pula agar nantinya KPU membuat regulasi yang bisa memotret variabel partisipasi masyarakat sehingga dapat diketahui secara realitisnya. Dia mengatakan, seseorang tidak menggunakan hak pilih karena dua alasan, yakni alasan ekonomis (kerja) dan idologis.
Wahyu mengungkapkan, permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) perlu dicari solusi dengan membuat terobosan. Antara lain mengadakan festival pemilih agar masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan meningkat.
Sementara Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan berharap Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak bermasalah saat pelaksanaan Pilkada serentak. Meski pemilih tak punya KTP, namun setiap masyarakat harus tercatat Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). "Apapun jangan dipersulit, punya KTP atau tidak, surat keterangan kelurahan, siapapun dia harus tercatat dalam data kependudukan yang valid. Kami apresiasi Mendagri karena DPT penting," kata Taufik di kesempatan yang sama. * k22
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terpilih, Wahyu Setiawan menilai Pilkada serentak tahun 2018 menjadi tantangan KPU-Bawaslu yang baru. Sebab, ada 6 Provinsi yang mempunyai potensi masalah. Salah satunya adalah Pilkada Gubernur (Pilgub) Bali.
"Di depan mata ada problematika tentang persiapan Pilkada serentak di 2018 yang jumlahnya lebih sedikit. Tetapi itu provinsi besar di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara (Sumut), Bali dan NTB, jadi dari sisi jumlah itu lebih sedikit tetapi dari potensi persoalan itu jauh lebih besar," kata Wahyu Setiawan dalam acara diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).
Kendati begitu, dia menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang Pemilu perlu direvisi karena Pilkada serentak 2017 masih banyak kekurangan. Misalnya, calon tunggal terpilih secara sah meski kotak suara kosong.
"Pilkada serentak 2017 yang lalu ada beberapa hal yang belum terakomodir dalam regulasi baik dalam undang-undang maupun PKPU, ini juga perlu segera diselesaikan. Sebenarnya sudah tidak ada calon tunggal, karena memberikan hak politiknya kepada kotak kosong pun itu sah bukan Golput," ujar Wahyu dilansir detik.com.
"Nah ini belum ada aturan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat yang mendukung kotak kosong. Mengenai kotak kosong belum diatur, ini perlu diantisipasi kalau ada yang dukung kotak kosong, karena mereka juga rakyat yang harus dilayani," katanya. Wahyu menyampaikan pula agar nantinya KPU membuat regulasi yang bisa memotret variabel partisipasi masyarakat sehingga dapat diketahui secara realitisnya. Dia mengatakan, seseorang tidak menggunakan hak pilih karena dua alasan, yakni alasan ekonomis (kerja) dan idologis.
Wahyu mengungkapkan, permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) perlu dicari solusi dengan membuat terobosan. Antara lain mengadakan festival pemilih agar masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan meningkat.
Sementara Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan berharap Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak bermasalah saat pelaksanaan Pilkada serentak. Meski pemilih tak punya KTP, namun setiap masyarakat harus tercatat Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). "Apapun jangan dipersulit, punya KTP atau tidak, surat keterangan kelurahan, siapapun dia harus tercatat dalam data kependudukan yang valid. Kami apresiasi Mendagri karena DPT penting," kata Taufik di kesempatan yang sama. * k22
Komentar