Tarif Listrik Naik, Dishub Minta Tambahan Biaya Listrik

Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng mengestimasikan kekurangan anggaran pembayaran listrik hingga enam bulan mendatang mencapai Rp 1,65 miliar. Dishub pun mengusulkan dana tambahan pada APBD Perubahan 2022.

Kepala Dishub Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra, Rabu (20/7), mengatakan Dishub Buleleng menyiapkan anggaran Rp 17,11 miliar selama tahun 2022. Anggaran tersebut sudah meningkat dari tahun sebelumnya,  Rp 15,99 miliar. Namun, pada pertengahan tahun dengan kenaikan TDL 18 persen, membuat anggaran yang sudah tersedia dikhawatirkan tidak mencukupi untuk membayar tagihan listrik hingga akhir tahun.

“Dari 15.969 titik lampu penerangan jalan dengan rata-rata daya bohlam 120 watt dan biasanya menyala 12 jam sehari, kami perlu anggaran sebesar Rp 1,29 miliar untuk membayar rekening listrik LPJU,” ucap Gunawan.

Menurutnya, tambahan anggaran untuk membayar rekening listrik sudah diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sudah mendapat perhatian untuk diprioritaskan. Gunawan menjelaskan untuk menekan tagihan rekening listrik, Dishub mulai menyusun strategi agar dapat berhemat. Salah satunya dengan memasang kWh meter di setiap jaringan LPJU. Saat ini tercatat ada 783 titik jaringan LPJU di seluruh Buleleng. Namun baru 353 titik jaringan saja yang menggunakan kWh meter. Sementara 430 titik sisanya, belum menggunakan kWh meter.

LPJU yang belum ada pencatatan listrik,  disebutnya, akan ditagih biaya listrik rata-rata pemakaian 24 jam oleh PLN. Sistem ini cukup memberatkan tagihan listrik. Pemasangan kWh pun akan diupayakan bertahap untuk menghemat tagihan. “Tahun ini belum dapat kami programkan pengadaan alat pencatat listrik ini, karena masih ada yang lebih prioritas. Mudah-mudahan tahun depan mulai dicicil lagi pemasangan kWh secara bertahap,” tegas mantan Kepala Bappeda Buleleng ini.*k23