DPRD Minta Layanan Internet Dimaksimalkan
SINGARAJA, NusaBali
Penyediaan akses internet gratis oleh pemerintah diharapkan agar dioptimalkan.
Anggota DPRD Buleleng mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat, internet yang telah terpasang sering ngadat dan waktu perbaikannya cukup lama.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Buleleng I Made Agus Susila pada Rapat Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng dengan Eksekutif, Jumat (22/7). Menurutnya, tidak sedikit akses internet yang dipasang pemerintah melalui program Bali Smart Island (BSI) menyasar desa adat, sering ngadat. “Kadang ada laporan sudah mati 1 - 2 bulan dibiarkan saja. Tindak Lanjutnya lama. Kami harap layanan ini bisa dioptimalkan karena sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dia juga menyebutkan masih banyak daerah di Buleleng masuk dalam black spot, sehingga sulit untuk mendapatkan akses internet. Hal ini terjadi di daerah-daerah dataran tinggi. “Harapan kami kedepan layanan internet gratis ini bisa masuk sampai ke banjar-banjar, ini penting untuk mengatasi kesenjangan komunikasi di masyarakat,” ucap Susila.
Politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini menambahkan internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Baik dalam mendapatkan informasi hingga sebagai perputaran ekonomi. Penyediaan internet gratis di banjar-banjar pun akan membantu pemerintah mempercepat penyebaran informasi.
Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng Nyoman Genep membenarkan hal tersebut. Internet di era digital memberikan kontribusi yang cukup besar bagi sektor ekonomi, termasuk bagi pemerintah daerah. Pemerintah, menurutnya, akan mengkaji usulan dari DPRD. Namun jika dipenuhi pun tidak bisa dalam satu tahun anggaran. Hal itu disebut Genep karena jumlah banjar di Buleleng cukup banyak, mencapai 654 banjar.
“Sejauh ini internet gratis yang difasilitasi Provinsi sudah tersedia di masing-masing desa adat, puskesmas, dan destinasi wisata. Terkait usulan internet sampai ke banjar, akan kami kaji lebih dulu dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” kata mantan Kepala Bappeda Buleleng. *k23
1
Komentar