Koalisi Merah–Kuning Bergulir di Pilgub Bali
Bali diminta untuk tidak mentabukan Koalisi Merah–Kuning dalam Pilgub 2018 mendatang.
DENPASAR, NusaBali
Di tengah gencarnya Partai Golkar Bali mengawal proses rekomendasi buat Ketua DPD I Golkar Bali I Ketut Sudikerta, muncul wacana Koalisi Merah–Kuning (PDIP–Golkar) di Pilgub Bali 2018 mendatang.
Wacana Koalisi Merah–Kuning itu diungkapkan anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih (Demer). Demer mengatakan DPP Partai Golkar melihat peta politik di seluruh Indonesia untuk pilkada serentak 2018, harus berkoalisi dengan partai yang punya basis massa kuat kalau ingin eksis dan menang pilkada serentak 2018 mendatang.
Demer menyebutkan DPP Partai Golkar inginkan Koalisi Merah–Kuning selain di DKI Jakarta juga di daerah lain termasuk di Bali. “DPP membaca koalisi seperti Pilgub DKI Jakarta yang paling aman kalau mau menang dan meningkatkan elektabilitas partai. Di Bali wacana Koalisi Merah–Kuning yang makin menguat,” kata Demer di Denpasar, Sabtu (8/4).
Dikatakannya, di mana basis massa partai politik, di sana kemungkinan besar memenangi pilkada atau pemilu apapun. Di samping juga personality calonnya. “Kepentingan pusat sekarang bagaimana bisa menang di pilkada di daerah sebanyak-banyaknya. Kekuatan massa yang paling tinggi yang dipilih. Bargaining position partai yang punya basis massa besar itu pasti tinggi. DPP melihatnya seperti itu. Proses di bawah boleh saja punya keinginan, tetapi di level DPP bisa beda melihatnya,” tegas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, ini.
Menurut Demer, Koalisi Merah–Kuning bukan hal tabu lagi. Karena hampir di seluruh daerah koalisi itu terjadi. “Bali jangan mentabukan Koalisi Merah–Kuning. Koalisi Golkar dengan PDIP banyak kok di daerah. Di Badung saat Pilkada 2015, Koalisi Merah–Kuning. Di daerah lain banyak, bukan hal tabu. Partai sekarang banyak, bukan tiga lagi seperti dulu zaman Orde Baru,” tegas anggota Fraksi Golkar DPR RI selama tiga periode ini.
Bicara rekomendasi, Demer mengatakan masih lama prosesnya. Demer meminta Ketua DPD I Golkar Bali I Ketut Sudikerta yang akrab disapa SGB (Sudikerta Bali Satu) supaya sabar menunggu. DPP punya mekanisme. Ada survei dan ada kriteria dalam menentukan calon gubernur. “Surveinya kan belum berjalan. Nanti September 2017, survei baru akan berjalan. DPP pasti juga tak mau ambil risiko dengan menerbitkan rekomendasi secara terburu-buru. Ya sabarlah. Kan DPP sudah minta itu SGB bersabar, saya ikuti di media hari ini. Masuk akal juga, kalau survei bagus sih nggak apa-apa, tetapi survei belum jalan,” tutur mantan Wasekjen DPP Golkar, ini.
Sementara Dewan Pertimbangan DPD I Golkar Bali Ida Tjokorda Pemecutan XI secara terpisah, di Denpasar, menyatakan, lebih baik kader Golkar Bali dan SGB fokus turun ke masyarakat. “Ketimbang paranoid berlebihan, mendingan turun dulu ke masyarakat. Jangan kayak sesenggak (peribahasa) orang Bali, seperti sekaa ngulah semal (seperti kelompok pengusir tupai), grasa-grusu tak karuan. Kalau takdirnya menjadi gubernur, ya jadilah gubernur. Pelan-pelan dan sabar ikuti proses,” ujar Tjok Pemecutan.
Tjok Pemecutan menyebutkan Partai Golkar adalah partai papan atas yang punya basis massa jelas. DPP tidak akan sembarang mengeluarkan rekomendasi calon gubernur. “Partai Golkar adalah partai papan atas dan punya pengalaman selama 40 tahun dalam jagat perpolitikan nasional,” tegas politisi senior yang saat walaka bernama Anak Agung Ngurah Manik Parasara, ini.
Kata Tjok Pemecutan, Golkar harus bisa seperti organisasi TNI-Polri. Organisasi yang disiplin dan sangat taat dengan mekanisme. “Kita kan bukan memilih kelian dusun atau kelian subak. Ini memilih pemimpin untuk 4 juta rakyat Bali. Ya jelas DPP pertimbangkan kualitas, kriteria, dan aturan lainnya. Harus cari yang benar dan bagus. Lihat, Gubernur Mangku Pastika. Dia (Pastika) sudah mengakui tidak gampang menjadi gubernur. Biar punya Program Bali Mandara, tantangan dan cobaannya sangat berat. Jadi kandidat pemimpin yang dicari DPP pastilah yang terbaik,” tegas Tjok Pemecutan.
Sementara Ketua DPD I Golkar Bali I Ketut Sudikerta belum bisa dikonfirmasi atas wacana Koalisi Merah–Kuning dan sikap para sesepuh Golkar. Saat dihubungi melalui ponselnya bernada mailbox.
Wakil Ketua DPD I Golkar Bali Bidang Organisasi dan Daerah I Gusti Putu Wijaya dikonfirmasi NusaBali mengatakan soal Koalisi Merah–Kuning adalah kewenangan DPP. Bukan kewenangan DPD I Golkar Bali. “Kalau koalisi itu ada di tangan DPP,” kata mantan anggota DPR RI, ini.
Wijaya menegaskan soal rekomendasi Cagub Bali 2018 untuk SGB sudah berproses. Kapan terbitnya, versi Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, tinggal menunggu teknisnya saja. “Soal rekomendasi tinggal menunggu teknis itu, sudah berproses,” tegas pria yang mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan, ini. * nat
Wacana Koalisi Merah–Kuning itu diungkapkan anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih (Demer). Demer mengatakan DPP Partai Golkar melihat peta politik di seluruh Indonesia untuk pilkada serentak 2018, harus berkoalisi dengan partai yang punya basis massa kuat kalau ingin eksis dan menang pilkada serentak 2018 mendatang.
Demer menyebutkan DPP Partai Golkar inginkan Koalisi Merah–Kuning selain di DKI Jakarta juga di daerah lain termasuk di Bali. “DPP membaca koalisi seperti Pilgub DKI Jakarta yang paling aman kalau mau menang dan meningkatkan elektabilitas partai. Di Bali wacana Koalisi Merah–Kuning yang makin menguat,” kata Demer di Denpasar, Sabtu (8/4).
Dikatakannya, di mana basis massa partai politik, di sana kemungkinan besar memenangi pilkada atau pemilu apapun. Di samping juga personality calonnya. “Kepentingan pusat sekarang bagaimana bisa menang di pilkada di daerah sebanyak-banyaknya. Kekuatan massa yang paling tinggi yang dipilih. Bargaining position partai yang punya basis massa besar itu pasti tinggi. DPP melihatnya seperti itu. Proses di bawah boleh saja punya keinginan, tetapi di level DPP bisa beda melihatnya,” tegas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, ini.
Menurut Demer, Koalisi Merah–Kuning bukan hal tabu lagi. Karena hampir di seluruh daerah koalisi itu terjadi. “Bali jangan mentabukan Koalisi Merah–Kuning. Koalisi Golkar dengan PDIP banyak kok di daerah. Di Badung saat Pilkada 2015, Koalisi Merah–Kuning. Di daerah lain banyak, bukan hal tabu. Partai sekarang banyak, bukan tiga lagi seperti dulu zaman Orde Baru,” tegas anggota Fraksi Golkar DPR RI selama tiga periode ini.
Bicara rekomendasi, Demer mengatakan masih lama prosesnya. Demer meminta Ketua DPD I Golkar Bali I Ketut Sudikerta yang akrab disapa SGB (Sudikerta Bali Satu) supaya sabar menunggu. DPP punya mekanisme. Ada survei dan ada kriteria dalam menentukan calon gubernur. “Surveinya kan belum berjalan. Nanti September 2017, survei baru akan berjalan. DPP pasti juga tak mau ambil risiko dengan menerbitkan rekomendasi secara terburu-buru. Ya sabarlah. Kan DPP sudah minta itu SGB bersabar, saya ikuti di media hari ini. Masuk akal juga, kalau survei bagus sih nggak apa-apa, tetapi survei belum jalan,” tutur mantan Wasekjen DPP Golkar, ini.
Sementara Dewan Pertimbangan DPD I Golkar Bali Ida Tjokorda Pemecutan XI secara terpisah, di Denpasar, menyatakan, lebih baik kader Golkar Bali dan SGB fokus turun ke masyarakat. “Ketimbang paranoid berlebihan, mendingan turun dulu ke masyarakat. Jangan kayak sesenggak (peribahasa) orang Bali, seperti sekaa ngulah semal (seperti kelompok pengusir tupai), grasa-grusu tak karuan. Kalau takdirnya menjadi gubernur, ya jadilah gubernur. Pelan-pelan dan sabar ikuti proses,” ujar Tjok Pemecutan.
Tjok Pemecutan menyebutkan Partai Golkar adalah partai papan atas yang punya basis massa jelas. DPP tidak akan sembarang mengeluarkan rekomendasi calon gubernur. “Partai Golkar adalah partai papan atas dan punya pengalaman selama 40 tahun dalam jagat perpolitikan nasional,” tegas politisi senior yang saat walaka bernama Anak Agung Ngurah Manik Parasara, ini.
Kata Tjok Pemecutan, Golkar harus bisa seperti organisasi TNI-Polri. Organisasi yang disiplin dan sangat taat dengan mekanisme. “Kita kan bukan memilih kelian dusun atau kelian subak. Ini memilih pemimpin untuk 4 juta rakyat Bali. Ya jelas DPP pertimbangkan kualitas, kriteria, dan aturan lainnya. Harus cari yang benar dan bagus. Lihat, Gubernur Mangku Pastika. Dia (Pastika) sudah mengakui tidak gampang menjadi gubernur. Biar punya Program Bali Mandara, tantangan dan cobaannya sangat berat. Jadi kandidat pemimpin yang dicari DPP pastilah yang terbaik,” tegas Tjok Pemecutan.
Sementara Ketua DPD I Golkar Bali I Ketut Sudikerta belum bisa dikonfirmasi atas wacana Koalisi Merah–Kuning dan sikap para sesepuh Golkar. Saat dihubungi melalui ponselnya bernada mailbox.
Wakil Ketua DPD I Golkar Bali Bidang Organisasi dan Daerah I Gusti Putu Wijaya dikonfirmasi NusaBali mengatakan soal Koalisi Merah–Kuning adalah kewenangan DPP. Bukan kewenangan DPD I Golkar Bali. “Kalau koalisi itu ada di tangan DPP,” kata mantan anggota DPR RI, ini.
Wijaya menegaskan soal rekomendasi Cagub Bali 2018 untuk SGB sudah berproses. Kapan terbitnya, versi Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, tinggal menunggu teknisnya saja. “Soal rekomendasi tinggal menunggu teknis itu, sudah berproses,” tegas pria yang mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan, ini. * nat
Komentar