Agus Suradnyana Terkejut Bandara Bali Utara Dicoret dari PSN

Dia mengatakan rencana pembangunan Bandara Bali Utara bukan perspektif kebijakan, tetapi perspektif kebutuhan. Hal itu diungkapkan Agus Suradnyana saat ditemui di rumah jabatan, Rabu (27/7). Menurutnya Bandara Bali Utara yang selama ini diperjuangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemkab Buleleng berdasarkan berbagai kajian. Bandara Bali Utara dinilai sangat penting selain untuk pemerataan pembangunan juga untuk memecah kepadatan di Bali selatan.

“Kalau benar berita ini saya selaku kepala daerah sangat terkejut. Sekarang semuanya dikembalikan kepada Pemprov Bali untuk berjuang kembali ke pusat,” kata Agus Suradnyana.

Menurutnya, jika berbicara pemerataan pembangunan Bali Utara dan Selatan, meskipun saat ini sudah dibangun shortcut untuk mempercepat akses, masih belum cukup. Rencana pembangunan Bandara Bali Utara disebut Ketua DPC PDIP Buleleng ini juga melihat proteksi kebutuhan dan daya tampung Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang sangat padat.

Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini juga berharap pembangunan Bandara Bali Utara tetap diperjuangkan ke depannya. Terlebih Pemprov Bali dibantu pemerintah pusat melalui APBN sudah membangun jalan tol Gilimanuk-Denpasar, sebagai penunjang bandara.

“Pak Gubernur sudah berupaya sekuat tenaga mewujudkan bandara dan upayanya sebenarnya sudah signifikan dari penyiapan lahan, kemudian membangun jalan tol. Mungkin pusat punya kepentingan lain karena habis Pandemi Covid-19 ada hal yang harus didahulukan,” imbuh mantan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali ini.

Namun menurutnya rencana pembangunan Bandara Bali Utara bukan kartu mati. Jika tidak bisa dibangun tahun ini, dapat diperjuangkan kembali di tahun depan. Agus Suradnyana sebagai kepala daerah tetap berharap rencana pembangunan Bandara Bali Utara dapat dilanjutkan.

Sementara itu Perbekel Desa Sumberklampok I Wayan Sawitra Yasa dihubungi terpisah mengaku belum mengetahui rencana tersebut. Namun sebagai pemerintah paling bawah, dia mengaku tidak punya kewenangan lebih terkait keputusan pembangunan bandara.

Sawitra menyebutkan, sejak dua tahun terakhir, Desa Sumberklampok memang diplot dan direncanakan sebagai lahan Bandara Bali Utara. Warga setempat pun menyambut positif rencana tersebut karena dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Rencana penyiapan lahan bandara pun sudah berproses dengan penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain itu sudah dilakukan pengukuran lahan dan peninjauan lokasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Masyarakat kami setelah penyelesaian konflik reforma agraria menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai kesepakatan dengan Provinsi Bali, mendukung kalau ada bandara. Apalagi itu proyek nasional. Tetapi masalah keputusan jadi atau tidak kami selaku masyarakat di bawah tentu mengikuti saja,” tegas Sawitra Yasa.

Sebelumnya diberitakan pemerintah pusat bakal mencoret 8 proyek dari Proyek Strategi Nasional (PSN). Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan hal ini akan diatur oleh Permenko Nomor 9 Tahun 2022. Wahyu membocorkan beberapa proyek yang bakal dicoret. Beberapa di antaranya adalah Bendungan Tiro di Aceh, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api di Sumatera Selatan, Proyek Kereta Api di Kalimantan Utara, Inland Waterway Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL), dan Bandara Bali Utara (Buleleng).

Dari data Kemenko Perekonomian, menjelang semester II 2022, terdapat perubahan atas daftar PSN yang mengubah 208 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program. "Beberapa proyek yang keluar ini tentunya karena saran dari pak Menteri, atau ada salah satu contoh bendungan di Aceh yang ditolak masyarakat," ungkap Wahyu dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (26/7).

Ketua Komisi III DPRD Bali membidangi perhubungan, Anak Agung Ngurah Adi Ardhana secara terpisah mengatakan pembangunan Bandara Bali Utara optimis akan terwujud. Kata dia, pencabutan dari PSN justru karena atas permasalahan yang ada di lapangan, dalam rapat koordinasi 6 menteri terkait beberapa waktu lalu.

Atas hasil rapat menteri terkait secara virtual itu, ditindaklanjuti dengan surat permohonan pertimbangan oleh Gubernur Bali Wayan Koster kepada Presiden Joko Widodo. “Bandara Bali Utara akan tetap menjadi perjuangan kita bersama dan keyakinan kami tetap terealisasi,” ujar politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Denpasar ini.

Kata Adhi Ardhana, pencabutan dari PSN ini juga menjadi alasan dan dasar hukum Menteri Agraria dan Tata Ruang memberikan kesempatan kepada Bali untuk meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wiayahnya, khususnya untuk Bandara Bali Utara. “Sehingga terjadi pembahasan perubahan tata ruang. Kita juga sudah ajukan terkait lokasi Bandara Bali Utara yang baru,” tegas Adhi Ardhana. *k23