PDIP Desak Tangkap Aktor Kudatuli
Para Kader Tabur Bunga di Kantor DPP PDIP
‘Kita minta jangan hanya bawahan pelaksana saja yang ditangkap tetapi aktor intelektualnya juga, apapun pangkatnya. Mereka semua masih bekeliaran tanpa proses hukum’
JAKARTA, NusaBali
Memperingati penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan peristiwa Kerusuhan Duapuluh Tujuh Juli (Kudatuli), DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi (27/7). Tabur bunga dipimpin langsung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hadir Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, Yanti Sukamdani, mantan tim pembela PDIP Tumbu Saraswati, Anggota DPR RI dapil Bali Nyoman Parta serta puluhan keluarga korban yang biasa disebut Forum Komunikasi Kerukunan (FKK). Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Lalu Hasto dan Ribka memberikan orasi untuk mengenang peristiwa yang kerap disebut Kasus Kudatuli atau Sabtu Kelabu. Ribka menyebut saat itu, ada dukungan masyarakat yang memberi kekuatan terhadap Megawati melawan kekuatan Orba (orde baru).
"Sekarang masuk tahun ke-26 memperingati Kudatuli. DPP PDI Perjuangan menginginkan terus usut kasus ini. Kita juga sudah ke Komnas HAM. Kita minta jangan hanya bawahan pelaksana saja yang ditangkap tetapi aktor intelektualnya juga, apapun pangkatnya. Mereka semua masih bekeliaran tanpa proses hukum. Maka hari ini kita tabur bunga sama Pak Sekjen," ucap Ribka dalam keterangan tertulisnya.
Sementara Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, mereka tak pernah melupakan satu peristiwa yang sangat penting. Di mana 27 Juli 1996 merupakan suatu rangkaian yang sangat panjang. Pria asal Yogyakarta itu pun, mengurai rangkaian kisah yang memicu kasus 27 Juli.
"Pada momentum yang sangat tepat, ketika intervensi kekuasaan selalu hadir dalam peristiwa kongres PDI semua diatur oleh kekuasaan. Dari Asrama Haji Surabaya itu dan pada momentum yang sangat kritis, hadirlah Ibu Megawati memimpin gerakan moral rakyat," terang Hasto.
Berdasarkan cerita Megawati kepadanya, lanjut Hasto, bagaimana sebelum kongres dibubarkan, Megawati mengambil momentum dan mengatakan secara de facto dia adalah Ketua Umum PDI. "Itu lah cikal bakal perlawanan kekuatan arus bawah, karena pada sampai detik ini akibat proses intervensi Orde Baru adalah tradisi perlawanan," urai Hasto.
Hasto pun menyinggung berbagai upaya dalam menggagalkan kepemimpinan Megawati. Puncaknya, dilakukan suatu rekayasan politik secara paksa. Megawati sebagai ketua umum yang sah pada tanggal 27 Juli 1996 melihat bagaimana kantor partai diserang secara brutal sehingga timbul korban jiwa.
"Itu titik yang sangat gelap dalam demokrasi kita, bagaimana pemerintahan menyerang parpol yang sebenarnya sah di mata hukum dan di mata rakyat. Peringatan ini sangat penting, telah dilakukan doa besama dan dalam doa kita mohon kepada Tuhan agar para arwah yang telah berkorban, yang menjadi korban, yang dikorbankan dalam peristiwa 27 Juli 1996 ditempatkan di surga, di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa," papar Hasto.
Dilanjutkan Hasto, peristiwa 27 Juli terus dituntut agar kebenaran dan hukum ditegakkan. "Esensinya yang paling berkeadilan, menghukum siapapun yang telah melakukan suatu skenario yang telah menciptakan tragedi kemanusiaan begitu kelam dalam sejarah demokrasi kita," ucap Hasto.
Bagi Hasto, peristiwa 27 Juli adalah suatu basis kekuatan moral tentang politik. "Politik yang menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri, karena itulah esensi dari kekuatan PDI Perjuangan," pungkas Hasto. *k22
Hadir Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, Yanti Sukamdani, mantan tim pembela PDIP Tumbu Saraswati, Anggota DPR RI dapil Bali Nyoman Parta serta puluhan keluarga korban yang biasa disebut Forum Komunikasi Kerukunan (FKK). Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Lalu Hasto dan Ribka memberikan orasi untuk mengenang peristiwa yang kerap disebut Kasus Kudatuli atau Sabtu Kelabu. Ribka menyebut saat itu, ada dukungan masyarakat yang memberi kekuatan terhadap Megawati melawan kekuatan Orba (orde baru).
"Sekarang masuk tahun ke-26 memperingati Kudatuli. DPP PDI Perjuangan menginginkan terus usut kasus ini. Kita juga sudah ke Komnas HAM. Kita minta jangan hanya bawahan pelaksana saja yang ditangkap tetapi aktor intelektualnya juga, apapun pangkatnya. Mereka semua masih bekeliaran tanpa proses hukum. Maka hari ini kita tabur bunga sama Pak Sekjen," ucap Ribka dalam keterangan tertulisnya.
Sementara Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, mereka tak pernah melupakan satu peristiwa yang sangat penting. Di mana 27 Juli 1996 merupakan suatu rangkaian yang sangat panjang. Pria asal Yogyakarta itu pun, mengurai rangkaian kisah yang memicu kasus 27 Juli.
"Pada momentum yang sangat tepat, ketika intervensi kekuasaan selalu hadir dalam peristiwa kongres PDI semua diatur oleh kekuasaan. Dari Asrama Haji Surabaya itu dan pada momentum yang sangat kritis, hadirlah Ibu Megawati memimpin gerakan moral rakyat," terang Hasto.
Berdasarkan cerita Megawati kepadanya, lanjut Hasto, bagaimana sebelum kongres dibubarkan, Megawati mengambil momentum dan mengatakan secara de facto dia adalah Ketua Umum PDI. "Itu lah cikal bakal perlawanan kekuatan arus bawah, karena pada sampai detik ini akibat proses intervensi Orde Baru adalah tradisi perlawanan," urai Hasto.
Hasto pun menyinggung berbagai upaya dalam menggagalkan kepemimpinan Megawati. Puncaknya, dilakukan suatu rekayasan politik secara paksa. Megawati sebagai ketua umum yang sah pada tanggal 27 Juli 1996 melihat bagaimana kantor partai diserang secara brutal sehingga timbul korban jiwa.
"Itu titik yang sangat gelap dalam demokrasi kita, bagaimana pemerintahan menyerang parpol yang sebenarnya sah di mata hukum dan di mata rakyat. Peringatan ini sangat penting, telah dilakukan doa besama dan dalam doa kita mohon kepada Tuhan agar para arwah yang telah berkorban, yang menjadi korban, yang dikorbankan dalam peristiwa 27 Juli 1996 ditempatkan di surga, di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa," papar Hasto.
Dilanjutkan Hasto, peristiwa 27 Juli terus dituntut agar kebenaran dan hukum ditegakkan. "Esensinya yang paling berkeadilan, menghukum siapapun yang telah melakukan suatu skenario yang telah menciptakan tragedi kemanusiaan begitu kelam dalam sejarah demokrasi kita," ucap Hasto.
Bagi Hasto, peristiwa 27 Juli adalah suatu basis kekuatan moral tentang politik. "Politik yang menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri, karena itulah esensi dari kekuatan PDI Perjuangan," pungkas Hasto. *k22
Komentar