KUR di Bali Sudah Tersalur Rp 4,6 T

PEN yang menggunakan APBN salah satunya berasal dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga semester I tahun 2022, fasilitas pembiayaan KUR di provinsi Bali hingga 30 Juni 2022, sudah mencapai Rp 4,6 triliun.

Hal tersebut disampaikan Kakanwil  Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali (DJPb  Bali) Teguh Dwi Nugroho, di Aula Kantor DJPb Bali di Jalan Kesuma Atmaja, Niti Mandala, Denpasar, Kamis (28/7).

Dalam pemaparan  realisasi  pelaksanaan APBN 2022 di Provinsi Bali Semester I 2022, Teguh Dwi Nugroho merinci  perkembangan  dan capaian terkait realisasi APBN.  Mulai dari  realisasi penerimaan pemerintah Pusat. Pada 30 Juni 2022 telah terealisasi Rp 5,14 triliun dari target Rp 8,03 triliun atau 63,98 persen.

Dijelaskan dari sisi belanja, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat  di Provinsi Bali  mencapai 43,44 persen dari pagu Provinsi Bali tahun 2022 sebesar Rp 10,19 triliun. Sementara Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi Rp 5.7 triliun atau 51,9  persen dari pagu Rp 11 triliun.

Selanjutnya untuk penyaluran  KUR, sampai dengan 30 Juni 2022  mencapai Rp 4,6 triliun. Penyaluran KUR, masih didominasi KUR skema Mikro i Rp 2,7 triliun untuk 66 ribu debitur.  Kota  Denpasar menjadi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi yakni Rp 772 miliar.

Pada bagian lain  penjelasannya, Teguh menegaskan, mendukung kebangkitan perekonomian (yang menurun) akibat pandemi Covid-19 pemerintah masih mengarahkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan mendorong investasi di sektor publik.

Perekonomian Bali sendiri  pada pada triwulan I 2022 sudah menunjukkan fase pemulihan, tumbuh 1,46 persen secara year on year (yoy).  Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I ditopang meningkatnya lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Sementara lapangan usaha terkait  pariwisata, meliputi akomodasi, makanan, minuman dan transportasi tumbuh positif seiring dengan meningkatnya kedatangan wisatawan.

“Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong pelaksanaan  anggaran di Provinsi Bali berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran, “ tandas Teguh.

Selain  Kakanwil DJPb Bali Teguh Dwi Nugroho, pemaparan realisasi APBN 2022 di Provinsi Bali pada Semester I, dihadiri  Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KpwBI Bali) M. Setyawan Santoso,  Kabid Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Chrisnan Sugiherprayoko, Kakanwil Dirjen Bea dan Cukai Provinsi Bali Susila Brata dan Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, Bayu Setiawan. *K17