Komisi VIII DPR RI Serap Aspirasi ke Gianyar

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, datang untuk menyerap permasalahan sosial di Gianyar. Antara lain, terkait agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, serta Badan Pengelolaan Keuangan Haji dan Badan Amal Zakat Nasional.

Komisi VIII diterima langsung Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun di Ruang Sidang Bupati. Wabup Agung Mayun mengatakan di Gianyar, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan melalui program penanggulangan kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup, serta penguatan kapasitas kelembagaan, agar berfungsi dan berperan optimal dalam menyukseskan pembangunan.

Agung Mayun juga menegaskan bahwa berbagai program baik dari pusat maupun provinsi telah dirasakan oleh masyarakat Gianyar.

Wabup Agung Mayun menegaskan, di tengah penurunan PAD, Gianyar masih memberikan jaminan kesehatan gratis kepada warga. “Meskipun terjadi penurunan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Gianyar masih memprioritaskan anggaran kesehatan gratis untuk masyarakat ber-KTP Gianyar, dikarenakan program tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat terutama dalam masa krisis ekonomi seperti sekarang ini,” tegasnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar Ida Bagus Oka Yusa Manuaba melaporkan adanya kekurangan Guru Agama di Gianyar, baik Guru Agama Hindu maupun Islam. Kadis Sosial Gianyar Anak Agung Putri Ari menuturkan adanya perbedaan data kemiskinan antara pemerintah daerah dengan data kementerian.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan permasalahan lama yang terjadi karena kelemahan koordinasi. “Ini masalah yang cukup panjang. Kita berharap adanya koordinasi antara Kementerian Agama, Pendidikan dan Menpan RB dan juga pemerintah daerah sebagai eksekusi di daerah karena data itu dari daerah. Seperti kekurangan Guru Agama, dari kebutuhan total baru 10 persen yang bisa dimasukkan PPPK karena kuotanya kecil,” ungkapnya.

Terkait data kemiskinan, Diah Pitaloka mengaku adanya saling lempar permasalahan antara kementerian dan daerah. “Kemudian terkait data kemiskinan, data sosial memang banyak keluhan kalau data sosial pusat tidak responsiv. Jadi kadang sudah diinput data baru, yang keluar data lama. Yang kedua pemerintah pusat bilang kelemahan input dari daerah nah ini lempar-lemparan ini menghasilkan output yang sampai saat ini membuat data tidak akurat,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisi VIII berencana mengecek pendataan itu sampai proses menginput secara langsung.  Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas, dari KPPPA juga memberikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa dana perlindungan anak dan perempuan sebesar Rp 451.800.000, serta Baznas memberikan bantuan modal usaha kepada difabel masing-masing Rp 2 juta kepada 10 penerima. Selain itu, bantuan penanggulangan bencana Rp 384.963.150. *nvi