Distan Klaim Buleleng Sudah Nihil PMK

Namun Pemkab setempat masih membatasi mobilitas keluar masuk hewan ternak. Sembari menunggu instruksi selanjutnya dari Kementerian Pertanian RI, Distan Buleleng terus menggenjot proses vaksinasi PMK untuk mencegah kasus muncul kembali.

Kepala Distan Buleleng Made Sumiarta menyampaikan, saat ini kasus PMK di Buleleng sudah zero case. Namun, lalu lintas ternak dari luar daerah dan sebaliknya masih ditutup. "Keluar masuk hewan ternak belum boleh. Baik antar kabupaten maupun antar kecamatan dalam kabupaten, termasuk daerah yang sebelumnya menjadi zona PMK," jelasnya, Rabu (10/8) siang.

Tak hanya itu, pasar hewan di Desa Penjarakan, Kecamatan Gerokgak dan di Pancasari, Kecamatan Sukasada, juga masih ditutup. "Ada perpanjangan penutupan. Rumah Potong Hewan (RPH) juga belum kami operasikan," ungkap Sumiarta.

Untuk mencegah kemunculan kembali kasus PMK, petugas terus memvaksin hewan ternak ke desa-desa. Data per Selasa (9/8) kemarin, ada sekitar 18.800 ekor sapi di Buleleng sudah divaksinasi tahap pertama. "Kami sudah melakukan vaksinasi di seluruh kecamatan di Buleleng, di luar Kecamatan Sawan, Sukasada, dan Banjar," imbuhnya.

Saat ini pergerakan vaksin tahap kedua juga sudah dimulai. Setelah tuntas di Kecamatan Seririt, vaksinasi tahap kedua kini tengah berlangsung di Gerokgak selama seminggu ke depan. "Sekarang total vaksin yang didapat Buleleng 34.000. Kami terus bergerak memvaksinasi, semakin banyak ternak yang divaksinasi semakin cepat kami dapat vaksin lagi," kata Sumiarta.

Pihak menargetkan seluruh sapi di Buleleng yang jumlahnya mencapai sekitar 148 ribu ekor, seluruhnya bisa mendapat vaksin. "Namun jumlah populasi itu bisa berubah seiring waktu. Vaksinasi ini memerlukan waktu yang tidak pendek. Mengingat keterbatasan tenaga vaksinasi kami dengan jumlah populasi sapi banyak, dan wilayah Buleleng luas," tambahnya.

Di sisi lain, 268 ekor sapi di Buleleng terinfeksi PMK sudah dipotong bersyarat. Terkait bantuan untuk peternak yang sapinya dipotong bersyarat ganya tinggal menunggu proses administrasi dan pengecekan dari Pemprov Bali. "Dana bantuan dari pusat akan dicairkan. Pemprov Bali sudah menginstruksikan. Mungkin masih menunggu dari kabupaten lain," tutupnya.*mz