Usaha Mikro Dominasi Penyaluran KUR di Bali

Sedangkan menurut Kabupaten/Kota,  penyaluran tertinggi dicapai  oleh Denpasar dengan total Rp794 miliar. Sementara penyaluran KUR terkecil I Kabupaten Klungkung  Rp 335 miliar. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho menyampaikan Kamis (25/8). Hal  tersebut terkait dengan pelaksanaan Anggaran (APBN) di Provinsi Bali sampai dengan 31 Juli.

Dikatakan Teguh Dwi Nugroho, KUR merupakan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi.”Penyaluran sampai dengan 31 Juli sebesar Rp 5,5 triliun,” jelasnya.

Dikatakan Teguh Dwi Nugroho,   sektor   Perdagangan  Besar  dan   Eceran  masih mendominasi dengan besaran 44 persen pada sektor produksi. Selanjutnya  sektor  Pertanian, Perburuan dan Kehutanan  22 persen. Kemudian Industri Pengolahan 14 persen, Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan dan Perorangan lainnya 9 persen.

Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (akmamin) 8 persen dan lainnya 4  persen. Secara total,  penyaluran pada Sektor  Produksi mencapai 56 persen   sedangkan  Non-Produksi yang sebesar 44 persen.

Dalam pemaparannya Teguh Dwi Nugroho menyampaikan berbagai hal terkait dengan pelaksanaan APBN  2022 di Provinsi Bali sampai dengan 31 Juli lalu.  Diantaranya penerimaan  Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Non Pajak,  realisasi  fisik Dana  Alokasi Khusus (DAK), Transfer ke Daerah  Dana Desa (TKDD) dan lainnya sampai dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sementara cluster Kesehatan sebesar Rp739 miliar (M) . Sedangkan untuk cluster Pekerjaan  Umum Perumahan Rakyat (  PUPR  ) meliputi untuk program Padat Karya PUPR realisasi sebesar Rp83 M untuk 2,9 ribu tenaga kerja, untuk program pariwisata PUPR sebesar Rp39 M untuk 3,6 tenaga kerja serta program Ketahanan Pangan PUPR  sebesar Rp150 M.

Kemudian untuk cluster  Perlindungan Sosial ( Perlinsos )dengan rincian program sembako sebesar  Rp168  M, Program Keluarga Harapan sebesar Rp174M,  BLT Migor Kemensos Rp51 M, dan  untuk BLT Desa Bali Nusra sebesar Rp1,2 Triliun.

“Kementerian Keuangan Regional Bali akan  terus  berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait  untuk  mengawal dan  mendorong agar  pelaksanaan anggaran di Provinsi  Bali terus  berjalan dengan baik hingga  akhir tahun  anggaran,” ujar Teguh Dwi Nugroho.

Untuk itu,  kata dia diperlukan perhatian seluruh pihak  terkait  agar dapat bersinergi  dengan lebih  baik  lagi  dan  mendorong realisasi  belanja  Pemerintah  baik  Pusat maupun Daerah, dengan tetap  mengedepankan integritas, akuntabilitas  dan  prinsip value for money. Dengan demikian,  diharapkan perekonomian  khususnya di Provinsi  Bali  tetap  berjalan  dengan baik dan  mampu bangkit  dari pelemahan akibat  pandemi Covid-19 . *k17