NasDem Instruksikan Kadernya Kawal Kisruh RS Bali Mandara

DENPASAR, NusaBali
NasDem juga mengingatkan kadernya di legislatif untuk tidak ukut titip menitip dalam rekrutmen pegawai RS Bali Mandara.

Ketua DPW NasDem Bali, IB Oka Gunastawa, menegasakan kasus dugaan ke-curangn rekrutmen pegawai RS Bali Mandara ini harus diusut. “Sejak awal kita sudah ingatkan tidak boleh ada kader NasDem di DPRD Bali ikut terlibat titip menitip dalam rekrutmen pegawai RS Bali Mandara,” ujar Oka Gunastawa kepada NusaBali di Denpasar, Selasa (18/4).

Oka Gunastawa menegaskan, pihaknya memberikan dukungan moril kepada Komisi I DPRD Bali untuk mengusut kisruh rekrutmen pegawai RS Bali Mandara ini. NasDem ingin proses rekrutmen pegawai RS Bali Mandara berjalan dengan adil dan pelamar yang diterima betul-betul kompeten.

“Seperti yang kami baca di media massa, rekrutmen pegawai RS Bali Mandara diduga terjadi kecurangan. Nah, kasus ini supaya diusut. Kami minta kader NasDem mengawal proses yang dilakukan Komisi I DPRD Bali supaya rekrutmen pegawai RS Bali Mandara bisa berlangsung secara transparan dan terbuka,” tandas mantan politisi Golkar ini.

Dua kader NasDem di DPRD Bali yang diminta kawal pengusutan rekrutmen pegawai RS Bali Mandara ini masing-masing I Wayan Kari Subali (dari Dapil Karangasem) dan Nyoman Tirtawan (dari Dapil Buleleng). Kariu Subali saat ini duduk di Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi masalah kesehatan), sementara Nyoman Tirtawan duduk di Komisi I DPRD Bali (yang membidangi Aparatur Sipil Negara).

“Langkah kita, sejak awal sudah menyampaikan supaya kader NasDem di DPRD Bali bebas dari pusaran titip menitip dalam proses rekrutmen pegawai RS Bali Mandara. Karena titip menitip adalah indikasi KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang dapat mencederai rasa keadilan,” ujar politisi asal Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem ini.

Sementara itu, hingga saat ini Satgas Saber Pungli Provinsi Bali belum ada menerima laporan adanya permainan uang maupun suap menyuap dalam rekrutmen pegawai RS Bali Mandara. Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi Bali, I Ketut Teneng, mengatakan pihaknya akan bertindak kalau ada laporan dari masyarakat soal pungutan liar (Pungli) dalam rekrutmen RS Bali Mandara.

“Tapi, sampai sekarang tidak ada laporan ke Satgas Saber Pungli soal adanya Pungli dalam rekrutmen pegawai RS Bali Mandara,” ujar Ketut Teneng yang juga Kepala Inspektorat Provinsi Bali saaat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Kantor Gubernur, Niti Mandala Denpasar, Selasa kemarin.

Teneng menegaskan, Satgas Saber Pungli tentu akan bertindak dengan fakta dan data, bukan atas dasar isu dan katanya-katanya. “Kalau memang ada, laporkan ke kami dengan bukti-bukti. Pihak yang menyuap dan disuap tentu akan kita usut,” tegas birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Di sisi lain, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan rekomendasi DPRD Bali untuk stop sementara proses rekrutmen pegawai RS Bali Mandara, belum sampai ke eksekutif. “Barangnya (rekomendasi Dewan) belum ada. Kami tidak bisa komentari, karena sampai sekarang nggak ada rekomendasi itu,” ujar Dewa Mahendra, Selasa kemarin.

Komisi I DPRD Bali sebelumnya rekomendasikan stop sementara kelanjutan rekrutmen pegawai RS Bali Mandara, sampai nanti ada keputusan lebih lanjut terkait dengan transparansi proses rekrutmen yang sedang diusut. Rekomendasi itu diputuskan dalam rapat Komisi I DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (17/4) pagi.

Rekomendasi bernomor 005/022/I/Komisi I tertanggal 17 April 2017 yang dikirimkan kepada Gubernur Bali tersebut berisi dua poin pokok. Pertama, meminta eksekutif (Pemprov Bali) menyerahkan kronologis, data, dan mekanisme perekrutan pegawai RS Bali Mandara, khususnya data CAT (Computer Assisted Test) dan sesi tes wawancara. Kedua, hentikan dulu kelanjutan proses rekrutmen pegawai RS Bali Mandara, sampai nanti ada keputusan dari Komisi I DPRD Bali.

“Rekomendasi tersebut disampaikan dulu kepada Ketua DPRD Bali untuk selanjutnya dikirimkan kepada Gubernur,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, sembari menunjukkan surat rekomendasi tersebut seusai rapat internal siang itu. * nat