Sopir Angkutan Keluhkan Kenaikan Harga BBM

Sejumlah sopir angkutan umum di Buleleng mengeluhkan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. Kebijakan itu dianggap hanya akan memicu kenaikan biaya hidup. Menurut I Dewa Made Gunawan, 65, salah satu sopir angkutan trayek Singaraja-Gilimanuk, kenaikan harga BBM akan membuat kondisi semakin sulit. Kenaikan BBM akan menambah beban pengeluaran operasional sebagai sopir. Sementara, penumpang angkutan miliknya semakin hari semakin sepi. Bahkan, ia mengaku selama selama tiga hari belakangan nyaris ia tidak mendapatkan penumpang.

"Sudah tiga hari tidak dapat penumpang. Saya sudah ngetem 4 jam dari jam 5 hingga jam 9  belum juga ada penumpang. Bagaimana ini, tidak naik saja (BBM) sudah sulit apalagi naik, pasti akan tambah sulit," keluh Gunawan, ditemui Minggu (4/8) di Terminal Banyuasri, Singaraja.

Gunawan mengandalkan pekerjaan sebagai sopir angkutan umum setelah pensiun dari guru untuk meringankan beban hidup. Namun, selama ini penghasilan yang didapat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kenaikan BBM ini menjadi dilema untuknya, karena akan menambah biaya pengeluaran operasional dari pembelian solar. Sementara kendaraan harus jalan terus kendati penumpang belum tentu ada.

Hal yang sama disampaikan sopir lainnya, Made Redana, 57. Sopir angkutan umum ini mengaku tidak ada pilihan lain kecuali pasrah. Ia melakukan kalkulasi atas kenaikan harga BBM itu yang akan memicu kenaikan tarif angkutan. Kendati belum ada pengumuman tarif resmi dari induk organisasinya (Organda) namun ia akan meminta tambahan ongkos kepada penumpang.

"Untuk menutup biaya operasional satu-satunya cara ya menaikkan ongkos penumpang. Bayangkan sehari kami beli solar 30 liter untuk bolak balik Singaraja-Gilimanuk padahal belum tentu ada penumpang," ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Pusat resmi menaikkan harga BBM. Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pemerintah daerah (pemda) menyalurkan anggaran sebesar 2 persen dari Rp 2,17 triliun untuk bantuan kepada pengemudi angkutan umum, ojol, dan nelayan. Diharapkan dapat membantu masyarakat yang terimbas kenaikan harga BBM.

Atas permintaan presiden itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa mengaku belum membuat skema dan format model bantuan untuk masyarakat terdampak.  "Baru juga diumumkan Presiden. Kami belum siapkan skema dan formatnya namun kami masih menunggu modelnya untuk menyiapkan dana yang bersumber dari APBD," kata Suyasa. *mz