Diduga Tak Sinkron Terkait Rencana Pungutan Uang Bangku, Komite SMPN 13 Denpasar 'Kompak' Mundur

Mereka mundur diduga karena tidak sinkron dengan pihak sekolah terkait dengan rencana pungutan uang bangku ke siswa.  Mundurnya komite SMPN 13 Denpasar dikabarkan terkait kebijakan program sekolah yang merencanakan pemungutan uang bangku sebesar Rp 1 juta setiap siswa. Namun informasi yang berhembus ini, dibantah pihak sekolah. Bahkan Ketua Komite SMPN 13 Denpasar, I Ketut Sarja sendiri tak mau berkomentar terkait kebenaran informasi ini.

Ketika dihubungi via telepon, Ketut Sarja enggan menjelaskan secara rinci. Bahkan dia mengaku masa jabatannya sebagai Ketua Komite memang sudah habis, dan tidak mau banyak berkomentar. Sarja bahkan meminta wartawan untuk datang langsung ke sekolah. “Tiyang masa bakti kan sudah berakhir tanggal 18 Agustus lalu, tanya saja langsung ke sekolah Pak,” ujar Sarja saat diminta konfirmasinya.

Sementara pihak sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, I Made Sudiarta membantah informasi yang beredar tersebut. Dikatakannya, saat ini memang belum terbentuk komite yang baru lantaran jajaran Komite Sekolah yang lama telah berakhir masa baktinya. Dia menyebutkan pengurus komite tersebut bukan mengundurkan diri, melainkan masa kerjanya sudah habis karena sudah tiga tahun lamanya menjabat. “Bukan mundur, itu masa kerjanya sudah habis karena sudah tiga tahun dan nanti bisa dipilih kembali,” ucap Sudiarta saat ditemui di SMPN 13 Denpasar, Senin kemarin.

Saat ini menurutnya memang masih ada kekosongan pengurus komite di sekolah karena masa kerja komite sudah berakhir pada Agustus 2022. “Ibu (Kepala Sekolah) mungkin sudah memikirkan siapa yang akan jadi pengurusnya nanti. Bukan mundur karena program,” katanya. Terkait kabar adanya pungutan uang bangku Rp 1 juta, Sudiarta mengatakan tidak sampai Rp 1 juta dan itu bukan untuk uang bangku saja. Memang menurutnya selama ini di sekolah kekurangan bangku sehingga siswa sekolah dua shift, yakni pagi dan siang.

“Terkait pengadaan bangku saya tidak ikut, tapi tidak sampai Rp 1 juta dan itu bukan bangku saja. Banyak program, mulai dari penataan halaman karena sering banjir,” katanya. Terpisah Perbekel Padangsambian Kelod, I Gede Wijaya Saputra menyatakan terkait kabar pengunduran diri komite sekolah belum menerima informasi resminya. Namun dirinya hanya mendengar kabar dari masyarakat terkait hal itu.  

“Terkait pengunduran diri komite maupun pungutan itu belum ada informasi resmi yang masuk baik dari sekolah maupun pengurus komite. Saya hanya baru mendapatkan informasi dari warga yang bertanya ke saya dan belum berani memberikan informasi,” ungkapnya. Dia menceritakan, saat awal pembentukan komite memang pihaknya yang membantu memfasilitasi. Pihaknya mengambil pengurus sebanyak 30 persen dari tokoh-tokoh pendidikan dan 70 persen dari orangtua siswa. *mis