370 KPM di Bali Sudah Menerima BLT BBM
DENPASAR, NusaBali.com – Sedikitnya 370 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bali sudah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Update ini berdasarkan data real-time Pos Indonesia, per Rabu (7/8/2022) pukul 10.58 Wita.
Data ini disampaikan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Satuan Tugas (Satgas) Penyaluran BLT Pos Indonesia Denpasar, IGN Gede Mahaputra, 54, saat ditemui di Kantor Pos Indonesia Denpasar, Jalan Puputan nomor 37, Renon, Denpasar, Rabu siang.
“Jadi sampai dengan saat ini (10.58 Wita), jumlah yang sudah terdata 370 keluarga penerima manfaat,” ungkap Mahaputra.
Data yang dibagikan tersebut merupakan angka yang dinamis dan terus berubah sesuai realisasi KPM lanjutan. Selain itu, data KPM pun dikatakan dinamis oleh Mahaputra lantaran ada penerima manfaat yang sudah meninggal dan tidak memiliki ahli waris juga dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang turut berubah membaik maupun memburuk.
“Dalam proses perjalanan, kan ada pertimbangan-pertimbangan lain mungkin di desa. Katakanlah, keluarga penerima manfaat itu oleh perangkat desa dinyatakan sudah keluar dari status pra-sejahtera,” jelas pria asal Klungkung ini.
Oleh karena itu, kata Mahaputra, kondisi perubahan status kesejahteraan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara penghapusan data penerima manfaat karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima lagi.
Lebih lanjut Mahaputra menjelaskan bahwa dinamika penyaluran bantuan biasanya ada pada posisi penerima manfaat yang tidak berada di wilayah penyaluran. Misalnya, di Kota Denpasar terdapat penduduk dari luar Bali. Ketika ada penyaluran BLT, penerima manfaat tidak berada di tempat dan tidak ada keluarga se-Kartu Keluarga (pasangan dan anak) yang bisa menerima.
Jika penerima manfaat tidak berada di tempat dan kondisi lain yang tidak memungkin BLT itu salurkan selama periode penyaluran, maka penerima manfaat kemungkinan besar tidak akan mendapatkan manfaat BLT tersebut sama sekali di luar periode penyaluran.
“Kami hanya sebagai penyalur saja, intinya, datanya ada, orangnya ada, dananya ada, ya dibayarkan. Perihal perubahan data di lapangan ada di ranah desa,” tegas Mahaputra.
Sebelumnya Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menegaskan pemerintah berupaya agar penyaluran BLT tersebut tepat sasaran. BLT sebesar Rp 300.000 per dua bulan tersebut dicairkan pada bulan September 2022 untuk tahap pertama dan bulan Desember 2022 untuk tahap kedua.
Kata Tri Rismaharini dalam sebuah acara dialog pada Selasa (6/9/2022), pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran bantuan tersebut, kata Risma, dapat dilakukan di kantor pos terdekat, balai desa, maupun tempat yang sudah disetujui oleh KPM bagi wilayah terpencil.
Sedangkan penyaluran door-to-door dilakukan bagi penerima manfaat yang sudah lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun kondisi lainnya.
Sementara perihal perhatian masyarakat terhadap keakuratan data, Risma memastikan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan setiap bulan. Menurut mantan Walikota Surabaya ini, tugas pemerintah daerah untuk minggu pertama dan kedua penyaluran BLT ini adalah memverifikasi data. Selanjutnya, di minggu ketiga Kemensos memastikan kembali data tersebut.
“Saya membuat Kepmen (Keputusan Menteri), setiap bulan untuk melakukan perubahan data,” kata Risma pada acara dialog tersebut.
Sementara itu, pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan penyaluran BLT melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Dalam laman tersebut terdapat mekanisme ‘usul sanggah’ yang memungkinkan masyarakat mengusulkan dan menyanggah penerima manfaat. *rat
Komentar