APPSI: Harga Sembako Melonjak 5-10%
Cegah Inflasi, Pemda bisa gelontorkan subsidi transportasi pengiriman bahan pangan
JAKARTA, NusaBali
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) melaporkan, saat ini harga kebutuhan pokok di pasar telah mengalami kenaikan seiring dengan harga bahan bakar minyak (BBM). Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburohman mengatakan, harga-harga di pasar telah mengalami kenaikan terutama pada komoditas bahan makanan pokok.
"Iya ini harga-harga mulai naik. Kenaikan barang terutama sembako sekitar 5 sampai 10 persen," kata dia seperti dilansir Kompas.com, Senin (12/9).
Ia berharap, semoga tidak terjadi lonjakan yang lebih tinggi lagi terhadap komoditas di pasar. Pasalnya, pedagang masih harus menanggung beban yang berat meskipun situasi pandemi berangsur membaik.
Mujib menjelaskan, pedagang harus mengurangi konsumsi karena karena kenaikan harga bahan pokok. Sementara itu, dari sisi penghasilan, pedagang belum merasakan kenaikan pendapatan.
Untuk berkompromi dengan situasi ini, Mujib menyebutkan, pedagang sebisa mungkin tidak menaikkan harga terlalu tinggi untuk menjaga pelanggan tetap datang. "Selain itu, pedagang juga mengurangi persentase keuntungan," imbuh dia.
Lebih lanjut, Mujib menyampaikan, saat ini pihaknya belum menerima pendekatan dari pemerintah terkait insentif khusus yang dapat diberikan kepada pedagang pasar. Sebelumnya, ia menuturkan, kalau harga BBM naik biaya angkutan komoditas pasar juga pasti naik.
"Kalau biaya angkutan naik, harga barang pasti naik. Kalau begini, tapi pendapatan masyarakat tidak naik pasti akan terjadi pengiritan. Sudah pasti pendapatan pedagang akan berkurang," kata dia dalam konferensi pers di Pasar Minggu, Selasa (30/8).
"Ini harus ada intervensi pemerintah karena pemerintah yang punya sarana dan prasarana untuk membantu pedagang pasar," timpal dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri memberikan peringatan kepada kepala daerah usai harga BBM jenis pertalite dan solar naik. Peringatan ia berikan terkait potensi lonjakan harga pangan akibat kebijakan itu. Jokowi mengatakan kenaikan harga pangan sangat mungkin terjadi usai harga BBM naik. Dan kalau itu terjadi, angka kemiskinan akan ikut naik.
“Begitu harga pangan naik, artinya kemiskinan ikut naik, utamanya beras sebagai komponan utama. Jadi hati-hati. Kalau harga besas naik di daerah bapak ibu sekalian, meski hanya naik Rp200 atau Rp500, segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, kabupaten atau kota bapak ibu itu akan langsung bisa naik," katanya saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (11/9).
Jokowi mengatakan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar kenaikan harga pangan itu tidak terjadi meski BBM naik. Salah satunya, pemerintah daerah bisa menggelontorkan subsidi transportasi pengiriman bahan pangan
"Misalnya soal kenaikan harga telur, dari harga bawang merah, bawang putih, daerah bisa membantu biaya transportasinya. Misalnya harga bawang merah naik, bawang merah berasal banyak dari Brebes. Misalnya mau dikirim ke Lampung, biayanya Rp3 juta. Ini yang ditutup pemda sehingga harga adalah harga petani di Brebes sama dengan harga di pasar," katanya.
Jokowi yakin kalau pemda mau melakukan itu, kenaikan harga BBM tak akan berdampak besar kepada lonjakan harga pangan. Keyakinan didasarkannya pada pengalamannya saat menjadi walikota Solo. Ia bercerita saat pemerintah pusat menaikkan harga BBM, pihaknya pernah memberikan subsidi ke biaya transportasi bahan pangan.
Hasil subsidi itu klaimnya, berhasil membuat inflasi di Solo terkendali di level 1,2 persen. "Karena prestasi itu saya pernah diberikan hadiah oleh Menkeu Rp10 miliar dalam bentuk DID (Dana insentif Daerah)," katanya.
Seperti telah diwartakan, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM jenis Pertalite menjadi sebesar Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter.
Lalu, ada pula kenaikan harga pada BBM jenis Solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dari Rp 5.150 per liter, serta Pertamax menjadi menjadi Rp 14.500 per liter dari Rp 12.500 per liter.
Kenaikan itu dilakukan sebagai respons atas tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, sebanyak 70 persen konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar disebut pemerintah dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga tidak tepat sasaran. *
"Iya ini harga-harga mulai naik. Kenaikan barang terutama sembako sekitar 5 sampai 10 persen," kata dia seperti dilansir Kompas.com, Senin (12/9).
Ia berharap, semoga tidak terjadi lonjakan yang lebih tinggi lagi terhadap komoditas di pasar. Pasalnya, pedagang masih harus menanggung beban yang berat meskipun situasi pandemi berangsur membaik.
Mujib menjelaskan, pedagang harus mengurangi konsumsi karena karena kenaikan harga bahan pokok. Sementara itu, dari sisi penghasilan, pedagang belum merasakan kenaikan pendapatan.
Untuk berkompromi dengan situasi ini, Mujib menyebutkan, pedagang sebisa mungkin tidak menaikkan harga terlalu tinggi untuk menjaga pelanggan tetap datang. "Selain itu, pedagang juga mengurangi persentase keuntungan," imbuh dia.
Lebih lanjut, Mujib menyampaikan, saat ini pihaknya belum menerima pendekatan dari pemerintah terkait insentif khusus yang dapat diberikan kepada pedagang pasar. Sebelumnya, ia menuturkan, kalau harga BBM naik biaya angkutan komoditas pasar juga pasti naik.
"Kalau biaya angkutan naik, harga barang pasti naik. Kalau begini, tapi pendapatan masyarakat tidak naik pasti akan terjadi pengiritan. Sudah pasti pendapatan pedagang akan berkurang," kata dia dalam konferensi pers di Pasar Minggu, Selasa (30/8).
"Ini harus ada intervensi pemerintah karena pemerintah yang punya sarana dan prasarana untuk membantu pedagang pasar," timpal dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri memberikan peringatan kepada kepala daerah usai harga BBM jenis pertalite dan solar naik. Peringatan ia berikan terkait potensi lonjakan harga pangan akibat kebijakan itu. Jokowi mengatakan kenaikan harga pangan sangat mungkin terjadi usai harga BBM naik. Dan kalau itu terjadi, angka kemiskinan akan ikut naik.
“Begitu harga pangan naik, artinya kemiskinan ikut naik, utamanya beras sebagai komponan utama. Jadi hati-hati. Kalau harga besas naik di daerah bapak ibu sekalian, meski hanya naik Rp200 atau Rp500, segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, kabupaten atau kota bapak ibu itu akan langsung bisa naik," katanya saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (11/9).
Jokowi mengatakan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar kenaikan harga pangan itu tidak terjadi meski BBM naik. Salah satunya, pemerintah daerah bisa menggelontorkan subsidi transportasi pengiriman bahan pangan
"Misalnya soal kenaikan harga telur, dari harga bawang merah, bawang putih, daerah bisa membantu biaya transportasinya. Misalnya harga bawang merah naik, bawang merah berasal banyak dari Brebes. Misalnya mau dikirim ke Lampung, biayanya Rp3 juta. Ini yang ditutup pemda sehingga harga adalah harga petani di Brebes sama dengan harga di pasar," katanya.
Jokowi yakin kalau pemda mau melakukan itu, kenaikan harga BBM tak akan berdampak besar kepada lonjakan harga pangan. Keyakinan didasarkannya pada pengalamannya saat menjadi walikota Solo. Ia bercerita saat pemerintah pusat menaikkan harga BBM, pihaknya pernah memberikan subsidi ke biaya transportasi bahan pangan.
Hasil subsidi itu klaimnya, berhasil membuat inflasi di Solo terkendali di level 1,2 persen. "Karena prestasi itu saya pernah diberikan hadiah oleh Menkeu Rp10 miliar dalam bentuk DID (Dana insentif Daerah)," katanya.
Seperti telah diwartakan, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM jenis Pertalite menjadi sebesar Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter.
Lalu, ada pula kenaikan harga pada BBM jenis Solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dari Rp 5.150 per liter, serta Pertamax menjadi menjadi Rp 14.500 per liter dari Rp 12.500 per liter.
Kenaikan itu dilakukan sebagai respons atas tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, sebanyak 70 persen konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar disebut pemerintah dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga tidak tepat sasaran. *
Komentar