Calon Penerima Bansos BBM Diverifikasi, Pemkab Siapkan Rp 4,5 Miliar

Pemkab Buleleng menyiapkan anggaran Rp 4,5 miliar untuk bansos BBM tersebut. Sekda Buleleng Gede Suyasa mengatakan penyiapan anggaran Rp 4,5 miliar untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM di tingkat kabupaten, sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan RI. Pemerintah daerah wajib menyiapkan 2 persen dari transfer Dana Alokasi Umum (DAU) triwulan keempat tahun anggaran 2022.

Bantuan sosial BBM ini akan diberikan kepada sejumlah masyarakat yang terdampak, yang benar-benar belum mendapatkan bantuan apapun. Masing-masing akan menerima bansos berupa uang tunai Rp 150.000 selama tiga bulan (Oktober - Desember).

“Saat ini masing-masing OPD sedang mencari data sasaran. Seperti nama sopir angkot dan pedesaan, nelayan termasuk masyarakat yang sudah terdaftar dalam (DTKS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang belum mendapatkan program bantuan sama sekali. Data diverifikasi dan divalidasi dengan benar, sehingga tidak ada penerima bantuan ganda,” ucap Suyasa.

Pejabat asal Desa/Kecamatan Tejakula ini menjelaskan, proses verifikasi dan validasi harus dilaksanakan sungguh-sungguh. Sehingga ke depannya tidak menimbulkan persoalan atau temuan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan pada target sasaran sopir angkutan kota dan pedesaan termasuk tukang ojek pangkalan, harus diverifikasi dengan ketat oleh Dinas Perhubungan. Mereka calon penerima bansos, harus benar-benar yang kesehariannya menjadi sopir angkot dan ojek pangkalan.

“Dishub bertugas mengesahkan yang bersangkutan benar-benar sopir angkot atau ojek pangkalan, secara teknis misalnya bisa di cek samsat kendaraan, uji kirnya. Biar tidak ada kasus, baru ada bantuan semua tiba-tiba jadi ojek, khawatirnya nanti malah jadi temuan,” imbuh dia.

Tambah Suyasa, proses verifikasi secara ketat juga harus dilakukan kepada nelayan dan masyarakat miskin lainnya yang menjadi target sasaran. Selain itu anggaran bansos BBM ini juga akan dipakai untuk membiayai transportasi logistik perusahaan daerah dalam pengangkutan komoditas pemicu inflasi.*k23