Pemkab Bangli Alokasikan Bantuan Sosial Rp 1,7 Miliar
Bantuan untuk KK miskin Rp 150.000 per bulan dan penyandang disabilitas Rp 200.000 per bulan.
BANGLI, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran Rp 2,7 miliar lebih untuk penanganan inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Anggaran Rp 2,7 miliar sebagian besar dialokasikan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bangli. Dinas Sosial akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp 2,7 miliar lebih ke sejumlah dinas. Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) merancang pemanfaatan anggaran tersebut. “Kami masih menunggu kesiapan dari masing-masing OPD untuk action,” ungkap Bupati Sedana Arta, Selasa (20/9). Pada rapat perdana, mengundang Tipikor Polres Bangli dan Kejaksaan Negeri Bangli untuk melakukan pendampingan. “Kejaksaan maupun kepolisian sangat kooperatif memberikan masukan tentang pengadaan, pendataan, hingga siapa yang berhak dapat bantuan,” beber Bupati Sedana Arta.
Kadis Sosial P3A Bangli, Ida Ayu Gede Yudi Sutha mengatakan, dana transfer umum (DTU) yang dialokasikan ke Dinas Sosial P3A sebesar Rp 1.715.700.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dibagikan kepada KK miskin dan penyandang disabilitas yang tersebar di empat kecamatan. Bantuan untuk KK miskin sebesar Rp 150.000 per bulan dan penyandang disabilitas Rp 200.000 per bulan. “Bantuan ini dibagikan tunai untuk tiga bulan yakni Oktober, Nopember, dan Desember,” jelas Dayu Yudi, sapaan Ida Ayu Gede Yudi Sutha.
Dayu Yudi mengaku belum tahu teknis pencairannya, apalah diberikan per bulan atau rapel. Sasaran di Kecamatan Bangli, Kecamatan Tembuku, dan Kecamatan Susut masing-masing ditentukan 709 KK miskin dan 40 disabilitas. Sedangkan di Kecamatan Kintamani 1.419 KK miskin dan 80 disabilitas. “Kami yang menentukan jumlahnya berdasarkan anggaran yang dialokasikan. Total penerima dari empat kecamatan sebanyak 3.746 KK di antaranya 3546 KK miskin dan 200 penyandang disabilitas,” ungkap Dayu Yudi.
Penerima bantuan diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima bantuan di luar dari masyarakat yang mendapat bantuan BLT BBM dari pemerintah pusat. Penerima BLT BBM di Kabupaten Bangli sebanyak 11.128 KK. Menghindari penerima bantuan ganda, selain masyarakat yang terdata di DTKS, desa boleh mengusulkan masyarakat miskin yang belum masuk DTKS. “Kami mengimbau agar desa segera memasukkan warga yang layak di DTKS. Desa juga bisa melakukan update data,” pinta Dayu Yudi. *esa
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp 2,7 miliar lebih ke sejumlah dinas. Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) merancang pemanfaatan anggaran tersebut. “Kami masih menunggu kesiapan dari masing-masing OPD untuk action,” ungkap Bupati Sedana Arta, Selasa (20/9). Pada rapat perdana, mengundang Tipikor Polres Bangli dan Kejaksaan Negeri Bangli untuk melakukan pendampingan. “Kejaksaan maupun kepolisian sangat kooperatif memberikan masukan tentang pengadaan, pendataan, hingga siapa yang berhak dapat bantuan,” beber Bupati Sedana Arta.
Kadis Sosial P3A Bangli, Ida Ayu Gede Yudi Sutha mengatakan, dana transfer umum (DTU) yang dialokasikan ke Dinas Sosial P3A sebesar Rp 1.715.700.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dibagikan kepada KK miskin dan penyandang disabilitas yang tersebar di empat kecamatan. Bantuan untuk KK miskin sebesar Rp 150.000 per bulan dan penyandang disabilitas Rp 200.000 per bulan. “Bantuan ini dibagikan tunai untuk tiga bulan yakni Oktober, Nopember, dan Desember,” jelas Dayu Yudi, sapaan Ida Ayu Gede Yudi Sutha.
Dayu Yudi mengaku belum tahu teknis pencairannya, apalah diberikan per bulan atau rapel. Sasaran di Kecamatan Bangli, Kecamatan Tembuku, dan Kecamatan Susut masing-masing ditentukan 709 KK miskin dan 40 disabilitas. Sedangkan di Kecamatan Kintamani 1.419 KK miskin dan 80 disabilitas. “Kami yang menentukan jumlahnya berdasarkan anggaran yang dialokasikan. Total penerima dari empat kecamatan sebanyak 3.746 KK di antaranya 3546 KK miskin dan 200 penyandang disabilitas,” ungkap Dayu Yudi.
Penerima bantuan diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima bantuan di luar dari masyarakat yang mendapat bantuan BLT BBM dari pemerintah pusat. Penerima BLT BBM di Kabupaten Bangli sebanyak 11.128 KK. Menghindari penerima bantuan ganda, selain masyarakat yang terdata di DTKS, desa boleh mengusulkan masyarakat miskin yang belum masuk DTKS. “Kami mengimbau agar desa segera memasukkan warga yang layak di DTKS. Desa juga bisa melakukan update data,” pinta Dayu Yudi. *esa
Komentar