Angka Kemiskinan Buleleng Rentan Naik
Menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terbesar di Bali sejak 2019, kini lonjakan kemiskinan di Buleleng kembali digoyang kenaikan harga BBM.
SINGARAJA, NusaBali
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini membawa dampak sistemik pada perekonomian masyarakat Buleleng. Kondisi perekonomian di tengah pemulihan Pandemi Covid-19, kembali meradang dengan kenaikan harga BBM. Hal ini membuat angka kemiskinan rentan mengalami peningkatan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 lalu mencapai 40.920 jiwa. Jumlah itu setara dengan 6,12 persen dari penduduk Buleleng. Angka kemiskinan pada tahun 2021 lalu bertambah 5.670 jiwa jika dibandingkan data kemiskinan pada tahun 2020 yang hanya 35.250 jiwa.
Menanggapi persoalan tersebut Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, Kamis (22/9), mengatakan potensi meningkatnya angka kemiskinan dampak perekonomian saat ini sudah diperhitungkan. Sehingga pemerintah saat ini sedang menggencarkan program perlindungan sosial, yang digelontorkan keroyokan.
Ada yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.“Kalau bicara pengentasan kemiskinan hanya ada dua cara. Kurangi pengeluarannya dan tambah pendapatan mereka. Kurangi pengeluaran dengan memenuhi hak-hak dasar yang dicover pemerintah seperti jaminan kesehatan, pendidikan gratis. Masyarakat saat ini juga lebih banyak diberdayakan dalam program pemerintah untuk menambah pendapatannya,” terang Lihadnyana.
Selain itu, khusus penanganan dampak kenaikan BBM yang dapat memicu inflasi, sejumlah program perlindungan sosial juga sedang digencarkan. Mulai dari BLT BBM yang digelontor langsung pemerintah pusat, Bansos BBM yang disiapkan dari APBD.
“Penanganan kemiskinan juga nanti akan dapat hibah penanganan dampak kenaikan BBM dari Pemprov Bali. Kami sudah kirim proposalnya. Yang terpenting sekarang data kemiskinannya harus benar-benar valid. Soal kemiskinan pasti menjadi prioritas,” imbuhnya yang masih merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.
Sementara itu intervensi pengendalian inflasi juga dilakukan setiap hari. Pemkab Buleleng melalui Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) rutin melakukan pengecekan harga bahan pokok di pasar setiap hari. Sehingga ketika ada peningkatan harga, akan langsung ditindaklanjuti dengan intervensi pasar.
“Kalau saat ini dengan kerjasama semua pihak, harga cabai merah, bawang merah sudah turun. Sekarang antisipasi kenaikan harga bawang putih. Tetapi dalam waktu dekat akan ada panen besar di Asah Gobleg. Dalam waktu dekat langsung akan diserap untuk didistribusikan kembali di pasar,” kata Lihadnyana. *k23
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 lalu mencapai 40.920 jiwa. Jumlah itu setara dengan 6,12 persen dari penduduk Buleleng. Angka kemiskinan pada tahun 2021 lalu bertambah 5.670 jiwa jika dibandingkan data kemiskinan pada tahun 2020 yang hanya 35.250 jiwa.
Menanggapi persoalan tersebut Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, Kamis (22/9), mengatakan potensi meningkatnya angka kemiskinan dampak perekonomian saat ini sudah diperhitungkan. Sehingga pemerintah saat ini sedang menggencarkan program perlindungan sosial, yang digelontorkan keroyokan.
Ada yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.“Kalau bicara pengentasan kemiskinan hanya ada dua cara. Kurangi pengeluarannya dan tambah pendapatan mereka. Kurangi pengeluaran dengan memenuhi hak-hak dasar yang dicover pemerintah seperti jaminan kesehatan, pendidikan gratis. Masyarakat saat ini juga lebih banyak diberdayakan dalam program pemerintah untuk menambah pendapatannya,” terang Lihadnyana.
Selain itu, khusus penanganan dampak kenaikan BBM yang dapat memicu inflasi, sejumlah program perlindungan sosial juga sedang digencarkan. Mulai dari BLT BBM yang digelontor langsung pemerintah pusat, Bansos BBM yang disiapkan dari APBD.
“Penanganan kemiskinan juga nanti akan dapat hibah penanganan dampak kenaikan BBM dari Pemprov Bali. Kami sudah kirim proposalnya. Yang terpenting sekarang data kemiskinannya harus benar-benar valid. Soal kemiskinan pasti menjadi prioritas,” imbuhnya yang masih merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.
Sementara itu intervensi pengendalian inflasi juga dilakukan setiap hari. Pemkab Buleleng melalui Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) rutin melakukan pengecekan harga bahan pokok di pasar setiap hari. Sehingga ketika ada peningkatan harga, akan langsung ditindaklanjuti dengan intervensi pasar.
“Kalau saat ini dengan kerjasama semua pihak, harga cabai merah, bawang merah sudah turun. Sekarang antisipasi kenaikan harga bawang putih. Tetapi dalam waktu dekat akan ada panen besar di Asah Gobleg. Dalam waktu dekat langsung akan diserap untuk didistribusikan kembali di pasar,” kata Lihadnyana. *k23
1
Komentar