TPP Penyuluh Pertanian Dibayarkan Hanya 3 Bulan

Hanya saja TPP yang diterima untuk 3 bulan. Hal tersebut terungkap dalam rapat pembahasan hasil evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan tahun 2022, Senin (26/9). Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Pada APBD Perubahan ada beberapa kegiatan mendapat tambahan anggaran seperti operasional penanganan sampah di Bangli.

Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles mengatakan sebelumnya ada beberapa kegiatan yang belum terdanai. Setelah melakukan pergeseran anggaran dan ada tambahan anggaran, maka kegiatan tersebut bisa didanai pada APBD Perubahan. Komang Carles didampingi Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha menyebutkan, pada APBD Perubahan ini sebanyak 37 orang PPPK Penyuluh Pertanian dan 2 orang PPPK guru mulai menerima TPP. “TPP dibayarkan untuk bulan Oktober, Nopember, dan Desember. Hanya saja untuk TPP bulan Desember akan dibayar pada Januari mendatang,” ungkap Komang Carles.  

TPP bulan Oktober dan November sebesar Rp 152 juta. Selain untuk TPP, pada APBD Perubahan juga ada penambahan anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli. “Perencanaan sudah ada, tapi anggaran belum tersedia. Ketika ada transfer dana maka kegiatan bisa dilaksanakan,” jelas Komang Carles. DLH mendapat tambahan anggaran untuk pengelolaan sampah, salah satunya tambahan biaya bahan bakar minyak (BBM). Dampak kenaikan harga BBM, maka DLH perlu tambahan untuk operasional.

Kabid Anggaran Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Nengah Astawa, menjelaskan pada APBD Perubahan, TPP untuk PPPK Penyuluh Pertanian dan guru telah dialokasikan, nilainya Rp 152 juta untuk dua bulan. Sesuai Perbup, TPP bulan Desember dibayarkan pada Januari 2023. “Ini bukan karena tidak ada anggaran, tetapi memang aturan dibayarkan Januari,” jelas Nengah Astawa.

DLH mendapat tambahan anggaran untuk operasional persampahan sebesar Rp 500 juta. “Jumlah tersebut untuk pemenuhan BBM dan pemeliharaan,” ujarnya. Ada juga anggaran Rp 400 juta untuk penataan pedestrian dan pengadaan tong sampah. Anggaran tersebut bersumber dari BKK Provinsi Bali. Ada juga tambahan anggaran Rp 800 juta dari pihak ketiga yang diperuntukkan untuk pembuatan tapal batas. *esa